Sudah lebih dari setahun sejak pasukan Ukraina menangkap kedua tentara Korea Utara tersebut di wilayah Kursk, Rusia. Namun nasib mereka hingga kini masih belum jelas, sementara para aktivis menuduh pemerintah Korea Selatan bersikap lamban.
Kedua pria itu meminta direlokasi ke Korea Selatan. Jika kembali ke Korea Utara, mereka bisa dihukum karena membiarkan diri tertangkap hidup-hidup.
"Saya tidak akan selamat jika kembali. Orang-orang lain yang tertangkap, meledakkan diri. Saya gagal," ujar salah satu tentara itu kepada surat kabar Korea Selatan, Hankook Ilbo.
Perserikatan Bangsa-Bangsa juga menyoroti kasus ini. Pelapor Khusus PBB untuk hak asasi manusia di Korea Utara pada Februari menyatakan bahwa Ukraina harus mengikuti protokol internasional dan tidak memulangkan tawanan perang ke tempat di mana mereka berisiko mengalami penyiksaan.
"Saya akan sangat bersyukur jika mereka menerima saya. Jika tidak, tidak ada yang bisa saya lakukan," ujar seorang tentara, seperti dikutip surat kabar tersebut.
Tawanan perang berisiko dicap pengkhianatPara aktivis dan pembelot Korea Utara mengatakan kepada DW bahwa doktrin militer Korea Utara secara tegas melarang tentaranya untuk menyerah.
"Rezim memerintahkan tentaranya untuk bunuh diri jika mereka akan ditangkap di Ukraina," tandas Kim Eujin, yang melarikan diri dari Korea Utara saat remaja pada 1990-an.
"Kedua pria ini tidak mengikuti perintah itu, dan mereka tidak mati — meskipun mungkin mereka mencoba," ujar Kim.
"Kita tidak tahu bagaimana rezim akan merespons tentara yang tidak menaati perintah bunuh diri daripada ditangkap, karena ini belum pernah terjadi sebelumnya," tambahnya.
"Namun saya menduga mereka akan dianggap sebagai pengkhianat. Dan bukan hanya mereka — keluarga mereka juga akan dihukum."
Hukuman bisa berlangsung lintas generasiDalam wawancara, kedua tentara itu mengatakan mereka tidak takut bertempur di Ukraina, tetapi mereka tahu bahwa jika tertangkap, keluarga mereka bisa menderita akibat doktrin Pyongyang yang terus ditanamkan kepada mereka: "Seorang pembelot membawa hukuman bagi tiga generasi."
"Secara historis, selama dan setelah Perang Korea, tawanan perang yang kembali dilaporkan dikenai kerja paksa dan diklasifikasikan sebagai unsur bermusuhan," kata Peter Oh dari Free Korean Association, organisasi yang membantu pengungsi Korea Utara di Amerika Serikat.
"Para tahanan ini kemungkinan takut akan konsekuensi serupa jika kembali," ujarnya.
"Pembalasan terhadap keluarga mereka mungkin saja terjadi," tambah Oh. "Namun pemerintah Korea Utara mungkin menghindari langkah ekstrem untuk mencegah sorotan internasional."
Apakah Seoul enggan membuat Pyongyang marah?Berdasarkan Pasal 3 Konstitusi Korea Selatan, warga Korea Utara masih dianggap sebagai warga negara Korea Selatan dan berhak tinggal di Selatan.
Namun lebih dari setahun setelah penangkapan kedua tentara itu, pemerintah Korea Selatan tampak tidak terlalu bersemangat untuk menerima mereka.
"Penundaan ini disebabkan oleh kerumitan hukum dan diplomatik internasional yang melibatkan Ukraina, Rusia, Korea Utara, dan Korea Selatan," ujar Oh.
"Meskipun pemerintah Korea Selatan telah menyatakan minatnya secara umum, mereka belum mengambil langkah langsung, kemungkinan karena implikasi geopolitik yang sensitif," tambahnya.
Saat ini, Presiden Korea Selatan Lee Jae Myung tampak ingin memperbaiki hubungan dengan Pyongyang. Konstitusi Korea Selatan juga memuat Pasal 4 yang menekankan "hubungan damai dengan Utara," jelas Oh.
"Posisi kami adalah, terlepas dari interpretasi konstitusi, para tentara ini memiliki hak untuk mencari suaka di Korea Selatan atau negara ketiga berdasarkan kehendak bebas mereka," ujar Oh.
"Saya rasa mereka tidak cukup berusaha"Pembicaraan antara Seoul dan Kyiv mengenai nasib kedua tentara tersebut tampaknya mengalami kebuntuan.
Pada 9 Februari, Korea Institute for National Unification merilis laporan yang menyatakan bahwa "komunikasi langsung antara para pemimpin Korea Selatan dan Ukraina sangat penting" untuk memecahkan kebuntuan.
Tanpa adanya kesepakatan, Ukraina bisa saja berkewajiban menyerahkan kedua pria itu kepada Rusia.
Hingga kini Korea Utara belum memberikan komentar publik mengenai kedua tawanan perang tersebut, meskipun kemungkinan pembicaraan berlangsung di balik layar.
Kim mengatakan tidak ada yang menghalangi Ukraina untuk membebaskan kedua pria itu, dan juga "tidak ada dalam hukum internasional" yang mencegah mereka bepergian ke Korea Selatan.
"Mereka terus mengatakan ini adalah 'isu yang rumit,' tetapi saya tidak merasa mereka benar-benar berusaha keras," katanya tentang pemerintah Korea Selatan.
"Presiden Lee, Kementerian Unifikasi, dan Kementerian Luar Negeri tampaknya lebih peduli untuk tidak membuat Kim Jong Un marah daripada membawa kedua pria ini ke Korea Selatan," ujar Kim.
"Jika ini semata-mata soal hak asasi manusia, mereka pasti sudah tiba di sini," pungkasnya. "Seolah-olah pemerintah justru mencari alasan agar mereka tidak datang."
Artikel ini terbit pertama kali dalam Bahasa Inggris
Diadaptasi oleh Ayu Purwaningsih
Editor: Rizki Nugraha
width="1" height="1" />
(ita/ita)
