Instabilitas Sistem Presidensial dan Erosi Demokrasi di Peru

Selama satu dekade terakhir, Peru menjadi salah satu contoh paling mencolok tentang bagaimana demokrasi elektoral dapat tetap bertahan secara formal, tetapi mengalami tekanan serius dari dalam sistem politiknya sendiri.

Sejak 2016, negara Amerika Selatan ini mengalami pergantian presiden yang sangat cepat—lebih dari enam kepala negara dalam waktu kurang dari sepuluh tahun. Fenomena tersebut menimbulkan pertanyaan mendasar: Apakah yang terjadi di Peru sekadar turbulensi politik biasa, atau justru mencerminkan kelemahan struktural dalam sistem presidensialnya?

Sejumlah pengamat menilai bahwa masalah utama Peru bukan semata defisit demokrasi dalam arti klasik, melainkan juga instabilitas kronis yang berakar pada desain institusional, fragmentasi partai, serta krisis legitimasi yang diperparah oleh skandal elite. Hal ini semakin memperburuk persepsi publik terhadap politik transaksional di tingkat atas.

Instabilitas politik Peru mulai tampak jelas sejak pemilu 2016. Presiden Pedro Pablo Kuczynski terpaksa mengundurkan diri pada 2018 setelah mendapat tekanan politik terkait skandal Odebrecht. Penggantinya, Martín Vizcarra, justru dimakzulkan oleh kongres pada November 2020, meninggalkan proyek pemberantasan korupsi yang belum tuntas terlaksana.

Krisis tidak berhenti di situ. Manuel Merino yang sempat menggantikan Vizcarra hanya bertahan beberapa hari sebelum mundur akibat gelombang protes nasional. Pemerintahan transisi kemudian dipimpin Francisco Sagasti hingga pemilu berikutnya.

Namun, pemilu 2021 juga tidak membawa stabilitas jangka panjang. Presiden Pedro Castillo dimakzulkan dan ditahan pada Desember 2022 setelah mencoba membubarkan kongres.

Wakil presiden Dina Boluarte kemudian naik menggantikan, tetapi pemerintahannya menghadapi tingkat kepercayaan publik yang rendah dan protes sosial yang meluas, yang juga berujung pada pemakzulan di akhir tahun 2025. Terbaru, Presiden Jose Jeri yang menjabat setelahnya juga dimakzulkan hanya dalam kurun waktu (kurang lebih) 4 bulan menjabat, setelah terlibat skandal "Chifagate".

Frekuensi pergantian kekuasaan yang tinggi ini tergolong anomali di kawasan. Data Freedom House (2024) menunjukkan bahwa meskipun Peru masih dikategorikan sebagai negara “free”, kualitas kebebasan politiknya mengalami penurunan dalam beberapa tahun terakhir.

Salah satu sumber utama instabilitas Peru adalah mekanisme pemakzulan presiden yang dikenal sebagai vacancia por incapacidad moral permanente. Secara formal, mekanisme ini dimaksudkan sebagai alat akuntabilitas. Namun, dalam praktik, definisi “ketidakmampuan moral permanen” sangat kabur dan membuka ruang politisasi.

Sejak 2016, mekanisme vacancia berulang kali digunakan sebagai senjata politik oleh kongres. Penelitian Levitsky dan Cameron (2022) menunjukkan bahwa penggunaan mekanisme ini telah bergeser dari fungsi pengawasan menjadi instrumen tawar-menawar kekuasaan. Akibatnya, presiden Peru sering berada dalam posisi politik yang rapuh, bahkan sejak awal masa jabatan.

Kondisi tersebut diperburuk oleh fragmentasi partai yang ekstrem. Tidak ada partai dominan di kongres, sehingga presiden hampir selalu memerintah tanpa mayoritas yang solid. Dalam konfigurasi seperti ini, sistem presidensial Peru secara struktural rentan terhadap deadlock dan konflik antarlembaga.

Di tengah ketegangan institusional, berbagai skandal elite semakin menggerus legitimasi politik. Salah satu yang mencuat adalah "Chifagate", istilah yang merujuk pada serangkaian pertemuan informal antara pejabat politik, termasuk Presiden Peru terbaru yang dimakzulkan, Jose Jeri, dan aktor bisnis di restoran Chifa—restoran yang menyajikan makanan bergaya Tionghoa-Peru.

Pengungkapan pertemuan tertutup tersebut memicu kecurigaan publik tentang praktik patronase dan negosiasi politik di luar mekanisme transparan. Meski tidak selalu berujung pada vonis hukum besar, Chifagate memperkuat persepsi bahwa elite politik Peru masih beroperasi dalam logika transaksional.

Dampaknya terlihat pada tingkat kepercayaan publik. Survei Latinobarómetro (2023) menunjukkan bahwa kepercayaan warga Peru terhadap partai politik berada di kisaran sangat rendah—sering kali di bawah 15 persen. Angka ini termasuk yang terendah di Amerika Latin dan mencerminkan jurang yang melebar antara masyarakat dan elite politik.

Terdapat hal yang menarik dan harus mendapatkan perhatian khusus: Peru tidak mengalami kemunduran demokrasi melalui kudeta militer atau pembatalan pemilu. Sebaliknya, erosi demokrasi terjadi secara bertahap melalui instabilitas yang berulang. Indeks Varieties of Democracy (V-Dem, 2024) mencatat penurunan pada skor liberal demokrasi Peru sejak akhir 2010-an.

Beberapa indikator memperlihatkan pola yang konsisten. Pertama, presiden terpilih semakin sulit menyelesaikan masa jabatan penuh. Kedua, kongres menjadi aktor yang sangat kuat, tetapi memiliki tingkat legitimasi publik yang rendah. Ketiga, protes sosial setelah 2022 menunjukkan peningkatan ketidakpuasan terhadap sistem politik secara keseluruhan.

Fenomena ini menggambarkan apa yang oleh sebagian analis disebut sebagai democratic erosion by instability—pelemahan demokrasi bukan melalui otoritarianisme terbuka, melainkan melalui siklus krisis yang terus berulang.

Ke depan, tantangan utama Peru adalah memutus perangkap instabilitas presidensial. Tanpa reformasi institusional, siklus konflik eksekutif-legislatif berpotensi terus berulang. Beberapa pakar mengusulkan pengetatan definisi vacancia, reformasi sistem partai, serta peningkatan transparansi elite sebagai langkah awal.

Namun, reformasi tersebut tidak mudah dilakukan karena membutuhkan konsensus politik yang justru sulit tercapai dalam sistem yang sangat terfragmentasi. Dalam jangka pendek, Peru kemungkinan masih akan menghadapi volatilitas politik yang relatif tinggi dibandingkan dengan negara tetangganya.

Hal ini akan menjadi pekerjaan rumah yang berat bagi Jose Maria Balcazar, presiden terpilih yang akan memimpin Peru secara ad interim hingga diselenggarakannya pemilu berikutnya pada April nanti.

Pengalaman Peru menjadi pengingat penting bahwa demokrasi tidak hanya bergantung pada pemilu yang kompetitif. Stabilitas institusional, kejelasan aturan main, dan kepercayaan publik sama pentingnya dalam menjaga kualitas demokrasi.

Tanpa perbaikan pada aspek-aspek tersebut, Peru berisiko terus berada dalam siklus pergantian kekuasaan yang cepat—sebuah kondisi yang secara perlahan mengikis efektivitas demokrasi dari dalam.