Putusan MA Tak Hentikan Trump: Kesepakatan Dagang Tetap Berlaku

Jakarta, CNBC Indonesia — Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada Jumat (20/2) menyatakan bahwa sebagian besar kesepakatan dagang yang dinegosiasikan di bawah ancaman tarifnya tetap berlaku, termasuk dengan India, meskipun Mahkamah Agung memutuskan bahwa hal tersebut ilegal.

"Kesepakatan dengan India tetap berjalan," kata Trump, dikutip dari AFP, Sabtu (21/2/2026).

Ia juga mengisyaratkan bahwa tarif berdasarkan kewenangan hukum lain akan menggantikan tarif yang dibatalkan oleh Mahkamah Agung.

"Semua kesepakatan, kami hanya akan melakukannya dengan cara yang berbeda," ujarnya.

Mahkamah Agung AS dalam putusan dengan suara enam banding tiga menyatakan Undang-Undang Kekuatan Ekonomi Darurat Internasional 1977 (IEEPA) tidak memberikan kewenangan kepada presiden untuk memberlakukan tarif. Ketua Mahkamah John Roberts menegaskan bahwa undang-undang tersebut "IEEPA tidak memuat referensi apa pun mengenai tarif atau bea masuk."

Tak lama setelah putusan dibacakan, Trump menandatangani perintah baru di Ruang Oval yang menetapkan tambahan tarif 10%. Ia menyebut kebijakan itu "berlaku hampir seketika."

Trump, yang mencalonkan dua hakim yang ikut menolak kebijakannya tersebut, merespons dengan marah dan menuduh tanpa bukti bahwa pengadilan dipengaruhi kepentingan asing.

"Saya malu terhadap anggota tertentu dari pengadilan, benar-benar malu, karena tidak memiliki keberanian untuk melakukan apa yang benar bagi negara kita," kata Trump.

"Untuk melindungi negara kita, seorang presiden sebenarnya dapat mengenakan tarif lebih tinggi daripada yang saya kenakan sebelumnya," ujar Trump, seraya menegaskan bahwa putusan itu justru membuatnya "lebih berkuasa."

Menteri Keuangan AS Scott Bessent mengatakan skema baru tersebut diperkirakan tidak akan mengurangi penerimaan negara. "Akan menghasilkan pendapatan tarif yang nyaris tidak berubah pada 2026," ujarnya dalam pidato di Economic Club of Dallas.

Meski demikian, putusan pengadilan tidak membatalkan tarif sektoral atas baja dan aluminium. Penyelidikan lanjutan pemerintah juga berpotensi memicu tarif tambahan sektoral.

Di sisi lain, isu pengembalian dana atas tarif yang dinyatakan ilegal masih menggantung. Model Anggaran Penn Wharton dari University of Pennsylvania memperkirakan potensi refund bisa mencapai US$175 miliar. Namun Senator Elizabeth Warren menyebut belum ada mekanisme hukum jelas bagi konsumen dan pelaku usaha kecil untuk menagihnya.

Uni Eropa dan Inggris menyatakan tengah mempelajari putusan tersebut. Kanada, yang berulang kali menghadapi ancaman tarif dari Trump, menyebut pungutan itu tidak beralasan, namun bersiap menghadapi gejolak lanjutan.

(mkh/mkh)