Bisnis.com, JAKARTA — Rencana Indonesia mengimpor minyak dan gas bumi (migas) senilai US$15 miliar atau setara Rp253,3 triliun (asumsi kurs Rp16.886 per dolar AS) dari Amerika Serikat (AS) dinilai bisa menjadi pisau bermata dua.
Adapun, impor itu merupakan salah satu poin perjanjian perdagangan timbal balik antara Indonesia dan AS yang ditandatangani pada Jumat (20/2/2026). Perinciannya, Indonesia harus mengimpor LPG dari AS senilai US$3,5 miliar. Lalu, impor minyak mentah (crude) US$4,5 miliar, dan bensin olahan senilai US$7 miliar.
Pengamat Ekonomi Energi Universitas Padjadjaran (Unpad) Yayan Satyakti menilai bahwa di satu sisi, langkah ini memperkuat ketahanan pasokan dan membuka peluang efisiensi harga, terutama untuk LPG.
Namun, di sisi lain, potensi kelebihan pasokan (oversupply) hingga ketergantungan baru terhadap satu rezim pemasok menjadi catatan penting.
Yayan menjelaskan bahwa untuk LPG, alokasi impor sebesar US$3,5 miliar dengan asumsi harga US$0,62 per galon, setara dengan sekitar 11,58 juta metrik ton (MT).
Padahal, berdasarkan baseline International Energy Agency (IEA) Energy Balance 2023/2024, total impor LPG Indonesia saat ini sekitar 6,89 juta ton per tahun. Dari jumlah tersebut, sekitar 3,94 juta ton atau 57% sudah berasal dari AS.
“Jika menggunakan baseline impor LPG 6,89 juta ton per tahun, maka tambahan 11,58 juta ton akan menimbulkan potensi kelebihan pasokan sekitar 3,5 juta hingga 4,69 juta ton,” ujar Yayan kepada Bisnis, Jumat (20/2/2026).
Kendati demikian, dari sisi harga, impor LPG dari AS berpotensi menghadirkan efisiensi signifikan. Berdasarkan simulasi yang dilakukan Yayan, harga LPG wholesale AS berada di kisaran Rp1.452—Rp2.083 per kilogram (kg).
Angka ini jauh di bawah harga LPG subsidi di Indonesia yang mencapai Rp6.333 per kg.
“Secara teori, ada ruang efisiensi. Idealnya harga LPG bisa lebih murah,” katanya.
Artinya, meskipun ada risiko oversupply, dari sisi affordability langkah ini berpotensi meringankan beban subsidi dan memperbaiki struktur biaya energi domestik.
Substitusi Timur Tengah, AS Kuasai 20% Impor Minyak Mentah
Untuk minyak mentah, Yayan menghitung alokasi US$4,5 miliar setara dengan sekitar 76,76 juta barel dengan asumsi harga US$58,62 per barel (US Energy Information Administration/Short Term Outlook Februari 2026). Jika dibagi rata per hari, volume tersebut mencapai 210.316 barel per hari (bph).
Dengan asumsi kebutuhan impor minyak mentah Indonesia sebesar 1,045 juta bph, maka porsi impor dari AS akan mencapai sekitar 20,12%. Artinya, pasokan dari AS berpotensi menggantikan sebagian dominasi negara-negara Timur Tengah.
“Ini akan menggeser rezim pasokan dari Middle East regime ke US regime,” ujar Yayan.
Menurutnya, dari sisi diversifikasi sumber pasokan, langkah ini dapat memperkuat posisi tawar Indonesia dan mengurangi ketergantungan pada satu kawasan. Namun, perubahan komposisi tersebut juga menimbulkan konsekuensi geopolitik dan risiko konsentrasi pasokan baru.
Hampir Separuh Bensin Dipasok AS
Sementara itu, Yayan menghitung impor BBM dari AS senilai US$7 miliar setara dengan sekitar 13,45 juta kiloliter gasoline dengan asumsi harga US$1,97 per galon.
Sebagai pembanding, baseline konsumsi gasoline (bensin) Indonesia pada 2024 tercatat sekitar 28,1 juta kiloliter. Dengan demikian, sekitar 47,8% kebutuhan gasoline nasional berpotensi dipenuhi dari AS.
Yayan pun menilai, langkah itu mampu menjamin ketersediaan pasokan dalam jangka pendek. Kendati demikian, proporsi yang mendekati separuh konsumsi nasional juga menimbulkan risiko ketergantungan tinggi terhadap satu negara pemasok.
Dari perspektif ketahanan energi, Yayan menilai Indonesia memang memperoleh secure supply dari AS dalam lingkup global. Namun, aspek availability belum tentu berbanding lurus dengan accessibility.
“Pertanyaannya kapan AS akan merealisasikan ini? Kita tahu AS juga menghadapi disrupsi mobilitas produksi minyak, termasuk biaya logistik dan transportasi yang lebih mahal,” ucapnya.
Dengan kata lain, meskipun pasokan tersedia secara global, kepastian pengiriman tepat waktu dan biaya logistik tetap menjadi faktor krusial. Jika aspek aksesibilitas terganggu, risiko gangguan pasokan domestik tetap terbuka.
"Sehingga walaupun availability aman tetapi jika tidak ditunjang dengan accessibility atau kepastian produk tersebut tiba di Indonesia tepat waktu ini tetap akan menjadi masalah," kata Yayan.
Baca Juga
- ESDM Tegaskan Pembelian Migas AS Tak Ganggu Agenda Setop Impor BBM 2027
- Hasil Kesepakatan Dagang: RI Impor Migas Rp253 Triliun dari AS Tiap Tahun




