Pantau - Ketua Komisi V DPR RI Lasarus meminta penurunan tanah di jalur kereta Semarang segera ditangani secara permanen dan terpadu karena penanganan selama ini dinilai masih bersifat sementara dan belum menyentuh solusi jangka panjang.
Permintaan tersebut disampaikan Lasarus saat memimpin Tim Kunjungan Kerja Komisi V DPR RI meninjau Stasiun Tawang, Semarang, Jumat 20/2/2026.
Politisi Fraksi PDI Perjuangan itu menilai persoalan amblesnya jalur kereta di Semarang tidak dapat diselesaikan hanya dengan langkah teknis sementara seperti pemompaan air.
Ia menegaskan metode pemompaan tidak selalu efektif menghadapi kondisi penurunan tanah yang bersifat masif dan berkaitan dengan faktor alam.
“Pada titik tertentu pompa bisa bekerja, tetapi pada kondisi tertentu tidak akan mampu mengatasi persoalan, apalagi jika sudah berkaitan dengan bencana alam”, ungkapnya.
Desak Solusi Jangka Panjang dan Jalur Lebih TinggiLegislator dari Daerah Pemilihan Kalimantan II itu menjelaskan solusi yang dibutuhkan adalah pembangunan jalur kereta yang lebih tinggi dan permanen agar tidak terdampak banjir rob maupun penurunan tanah di masa depan.
Menurutnya, pembangunan jalur yang lebih tinggi harus menjadi program jangka panjang yang terintegrasi dan dirancang secara menyeluruh.
Ia juga mendorong adanya roadmap yang jelas agar langkah penanganan tidak berjalan tanpa arah yang terukur.
Jika PT Kereta Api Indonesia tidak mampu melakukan investasi secara mandiri, pemerintah diminta mengambil alih melalui dukungan anggaran negara.
Ia menekankan pentingnya koordinasi lintas kementerian dan lembaga, termasuk Kementerian Pekerjaan Umum, Direktorat Jenderal Perkeretaapian, serta PT KAI agar penanganan berjalan terpadu.
“Masalahnya sering kali bukan pada anggaran, tetapi koordinasi. Ego sektoral antar lembaga membuat penanganan menjadi tidak terintegrasi,”, tegasnya.
Sinkronisasi dengan Program Pengendalian BanjirKomisi V DPR RI berencana mempertemukan seluruh pihak terkait dalam satu forum guna menyusun langkah bersama yang lebih terarah dan komprehensif.
Forum tersebut akan membahas pembagian peran, skema pendanaan, serta target penyelesaian agar penanganan memiliki kejelasan waktu dan tanggung jawab.
“Tadi dalam rapat kami menekankan pentingnya kejelasan penanganan, termasuk sinkronisasi dengan program pengendalian banjir yang direncanakan Kementerian Pekerjaan Umum hingga 2028. Kami menilai, penanganan jalur kereta harus berjalan seiring dengan pengendalian air agar hasilnya optimal dan berkelanjutan,”, ia mengungkapkan.
Ia menyoroti perlunya sinkronisasi antara penanganan jalur kereta dengan program pengendalian banjir agar solusi yang dihasilkan bersifat menyeluruh dan berkelanjutan.
Selain itu, ia juga menyinggung ketimpangan pembangunan infrastruktur perkeretaapian di sejumlah daerah yang dinilai belum merata.
Di beberapa wilayah proyek besar tetap dibangun meskipun tingkat penumpangnya belum tinggi.
Sementara itu, di Semarang yang memiliki mobilitas tinggi, jalur kereta justru masih menghadapi persoalan ambles dan banjir yang belum terselesaikan secara tuntas.
