jpnn.com - Direktur Reformasi Birokrasi DPP PSI Ariyo Bimmo berharap publik melihat secara utuh pernyataan Presiden ketujuh RI Joko Widodo (Jokowi) yang setuju revisi UU KPK dikembalikan sebelum revisi 2019.
Ariyo mengatakan fakta konstitusional revisi UU KPK pada 2019 sangat jelas, DPR menjadi inisiator perubahan aturan tersebut.
BACA JUGA: Politikus PDIP Sebut Jokowi Jangan Lepas Tangan dari Proses Revisi UU KPK pada 2019
"Revisi UU KPK tahun 2019 itu inisiatif DPR, bukan inisiatif Presiden. Jangan dibalik-balik seolah itu sepenuhnya kehendak pemerintah,” kata dia melalui layanan pesan, Jumat (20/2).
Ariyo menilai tidak proporsional pernyataan pihak pengkritik sikap Jokowi yang bilang revisi UU KPK bukan inisiatif dari eksekutif.
BACA JUGA: Polemik Revisi UU KPK: Sudding PAN Sebut Jokowi Pembohong
Sebab, catatan proses legislasi menyatakan revisi UU KPK pada 2019 berasal dari Badan Legislasi DPR dengan lima pengusul, yakni PDI Perjuangan, Golkar, PPP, PKB, dan NasDem.
“Kalau dulu mengusulkan revisi, sekarang menyalahkan Jokowi karena dinamika UU KPK, publik berhak bertanya, konsistensinya di mana,” ujar Ariyo.
BACA JUGA: Kronologi Lengkap Kasus AKBP Didik yang Terjerat Narkoba, Sontoloyo!
Dia mengingatkan bahwa pada saat itu Presiden Jokowi memang mengirimkan Surat Presiden (Surpres) beserta Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) ke DPR.
Ariyo menyebut DIM itu berisi banyak catatan dan usulan perbaikan terhadap draf yang disampaikan DPR terkait revisi UU KPK.
Selain itu, ujar dia, Presiden ketika tidak menandatangani UU tersebut tetap sah dan tak bisa dibatalkan sebagaimana diatur dalam Pasal 20 Ayat 5 UUD 1945 dan Pasal 73 Ayat 2 UU 12 Tahun 2011.
"Jadi tidak tepat membangun narasi seolah-olah Presiden bisa secara sepihak membatalkan proses legislasi yang sudah disetujui bersama,” lanjut Ariyo.
Dia mengatakan partainya merasa pernyataan Jokowi terkait revisi UU KPK menunjukkan keterbukaan untuk mengevaluasi kebijakan dan memperbaiki sistem.
"Kalau ada kebutuhan untuk memperkuat kembali KPK, PSI mendukung. Kalau perlu perbaikan UU KPK, mari dibahas secara terbuka. Tapi jangan memutarbalikkan fakta sejarah legislasi,” ujar Ariyo. (ast/jpnn)
Kamu Sudah Menonton Video Terbaru Berikut ini?
Redaktur : M. Fathra Nazrul Islam
Reporter : Aristo Setiawan
