Jakarta (ANTARA) - Pendiri Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI) Dino Patti Djalal merekomendasikan lima langkah kepada pemerintah untuk mempercepat pembangunan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) berkapasitas 100 gigawatt (GW) dalam 10 tahun guna memperkuat ketahanan energi dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.
Rekomendasi itu disampaikan dalam pengarahan media bertajuk “Rekomendasi Kebijakan, Regulasi, dan Implementasi Program 100 GW PLTS untuk Ketahanan dan Kemandirian Energi serta Pertumbuhan Ekonomi Indonesia” yang digelar FPCI di Jakarta, Jumat.
Dino mengatakan rekomendasi komprehensif tersebut disusun bersama 19 lembaga riset dan organisasi masyarakat sipil melalui serangkaian diskusi sejak November tahun lalu.
“Rekomendasi ini akan menjadi semacam daftar periksa kebijakan untuk memastikan program 100 GW PLTS benar-benar mendorong transformasi ekonomi, pengembangan industri, dan penguatan ketahanan energi nasional,” ujarnya.
Rekomendasi pertama adalah menetapkan dasar hukum yang jelas serta menunjuk kementerian atau lembaga yang bertanggung jawab mengoordinasikan, menyelaraskan, dan mempercepat pelaksanaan program tersebut.
Kedua, pemerintah perlu melakukan analisis teknis, ekonomi, dan sosial untuk menentukan lokasi prioritas pembangunan serta merancang model bisnis, termasuk skema koperasi yang tepat.
Baca juga: IESR: Perlu aturan jelas terkait energi terbarukan industri
Rekomendasi ketiga adalah meluncurkan proyek percontohan dalam waktu satu tahun sebagai uji awal kesiapan implementasi program 100 GW PLTS.
Keempat, pemerintah diminta mengoptimalkan dan menyelaraskan berbagai instrumen pembiayaan guna memenuhi kebutuhan pendanaan proyek berskala besar tersebut.
Kelima, FPCI menekankan pentingnya mempersiapkan kapasitas industri dalam negeri dan memperkuat sumber daya manusia untuk mendukung produksi, instalasi, dan pemeliharaan PLTS secara berkelanjutan.
Dino menilai program 100 GW PLTS itu berpotensi menjadi penggerak utama industrialisasi hijau jika didukung kerangka kebijakan yang konsisten dan terintegrasi.
Arahan media itu turut dihadiri CEO Landscape Indonesia Agus Sari, Direktur Climate Policy Initiative (CPI) Indonesia Tiza Mafira, dan CEO Institute for Essential Services Reform (IESR) Fabby Tumiwa.
Baca juga: CPI Indonesia: Tata kelola kunci percepatan PLTS 100 GW
Rekomendasi itu disampaikan dalam pengarahan media bertajuk “Rekomendasi Kebijakan, Regulasi, dan Implementasi Program 100 GW PLTS untuk Ketahanan dan Kemandirian Energi serta Pertumbuhan Ekonomi Indonesia” yang digelar FPCI di Jakarta, Jumat.
Dino mengatakan rekomendasi komprehensif tersebut disusun bersama 19 lembaga riset dan organisasi masyarakat sipil melalui serangkaian diskusi sejak November tahun lalu.
“Rekomendasi ini akan menjadi semacam daftar periksa kebijakan untuk memastikan program 100 GW PLTS benar-benar mendorong transformasi ekonomi, pengembangan industri, dan penguatan ketahanan energi nasional,” ujarnya.
Rekomendasi pertama adalah menetapkan dasar hukum yang jelas serta menunjuk kementerian atau lembaga yang bertanggung jawab mengoordinasikan, menyelaraskan, dan mempercepat pelaksanaan program tersebut.
Kedua, pemerintah perlu melakukan analisis teknis, ekonomi, dan sosial untuk menentukan lokasi prioritas pembangunan serta merancang model bisnis, termasuk skema koperasi yang tepat.
Baca juga: IESR: Perlu aturan jelas terkait energi terbarukan industri
Rekomendasi ketiga adalah meluncurkan proyek percontohan dalam waktu satu tahun sebagai uji awal kesiapan implementasi program 100 GW PLTS.
Keempat, pemerintah diminta mengoptimalkan dan menyelaraskan berbagai instrumen pembiayaan guna memenuhi kebutuhan pendanaan proyek berskala besar tersebut.
Kelima, FPCI menekankan pentingnya mempersiapkan kapasitas industri dalam negeri dan memperkuat sumber daya manusia untuk mendukung produksi, instalasi, dan pemeliharaan PLTS secara berkelanjutan.
Dino menilai program 100 GW PLTS itu berpotensi menjadi penggerak utama industrialisasi hijau jika didukung kerangka kebijakan yang konsisten dan terintegrasi.
Arahan media itu turut dihadiri CEO Landscape Indonesia Agus Sari, Direktur Climate Policy Initiative (CPI) Indonesia Tiza Mafira, dan CEO Institute for Essential Services Reform (IESR) Fabby Tumiwa.
Baca juga: CPI Indonesia: Tata kelola kunci percepatan PLTS 100 GW
