Indonesia akan impor komoditas energi meliputi minyak mentah, LPG, BBM, hingga batu bara dari Amerika Serikat (AS), sebagai hasil negosiasi penurunan tarif impor resiprokal menjadi 19 persen.
Dalam dokumen Agreement on Reciprocal Trade (ART) yang disepakati kedua negara, Indonesia akan mengimpor komoditas energi AS senilai USD 15 miliar, mencakup pembelian LPG senilai USD 3,5 miliar, minyak mentah senilai USD 4,5 miliar, dan pembelian bensin olahan senilai USD 7 miliar.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, menegaskan bahwa keputusan tersebut bukan berarti Indonesia meningkatkan volume impor migas, melainkan dikompensasikan dengan pergeseran alokasi impor dari negara lain.
"USD 15 miliar yang kita alokasikan untuk membeli BBM di Amerika Serikat, bukan berarti kita menambah volume impor. Namun, kita menggeser sebagian volume impor kita dari beberapa negara di antaranya negara dari Asia Tenggara, Middle East, maupun di beberapa negara di Afrika," ungkap Bahlil saat konferensi pers, dikutip pada Sabtu (21/2).
Dengan begitu, Bahlil menegaskan neraca komoditas produk migas dan turunannya tidak mengalami perubahan karena pengalihan negara asal impor yang diutamakan untuk kepentingan AS.
"Saya pulang saya akan hitung lagi, sebagian pasti dari Asia Tenggara kita mungkin pangkas paling banyak di situ. Kemudian di Middle East dan beberapa negara di Afrika. Jadi kita akan prioritaskan untuk mengambil di Amerika dengan angka USD 15 miliar," jelas Bahlil.
Di sisi lain, Bahlil juga memastikan impor komoditas energi dari AS akan memperhatikan aspek keekonomian yang saling menguntungkan, baik bagi pihak AS dan badan usahanya, maupun dari pihak Indonesia.
Selama ini, Indonesia telah mengimpor LPG sekitar 7 juta ton per tahun, sebagian besar memang berasal dari AS dan akan terus ditingkatkan. Mulai 3 bulan ke depan, porsi impor yang lebih besar dari AS juga akan diterapkan pada produk lainnya.
"Dalam catatan kami, begitu kami mendapat arahan dari Bapak Presiden Prabowo, begitu 90 hari ke depan sudah selesai, maka langsung kita mulai tahapan eksekusi," tegas Bahlil.
Sementara itu, Direktur Utama PT Pertamina (Persero), Simon Aloysius Mantiri, mengatakan pihaknya akan melaksanakan penugasan impor komoditas energi tersebut dengan skema bisnis seperti biasa atau business as usual.
"Kami jalankan selama ini tentunya proses ini akan melalui mekanisme tender dan bidding. Jadi tidak ada penunjukan langsung, tetapi seperti biasa mekanisme tender dan bidding yang tentunya terbuka," tutur Simon.
Simon menilai Indonesia memang perlu mendiversifikasi sumber impor migas untuk menjamin ketahanan energi sekaligus memperoleh harga yang paling kompetitif. Dengan begitu, dia menekankan harus ada pengalihan kontrak dari Asia Tenggara, Timur Tengah, dan Afrika.
Khusus untuk LPG, alokasi impor Pertamina dari AS selama ini mencapai 57 persen. Simon membuka peluang peningkatannya bisa mencapai 70 persen. Sementara untuk minyak mentah dan produk lain, porsi impor ini masih dalam penjajakan.
"Begitu juga untuk crude yang berasal dari Amerika Serikat, kita juga akan dorong untuk peningkatan. Sementara untuk produk, kita akan terus melakukan penjajakan dengan mitra-mitra yang ada di Amerika Serikat, dan sekali lagi semua proses kita lakukan secara terbuka untuk menjamin semua aturan dengan baik," tegas Simon.
Buka Karpet Merah untuk TambangBahlil juga membuka kesempatan bagi perusahaan AS ikut serta mengelola pertambangan mineral kritis dan membangun fasilitas pengolahan (smelter) di Indonesia. Dia menilai, hal ini berkaitan dengan asas politik bebas aktif yang dianut Indonesia.
"Kita memberikan ruang yang sama kepada semua negara, termasuk Amerika dan beberapa negara lain, yang akan melakukan investasi di Indonesia khususnya di critical mineral," ungkap Bahlil.
Kesempatan itu sudah dilakukan oleh Freeport McMoran. Selain mengolah pertambangan tembaga dan emas, perusahaan juga membangun smelter senilai hampir USD 4 miliar, menjadi salah satu smelter tembaga terbesar di dunia.
"Untuk mineral critical terkait dengan nikel, logam tanah jarang, dan mineral-mineral lainnya, kami telah bersepakat untuk memfasilitasi bagi pengusaha-pengusaha yang ada dari Amerika Serikat untuk melakukan investasi," kata Bahlil.
Meski begitu, Bahlil menegaskan keputusan ini bukan berarti Indonesia mengekspor mineral mentah ke AS, melainkan hanya produk olahan dari smelter. Sehingga dia meminta badan usaha menanamkan modalnya secara terintegrasi.
"Jangan diartikan bahwa kita akan membuka ekspor barang mentah. Enggak. Yang dimaksudkan di sini adalah, mereka setelah melakukan pemurnian, kemudian hasilnya bisa diekspor," tegasnya.
Pemerintah, kata dia, juga sudah memetakan wilayah pertambangan mineral kritis di dalam negeri yang prospektif dan bisa dikerjasamakan dengan perusahaan AS.
"Kami akan menawarkan kepada mereka, mana perusahaan-perusahaan yang pengin masuk dan kemudian kita fasilitasi. Saya sudah melakukan pemetaan-pemetaan terhadap lokasi-lokasi yang prospek," ujar Bahlil.
Perusahaan AS yang ingin mengolah mineral kritis di Indonesia bisa secara khusus mendapat penawaran eksplorasi dan produksi wilayah pertambangan di dalam negeri. Produk yang dihasilkan kemudian dapat secara langsung diekspor ke AS. Namun, Bahlil juga mendorong perusahaan dapat bekerja sama dengan perusahaan lokal, baik itu BUMN maupun swasta.
"Jadi ada dua pola di sini, yang pertama mereka bisa masuk secara murni untuk eksplorasi kemudian bisa melakukan produksi sendiri, atau bisa melakukan masuk dengan JV dengan perusahaan yang sudah eksisting," tutur Bahlil.
