Board of Peace jadi Sorotan Media Internasional: Risiko Politik hingga Palestina

Presiden Amerika Serikat Donald Trump telah menggelar pertemuan perdana Board of Peace atau Dewan Perdamaian di Washington DC, Kamis (19/2). Dalam pertemuan, Trump mengumumkan rencanan guyuran dana untuk rekonstruksi Gaza hingga rencana pengiriman pasukan perdamaian.

Presiden Prabowo Subianto juga hadir dalam pertemuan tersebut. Prabowo memastikan Indonesia akan mengirimkan pasukan perdamaian ke Gaza dalam waktu dekat.

Meski demikian, sorotan bermunculan atas keberadaan Board of Peace. Sejumlah media internasional juga menyoroti beragam hal dalam dewan tersebut, mulai dari risiko politik hingga pendanaan.

Financial Times lewat laman opininya yakni FT Alphaville menuliskan opini dengan menyentil Board of Peace dengan Bored of Peace? (bosan dengan kedamaian).

Mereka menyoroti ketiadaan negara-negara Afrika yang punya populasi total 1,1 miliar penduduk. Selain itu, FT menyinggung negara-negara yang hadir adalah negara dengan kategori obligasi negara berkembang.

Dalam pemberitaan terbaru mereka pada Jumat (20/2), Al Jazeera menyoroti kemungkinan Board of Peace menghadapi kriitik karena mengecualikan perwakilan Palestina. Selain itu, total pendanaan yang dikumpulkan masih lebih kecil dari perkiraan kebutuhan rekonstruksi Gaza senilai US$ 70 miliar.

Dalam artikel yang berjudul 'Trump mixes diplomacy and flattery at first Board of Peace meeting', Reuters menggambarkan acara pertemuan Dewan Perdamaian yang kebanyakan diisi sanjungan hingga komentar pribadi dari Donald Trump.

Padahal, pertemuan tersebut diperlukan untuk membicarakan rekonstruksi Gaza. Namun, Trump hanya menyinggung konflik Timur Tengah secara singkat pada bagian akhir pidatonya.

Media Inggris, The Guardian menyoroti daftar tamu yang diundang oleh Trump ke pertemuan Board of Peace, beberapa di antaranya memiliki rezim yang dianggap otoriter dan represif.

The Guardian menggunakan skor Freedom in the World yang dirilis Freedom House. Banyak negara-negara yang hadir seperti Mesir, Israel, Kamboja, Pakistan memiliki skor rendah dalam demokrasi dan kebebasan sipil.

Media Jerman, Deutsche Welle menulis dengan judul pertanyaan: Mengapa Indonesia mengirim ribuan pasukan ke Gaza. Ini lantaran ada risiko politik dari ketiadaan hubungan resmi dengan Israel.

Mereka juga menyinggung posisi Indonesia dalam pasukan perdamaian bisa berdampak dua sisi. Aspek positifnya, RI kemungkinan bisa diterima banyak pihak.