JAKARTA, KOMPAS.com - Sidang ke-61 Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang akan dipimpin oleh Indonesia bakal membahas beragam isu kemanusiaan.
Dilansir ANTARA, Jumat (20/2/2026), Perutusan Tetap Republik Indonesia (PTRI) di Jenewa menjelaskan isu-isu yang bakal dibahas di sidang pekan depan.
Isu tematis yang akan diangkat antara lain pencegahan sunat perempuan, promosi budaya perdamaian, pembiayaan pembangunan berkelanjutan, hak penyandang disabilitas, dan hak anak.
Baca juga: Sidang ke-61 Dewan HAM PBB Pekan Depan Jadi yang Pertama Dipimpin RI
Dewan HAM PBB juga akan membahas kerja sama teknis dan penguatan kapasitas dengan negara mitra, seperti Ukraina, Haiti, dan Republik Afrika Tengah, serta mendiskusikan perkembangan HAM di sejumlah negara, seperti Afghanistan, Sudan, dan Palestina.
PTRI Jenewa menyebut lebih dari 100 pejabat negara dikonfirmasi hadir dalam Sidang ke-61 Dewan HAM PBB, dengan kepala negara yang akan hadir langsung yaitu Presiden Timor Leste Jose Ramos-Horta dan Presiden Kolombia Gustavo Petro.
Sidang itu akan digelar pada 23 Februari hingga 31 Maret 2026.
Baca juga: Pakar Tegaskan Sunat Perempuan Tak Berdasar Medis dan Langgar Hak Anak
Akan jadi yang pertama bagi RIIndonesia akan memimpin pelaksanaan Sidang ke-61 Dewan HAM PBB pekan depan, sehingga menjadikannya sidang pertama yang dipimpin Indonesia sejak badan tersebut dibentuk pada 2006.
Menurut Perutusan Tetap Republik Indonesia (PTRI) di Jenewa, sidang tersebut akan diawali dengan sidang tingkat tinggi pada 23—25 Februari 2026.
Menteri Luar Negeri (Menlu) RI Sugiono dijadwalkan memberi pernyataan nasional pada hari pertama sidang.
“Wakil Tetap RI untuk PBB di Jenewa, selaku Presiden Dewan HAM, Duta Besar Sidharto R Suryodipuro, akan membuka Sidang Tingkat Tinggi tersebut,” demikian PTRI Jenewa dalam pernyataan tertulisnya yang dikonfirmasi di Jakarta, Jumat.
Sidang yang digelar bertepatan dengan peringatan 20 tahun berdirinya Dewan HAM PBB itu berlangsung di tengah lanskap global yang kian kompleks dengan ketegangan geopolitik serta tekanan finansial terhadap ekosistem PBB.
Di bawah kepemimpinan Indonesia, Dewan HAM PBB akan tetap teguh menjalankan mandatnya, menjaga ruang dialog yang inklusif, serta memperkuat kerja sama demi pemajuan HAM yang setara bagi semua, menurut PTRI Jenewa.
Baca juga: Soal RI Gabung Board of Peace, Aktivis Nilai Bertentangan dengan Posisi Presiden Dewan HAM PBB
Sebagai Presiden Dewan HAM PBB, Indonesia mengusung tema “Presidensi untuk Semua” sebagai komitmen untuk memastikan badan HAM yang inklusif, dapat menjembatani perbedaan melalui dialog konstruktif, serta memperkuat kerja sama sebagai fondasi utama perlindungan HAM.
Dalam kesempatan tersebut, Indonesia juga akan mempromosikan penguatan akses anak terhadap makanan bergizi, yang sesuai dengan agenda Presiden Prabowo Subianto, dan menegaskan bahwa pemenuhan hak pangan dan hak anak adalah bagian esensial dari pelindungan HAM dan investasi strategis bagi pembangunan SDM berkelanjutan.
KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang
