Perubahan iklim sering dipahami sebagai persoalan lingkungan hidup. Kita membayangkannya dalam bentuk es yang mencair di kutub, hutan yang terbakar, atau banjir yang merendam permukiman. Namun sesungguhnya, perubahan iklim jauh melampaui isu lingkungan.
Ia telah menjadi persoalan ekonomi yang serius, bahkan berpotensi mengguncang stabilitas makroekonomi suatu negara. Risiko fisik akibat perubahan iklim kini bukan lagi ancaman abstrak di masa depan, melainkan kenyataan yang sudah memengaruhi pertumbuhan ekonomi, investasi, harga pangan, hingga kesejahteraan masyarakat.
Sebuah kajian dari lembaga riset global MSCI (Morgan Stanley Capital International) menekankan bahwa dampak perubahan iklim tidak hanya berhenti pada kerusakan fisik yang terlihat. Kerusakan gedung, pabrik, jalan, atau lahan pertanian hanyalah sebagian kecil dari persoalan.
Ketika risiko fisik tersebut dihitung dalam konteks makroekonomi, kerugiannya bisa berlipat ganda. Gangguan produksi, terganggunya rantai pasok, menurunnya produktivitas tenaga kerja, serta melemahnya konsumsi masyarakat adalah efek berantai yang jauh lebih besar daripada sekadar nilai aset yang rusak.
Dalam ilmu ekonomi makro, peristiwa yang mengganggu jalannya perekonomian disebut sebagai guncangan atau shock. Perubahan iklim dapat bertindak sebagai guncangan yang memukul sisi penawaran sekaligus sisi permintaan. Ketika banjir melumpuhkan kawasan industri, produksi terhenti dan penawaran barang menurun.
Ketika kekeringan menekan hasil panen, harga pangan melonjak dan daya beli masyarakat melemah. Pada saat yang sama, ketidakpastian akibat cuaca ekstrem membuat investor menunda ekspansi. Dalam situasi seperti ini, ekonomi menghadapi tekanan dari berbagai arah sekaligus.
Indonesia termasuk negara yang sangat rentan terhadap risiko fisik perubahan iklim. Sebagai negara kepulauan dengan garis pantai yang panjang, Indonesia menghadapi ancaman kenaikan muka air laut, banjir rob, serta badai tropis yang semakin intens.
Di sisi lain, perubahan pola curah hujan dan suhu memengaruhi sektor pertanian yang menjadi penopang kehidupan jutaan penduduk. Setiap kali musim tanam terganggu atau hasil panen menurun, dampaknya tidak hanya dirasakan petani, tetapi juga konsumen di perkotaan yang harus membayar harga lebih mahal untuk kebutuhan pokok.
Dalam kerangka produk domestik bruto, gangguan seperti ini berarti perlambatan pertumbuhan. Ketika produksi turun dan konsumsi melemah, angka pertumbuhan ekonomi pun tertekan. Pemerintah juga harus mengalokasikan anggaran besar untuk penanggulangan bencana, rehabilitasi infrastruktur, dan bantuan sosial.
Ruang fiskal yang semestinya digunakan untuk pembangunan jangka panjang akhirnya tersedot untuk pemulihan akibat bencana. Dalam jangka panjang, pola ini dapat menghambat proses transformasi ekonomi yang sedang diupayakan.
Teori ekonomi klasik menjelaskan bahwa pertumbuhan ditopang oleh akumulasi modal, peningkatan tenaga kerja, dan kemajuan teknologi. Namun perubahan iklim menggerus ketiganya sekaligus. Modal fisik rusak akibat bencana.
Tenaga kerja kehilangan jam kerja karena suhu ekstrem atau gangguan kesehatan. Sementara itu, biaya adaptasi yang tinggi mengurangi kemampuan pelaku usaha untuk berinvestasi dalam inovasi. Jika kondisi ini terus berlangsung, potensi pertumbuhan jangka panjang akan menurun.
Kita dapat melihat contoh nyata pada sektor pertanian. Ketika fenomena El Nino memperpanjang musim kemarau, produksi padi menurun. Pasokan berkurang dan harga beras naik. Inflasi pangan meningkat dan menekan daya beli masyarakat berpenghasilan rendah.
Pemerintah mungkin terpaksa membuka keran impor untuk menjaga stabilitas harga. Namun impor yang meningkat berarti tekanan pada neraca perdagangan. Dalam satu rangkaian peristiwa, risiko iklim yang awalnya bersifat alamiah berubah menjadi persoalan ekonomi nasional.
Hal serupa terjadi di kawasan pesisir. Kenaikan muka air laut dan banjir rob merusak tambak, rumah, serta fasilitas umum. Aktivitas ekonomi setempat menurun. Pendapatan masyarakat berkurang dan konsumsi melemah. Jika wilayah tersebut merupakan pusat industri atau pelabuhan, gangguan distribusi dapat merambat ke daerah lain. Dalam ekonomi yang saling terhubung, gangguan lokal mudah berubah menjadi tekanan nasional.
Sektor tenaga kerja juga tidak luput dari dampak. Pekerja di sektor konstruksi, pertanian, dan industri manufaktur sangat bergantung pada kondisi cuaca. Gelombang panas atau hujan ekstrem mengurangi jam kerja efektif.
Produktivitas turun dan biaya produksi naik. Dalam teori ekonomi, penurunan produktivitas berarti penurunan output potensial. Jika berlangsung lama, pendapatan nasional akan terdampak secara permanen.
Risiko fisik perubahan iklim juga berimplikasi pada sektor keuangan. Perbankan dan lembaga keuangan memiliki exposure terhadap aset dan proyek di wilayah rawan bencana. Jika risiko ini tidak diperhitungkan dengan baik, stabilitas sistem keuangan dapat terganggu.
Investor global semakin memperhatikan faktor risiko iklim dalam keputusan investasi mereka. Negara yang dianggap kurang siap menghadapi perubahan iklim berpotensi mengalami peningkatan biaya pinjaman dan penurunan arus modal masuk.
Semua ini menunjukkan bahwa perubahan iklim bukan sekadar isu lingkungan yang berdiri sendiri. Ia telah menjadi faktor fundamental dalam perencanaan ekonomi. Oleh karena itu, kebijakan makroekonomi ke depan tidak dapat mengabaikan risiko fisik iklim. Perencanaan pembangunan harus memasukkan aspek ketahanan iklim sebagai komponen utama, bukan tambahan.
Indonesia perlu memperkuat infrastruktur agar lebih tahan terhadap bencana. Sistem irigasi, bendungan, tanggul, dan drainase harus dirancang untuk menghadapi pola cuaca yang semakin tidak menentu. Investasi dalam energi terbarukan juga menjadi bagian penting dari strategi jangka panjang. Selain mengurangi emisi, diversifikasi energi memperkuat ketahanan terhadap guncangan eksternal.
Pemerintah juga perlu memperluas perlindungan sosial bagi kelompok rentan. Masyarakat berpenghasilan rendah adalah pihak yang paling terdampak kenaikan harga pangan dan kerusakan lingkungan. Tanpa jaring pengaman yang memadai, ketimpangan sosial dapat melebar. Dalam perspektif ekonomi pembangunan, ketimpangan yang meningkat akan menghambat pertumbuhan jangka panjang.
Di sisi lain, sektor swasta harus mulai mengintegrasikan analisis risiko iklim dalam perencanaan bisnis. Dunia usaha tidak bisa lagi menganggap bencana sebagai kejadian langka. Perubahan pola iklim menuntut adaptasi dalam desain produk, pemilihan lokasi investasi, hingga strategi rantai pasok. Perusahaan yang mampu beradaptasi akan lebih tangguh menghadapi ketidakpastian.
Pada akhirnya, perubahan iklim mengajarkan bahwa ekonomi dan lingkungan tidak dapat dipisahkan. Pertumbuhan yang mengabaikan daya dukung alam justru menciptakan risiko yang menggerogoti fondasi ekonomi itu sendiri. Risiko fisik akibat perubahan iklim telah menjelma menjadi risiko makroekonomi yang nyata. Indonesia, dengan segala kerentanannya, perlu melihat isu ini sebagai prioritas strategis.
Kita tidak sedang berbicara tentang masa depan yang jauh. Dampaknya sudah terasa hari ini. Setiap banjir besar, setiap musim kemarau panjang, setiap kebakaran hutan membawa konsekuensi ekonomi yang nyata.
Jika tidak diantisipasi dengan serius, perubahan iklim dapat menjadi penghambat utama cita-cita Indonesia menjadi negara maju. Karena itu, memahami dan mengelola risiko fisik iklim bukan lagi pilihan, melainkan keharusan demi menjaga stabilitas dan keberlanjutan ekonomi nasional.
M Abd Nasir. Dosen dan Peneliti di Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Jember.
(rdp/imk)
