Pemerintah sepakat menurunkan pengenaan tarif resiprokal bagi Indonesia serta mencabut sejumlah pasal non-ekonomi dalam skema Agreement on Reciprocal Tariff
IDXChannel — Pemerintah Amerika Serikat (AS) sepakat menurunkan pengenaan tarif resiprokal bagi Indonesia serta mencabut sejumlah pasal non-ekonomi dalam skema Agreement on Reciprocal Tariff (ART).
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI Airlangga Hartarto dalam konferensi pers di Washington DC, Kamis (19/2/2026) waktu setempat, menjelaskan bahwa kesepakatan ini menjadikan perjanjian dagang Indonesia berbeda dibandingkan negara-negara lain yang menandatangani ART dengan AS.
"Amerika sepakat untuk mencabut pasal-pasal yang non kerja sama ekonomi, antara lain terkait pengembangan reaktor nuklir, kemudian terkait dengan kebijakan Laut Cina Selatan, terkait dengan pertahanan dan keamanan perbatasan," ujar Airlangga dikutip keterangan pers Jumat (20/2/2026).
Tak seperti negara lain, kesepakatan yang dicapai Indonesia tetap menjaga kedaulatan nasional untuk menentukan berbagai kebijakan.
"Tujuan dan visi perjanjian adalah untuk mewujudkan kemakmuran ekonomi bersama, rantai pasok yang kuat dan menghormati kedaulatan dari masing-masing negara. Jadi saya garis bawahi, menghormati kedaulatan dari masing-masing negara itu menjadi bagian daripada perjanjian yang ditangani," katanya.
Dalam perjanjian ART tersebut terdapat juga 1.819 pos tarif, baik sektor pertanian maupun industri, yang mendapatkan tarif 0 persen. Produk-produk tersebut antara lain minyak sawit, kopi, kakao, rempah-rempah, karet, komponen elektronik termasuk semikonduktor, hingga komponen pesawat terbang.
Khusus untuk produk tekstil dan apparel Indonesia, AS juga memberikan tarif 0 persen melalui mekanisme tariff rate quota (TRQ). Airlangga menegaskan kebijakan ini akan memberikan manfaat besar bagi sekitar 4 juta pekerja di sektor tekstil dan garmen.
Di sisi lain, Indonesia juga memberikan akses tarif nol persen bagi produk-produk tertentu dari AS, khususnya komoditas pertanian seperti gandum dan kedelai. Dengan demikian, masyarakat Indonesia dapat menikmati harga yang lebih terjangkau untuk sejumlah produk.
"Masyarakat Indonesia membayar nol persen untuk barang yang diproduksi, dari kedelai ataupun gandum, dalam hal ini mie atau pun dalam bentuk tahu dan tempe," tutur Airlangga.
Kesepakatan ini merupakan hasil proses negosiasi intensif sejak pengumuman kebijakan tarif resiprokal AS pada April 2025. Pada tahap awal, Indonesia dikenakan tarif sebesar 32 persen. Setelah serangkaian perundingan, disepakati tarif resiprokal sebesar 19 persen sebagai dasar. Namun, Indonesia berhasil mengamankan tarif 0-10 persen untuk produk tertentu melalui perjanjian.
"Perjanjian ini akan berlaku 90 hari setelah proses hukum diselesaikan kedua belah pihak, baik itu di Indonesia dengan konsultasi dengan DPR maupun di Amerika dengan proses internalnya. Dan juga di dalam perjanjian ini juga diatur bahwa kedua belah pihak dapat mengubah perjanjian dengan kesepakatan kedua belah pihak secara tertulis, dan juga ada ruang untuk perbedaan tarif," tutur Airlangga.
(kunthi fahmar sandy)
