Penulis: Fityan
TVRINews - Washington DC
Menlu Sugiono tegaskan misi ISF fokus penuh pada perlindungan warga sipil dan bantuan kemanusiaan global.
Pemerintah Indonesia secara resmi mengumumkan komitmen besar dalam menjaga stabilitas global dengan menyiapkan pengiriman hingga 8.000 personel pasukan penjaga perdamaian.
Satuan ini akan bergabung dalam kerangka International Stabilization Force (ISF) untuk mendukung misi kemanusiaan di wilayah konflik.
Menteri Luar Negeri Indonesia, Sugiono, menyatakan bahwa langkah ini merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden terkait kontribusi aktif Jakarta terhadap perdamaian dunia. Pengerahan pasukan akan dilakukan secara bertahap sesuai dengan rencana komprehensif yang telah disusun oleh dewan perdamaian internasional.
"Indonesia berkomitmen untuk mengirimkan pasukan. Berdasarkan rencana komprehensif, akan ada beberapa sektor yang secara bertahap memerlukan partisipasi ISF guna menjaga stabilitas," ujar Sugiono saat memberikan keterangan di Washington D.C., Jumat 20 Februari 2026 malam waktu setempat.
Operasi Multinasional dan Mandat Defensif
Pengiriman personel ini merupakan bagian dari kekuatan gabungan multinasional yang diproyeksikan mencapai 20.000 personel dari berbagai negara.
Sugiono menekankan bahwa keterlibatan Indonesia murni didasarkan pada mandat internasional untuk melindungi masyarakat sipil, bukan merupakan bentuk keberpihakan diplomatik dalam konflik tertentu.
Pemerintah juga telah menetapkan batasan operasional yang tegas (national caveats). Pasukan Indonesia dipastikan tidak akan terlibat dalam operasi militer ofensif, pelucutan senjata, maupun upaya demiliterisasi paksa.
"Tugas intinya adalah menjaga situasi. Fokus kami adalah melindungi warga sipil dari kedua belah pihak. Pasukan hanya diizinkan melakukan tindakan defensif demi mempertahankan diri jika menghadapi ancaman langsung," tegas Sugiono.
Pengakuan atas Rekam Jejak Internasional
Dalam misi kali ini, Indonesia mendapatkan posisi strategis sebagai Deputy Commander Operasi. Jabatan ini dipandang sebagai bentuk apresiasi dunia internasional terhadap profesionalisme dan reputasi prajurit TNI dalam berbagai misi perdamaian sebelumnya di bawah bendera PBB.
Posisi kepemimpinan ini diharapkan dapat memastikan bahwa operasional pasukan di lapangan tetap selaras dengan prinsip kemanusiaan dan stabilitas yang diusung oleh pemerintah Indonesia.
Editor: Redaksi TVRINews
