Industri pariwisata Indonesia kembali menjadi sorotan global. Pada 10 Februari 2026, Pemerintah Australia melalui Smartraveller, dan dua hari kemudian, Pemerintah Inggris melalui Foreign, Commonwealth & Development Office (FCDO), memperbarui travel advisory mereka bagi warganya yang berkunjung ke Indonesia. Pembaruan tersebut menyoroti risiko kejahatan oportunistik seperti perampasan tas, pencopetan, penipuan terhadap wisatawan, serta kasus penambahan zat berbahaya diam-diam (drink spiking) yang dikaitkan dengan pelecehan seksual di destinasi populer seperti Bali, Lombok, dan Gili Islands.
Dalam panduan resmi FCDO disebutkan adanya laporan drink spiking yang berujung pada serangan seksual, serta risiko pencopetan dan perampasan tas terutama di area wisata yang padat. Smartraveller Australia juga mengingatkan pelancong untuk berhati-hati terhadap potensi minuman yang dicampur zat berbahaya, penipuan, serta kejahatan jalanan di lokasi ramai. Selain itu, praktik penipuan di tempat penukaran uang tidak resmi (money changer scam) juga disebut sebagai risiko yang perlu diwaspadai di berbagai destinasi dengan kunjungan wisatawan asing tinggi di Indonesia.
Peringatan tersebut tidak bersifat menyeluruh terhadap Indonesia, namun cukup signifikan untuk memengaruhi persepsi global. Sorotan internasional tidak lagi terbatas pada konflik atau gunung berapi aktif, melainkan pada perlindungan sehari-hari terhadap keselamatan wisatawan.
Dalam industri yang sangat bergantung pada kepercayaan, persepsi keamanan sering kali lebih menentukan daripada statistik resmi. Kasus pencopetan, penipuan money changer, atau drink spiking yang viral di media sosial global dapat berdampak lebih besar dibandingkan data kriminalitas agregat. Sekali sebuah destinasi diasosiasikan dengan lemahnya proteksi wisatawan, pemulihan reputasi membutuhkan waktu, konsistensi kebijakan, dan bukti nyata di lapangan.
Fenomena ini menunjukkan bahwa travel advisory bukan semata alarm terhadap risiko alam atau konflik bersenjata, tetapi refleksi atas bagaimana sistem keamanan destinasi bekerja dalam praktik sehari-hari. Pertanyaannya bukan lagi apakah Indonesia memiliki standar keselamatan, melainkan apakah standar tersebut benar-benar dijalankan secara konsisten dan terintegrasi.
Baik risiko kriminal terhadap wisatawan di ruang publik maupun kecelakaan transportasi wisata di laut menunjukkan pola persoalan yang serupa: standar tersedia, tetapi implementasi dan pengawasannya belum berjalan konsisten. Peringatan tentang pencopetan, penipuan, dan drink spiking pada dasarnya mencerminkan kebutuhan penguatan proteksi wisatawan sehari-hari—mulai dari pengawasan kawasan wisata, koordinasi aparat, hingga edukasi dan mitigasi risiko di tingkat operasional.
Pola yang sama terlihat dalam insiden karamnya KM Wisata Putri Sakinah di Perairan Selat Padar yang menewaskan wisatawan asing pada akhir 2025. Regulasi kelaikan kapal, standar keselamatan bahari, dan prosedur operasional sebenarnya telah tersedia. Namun peristiwa tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai konsistensi pengawasan, audit berkala, serta integrasi pengendalian risiko di lapangan. Tanpa mekanisme yang berjalan konsisten, standar tersebut berpotensi berhenti pada level administratif.
Kecenderungan ini tidak berdiri sendiri. Beberapa hari setelah tragedi tersebut, kapal phinisi KM Dewi Anjani dilaporkan tenggelam di perairan Labuan Bajo akibat kemasukan air, yang kembali memunculkan urgensi evaluasi terhadap mekanisme pengecekan keselamatan sebelum pelayaran. Di Bali, insiden kapal wisata snorkeling yang terbalik akibat gelombang besar pada 2025 menyebabkan satu wisatawan asing meninggal dan beberapa lainnya luka-luka. Rangkaian peristiwa ini menunjukkan pentingnya penguatan pengawasan dan audit keselamatan pada kapal wisata kecil maupun menengah agar standar yang telah ditetapkan benar-benar berjalan konsisten.
Data Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa pada 2024-2025, lima besar negara asal wisatawan mancanegara ke Indonesia adalah Malaysia, Australia, Singapura, Tiongkok, dan Timor Leste. Dalam konteks tata kelola keamanan, dua negara di antaranya memiliki sistem travel advisory formal yang menyoroti risiko keamanan wisatawan di Indonesia, sementara dua negara lainnya pada 2025 sempat mengeluarkan travel notice atau imbauan situasional bagi warganya terkait kondisi keamanan tertentu, seperti demonstrasi besar. Meskipun karakter peringatannya berbeda, dinamika ini menunjukkan bahwa isu keselamatan wisata Indonesia berada dalam perhatian negara-negara pemasok utama.
Pembanding kebijakan dapat merujuk pada negara yang mencatat kinerja lebih baik dalam indikator keamanan dan keselamatan wisata, seperti Malaysia dan Spanyol. Malaysia menunjukkan koordinasi pusat–daerah yang relatif lebih konsisten dalam pengelolaan keamanan destinasi. Sedangkan Spanyol mengembangkan sistem respons insiden terpadu dan manajemen keselamatan wisata massal yang terintegrasi. Keduanya menegaskan bahwa peningkatan peringkat keamanan tidak semata ditentukan oleh luas wilayah, melainkan kualitas tata kelola dan kapasitas institusional.
Untuk mencapai ambisi sebagai destinasi pariwisata kelas dunia, keselamatan wisata perlu diperlakukan sebagai indikator kinerja utama, bukan sekadar pelengkap strategi promosi. Setidaknya terdapat tiga agenda mendesak: integrasi data dan koordinasi lintas lembaga melalui sistem pelaporan terpadu antara Polri, Dinas Pariwisata, Dishub, dan Syahbandar; audit rutin terhadap kepatuhan standar keselamatan destinasi yang memastikan implementasi berjalan di lapangan; serta sistem komunikasi risiko yang transparan dan responsif.
Pada akhirnya, reputasi pariwisata tidak ditentukan oleh jumlah penghargaan atau kampanye promosi, melainkan oleh sejauh mana negara mampu menjamin rasa aman bagi setiap wisatawan. Tanpa tata kelola keselamatan yang konsisten dan terukur, ambisi menjadi destinasi kelas dunia akan selalu rapuh di hadapan satu insiden yang seharusnya dapat dicegah.
