Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani menyampaikan bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan investasi jangka panjang dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia.
"Program MBG bukan sekadar bantuan makanan, tetapi merupakan investasi jangka panjang dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia,” ujar Lalu dikutip di Jakarta, Jumat.
Baca juga: Anggaran pendidikan tahun 2026 naik, tidak dipangkas untuk Program MBG
Menurutnya, hal tersebut dapat dilihat dari hasil survei Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) melalui Pusat Penguatan Karakter yang menunjukkan bahwa program Makan Bergizi Gratis berdampak signifikan terhadap peningkatan konsentrasi dan fokus belajar siswa.
Survei evaluasi yang terintegrasi dalam kerangka Tujuh Kebiasaan Anak Indonesia Hebat (7KAIH), khususnya kebiasaan makan sehat dan bergizi itu dilakukan pada tahap Mei–Juni 2025 hingga November–Desember 2025 dengan melibatkan 1.203.309 responden siswa secara nasional.
Hasil survei menunjukkan bahwa sekolah penerima MBG mencatat rata-rata penurunan gangguan belajar akibat lapar sebesar 2,37 poin persentase lebih besar dibandingkan sekolah yang belum menerima program tersebut.
Bahkan, kata Lalu, di wilayah Indonesia Timur, penurunan gangguan belajar akibat lapar pada sekolah penerima MBG tercatat 14,85 poin persentase lebih besar dibandingkan sekolah yang belum melaksanakan MBG.
Menanggapi temuan tersebut, Lalu Hadrian Irfani menegaskan bahwa pemerintah harus semakin gencar dalam melaksanakan dan memperluas cakupan Program MBG.
“Data ini menunjukkan bahwa pemenuhan gizi memiliki korelasi langsung dengan kualitas pembelajaran," kata dia.
Baca juga: Menko Zulhas dorong SPPG miliki SLHS demi jamin kualitas MBG
Baca juga: Humaniora kemarin, MBG saat Ramadhan hingga sapi bantuan presiden
Namun demikian, ia menekankan bahwa pelaksanaan program harus terus dievaluasi secara menyeluruh. Berbagai kekurangan yang masih ditemukan di lapangan, seperti makanan basi maupun kasus keracunan, harus dicegah dan diantisipasi dengan sistem pengawasan yang lebih ketat.
“Perbaikan harus terus dilakukan. Jangan sampai program yang tujuannya sangat baik justru menimbulkan persoalan baru. Standar keamanan pangan, distribusi, hingga pengawasan harus diperkuat,” ujar dia.
Komisi X DPR RI, kata Lalu, juga mendorong agar Kemendikdasmen aktif memberikan masukan dan rekomendasi kepada Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan teknis MBG, sehingga kualitas program semakin baik dan tepat sasaran.
"Program MBG bukan sekadar bantuan makanan, tetapi merupakan investasi jangka panjang dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia,” ujar Lalu dikutip di Jakarta, Jumat.
Baca juga: Anggaran pendidikan tahun 2026 naik, tidak dipangkas untuk Program MBG
Menurutnya, hal tersebut dapat dilihat dari hasil survei Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) melalui Pusat Penguatan Karakter yang menunjukkan bahwa program Makan Bergizi Gratis berdampak signifikan terhadap peningkatan konsentrasi dan fokus belajar siswa.
Survei evaluasi yang terintegrasi dalam kerangka Tujuh Kebiasaan Anak Indonesia Hebat (7KAIH), khususnya kebiasaan makan sehat dan bergizi itu dilakukan pada tahap Mei–Juni 2025 hingga November–Desember 2025 dengan melibatkan 1.203.309 responden siswa secara nasional.
Hasil survei menunjukkan bahwa sekolah penerima MBG mencatat rata-rata penurunan gangguan belajar akibat lapar sebesar 2,37 poin persentase lebih besar dibandingkan sekolah yang belum menerima program tersebut.
Bahkan, kata Lalu, di wilayah Indonesia Timur, penurunan gangguan belajar akibat lapar pada sekolah penerima MBG tercatat 14,85 poin persentase lebih besar dibandingkan sekolah yang belum melaksanakan MBG.
Menanggapi temuan tersebut, Lalu Hadrian Irfani menegaskan bahwa pemerintah harus semakin gencar dalam melaksanakan dan memperluas cakupan Program MBG.
“Data ini menunjukkan bahwa pemenuhan gizi memiliki korelasi langsung dengan kualitas pembelajaran," kata dia.
Baca juga: Menko Zulhas dorong SPPG miliki SLHS demi jamin kualitas MBG
Baca juga: Humaniora kemarin, MBG saat Ramadhan hingga sapi bantuan presiden
Namun demikian, ia menekankan bahwa pelaksanaan program harus terus dievaluasi secara menyeluruh. Berbagai kekurangan yang masih ditemukan di lapangan, seperti makanan basi maupun kasus keracunan, harus dicegah dan diantisipasi dengan sistem pengawasan yang lebih ketat.
“Perbaikan harus terus dilakukan. Jangan sampai program yang tujuannya sangat baik justru menimbulkan persoalan baru. Standar keamanan pangan, distribusi, hingga pengawasan harus diperkuat,” ujar dia.
Komisi X DPR RI, kata Lalu, juga mendorong agar Kemendikdasmen aktif memberikan masukan dan rekomendasi kepada Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan teknis MBG, sehingga kualitas program semakin baik dan tepat sasaran.
