Penulis: Fityan
TVRINews - Washington DC
Keanggotaan tetap Dewan Perdamaian diraih melalui pengiriman ribuan pasukan, bukan syarat finansial.
Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Sugiono, memastikan bahwa Indonesia telah resmi mengamankan status sebagai anggota tetap dalam Dewan Perdamaian atau Board of Peace (BoP).
Kepastian ini sekaligus menepis spekulasi mengenai adanya kewajiban finansial sebesar 1 miliar dolar AS sebagai prasyarat keanggotaan.
Dalam keterangan pers yang digelar di Washington DC pada Jumat 20 Februari 2026 malam waktu setempat, Sugiono meluruskan kekeliruan informasi terkait komitmen pendanaan tersebut.
Ia menegaskan bahwa posisi Indonesia di dalam lembaga internasional tersebut tidak bergantung pada setoran dana, melainkan pada kontribusi nyata di lapangan.
Prioritas Kontribusi Personel
Alih-alih menyetor dana dalam jumlah besar, Indonesia menonjolkan peran strategis melalui pengiriman sekitar 8.000 personel pasukan penjaga perdamaian. Kehadiran fisik ini dinilai menjadi aset diplomasi yang lebih fundamental bagi stabilitas global.
"Dari awal saya sampaikan, ini bukan merupakan iuran keanggotaan. Bukan pula syarat untuk menjadi anggota. Saat ini kita sudah bergabung, dan tidak ada keharusan untuk membayar iuran tersebut," ujar Sugiono kepada awak media.
Klarifikasi Skema Pendanaan
Menlu Sugiono menjelaskan bahwa angka 1 miliar dolar AS yang sempat muncul dalam pembahasan sebelumnya bukanlah pungutan wajib.
Skema tersebut merujuk pada bentuk kontribusi opsional bagi negara yang ingin mengambil peran manajerial atau posisi permanen tertentu di dalam struktur organisasi, yang secara prosedural berbeda dengan status keanggotaan tetap yang kini dipegang Indonesia.
Terkait laporan mengenai adanya komitmen dana yang mencapai angka 5 hingga 7 miliar dolar AS, Sugiono memberikan rincian bahwa angka tersebut merupakan total komitmen (pledges) dari berbagai negara anggota lain. Dana tersebut merupakan inisiatif kolektif di luar kerangka iuran wajib organisasi.
Posisi Strategis Indonesia
Langkah Indonesia untuk bergabung dalam Board of Peace tanpa ketergantungan finansial ini mencerminkan penguatan pengaruh diplomasi Jakarta di panggung dunia.
Dengan mengandalkan rekam jejak pasukan keamanan yang solid, Indonesia memposisikan diri sebagai mitra strategis yang berkontribusi langsung pada misi-misi kemanusiaan dan perdamaian global.
Klarifikasi ini diharapkan dapat mengakhiri perdebatan domestik mengenai anggaran luar negeri, sekaligus mempertegas bahwa diplomasi Indonesia tetap mengedepankan prinsip kemitraan yang setara dan berbasis pada kemampuan operasional nasional.
Editor: Redaksi TVRINews
