Indonesia mencatat sejarah baru di kancah internasional dengan memimpin siding ke-61 Dewan HAM PBB di Jenewa, Swiss. Ini merupakan kali pertama Indonesia memegang presidensi sejak badan tersebut dibentuk pada 2006.
Momen bersejarah ini tercatat pada sidang ke-61 Dewan HAM PBB yang akan berlangsung pada 23 Februari hingga 31 Maret 2026. Menteri Luar Negeri (Menlu) Sugiono dijadwalkan menyampaikan pernyataan nasional pada sesi pertama, bersama Sekretaris Jenderal (Sekjen) PBB dan Komisioner Tinggi HAM, pada Senin, 23 Februari 2026.
Dalam kepemimpinannya, Indonesia mengusung semangat inklusivitas untuk menjaga ruang dialog di tengah lanskap global yang kompleks. Mengusung tema Presidensi untuk Semua, Indonesia berkomitmen menjadi jembatan di tengah ketegangan geopolitik dunia, sekaligus mempromosikan program gizi anak sebagai bagian dari investasi HAM.
Baca Juga :
Sejalan dengan prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, Indonesia akan menonjolkan penguatan akses anak terhadap makanan bergizi. Bagi Indonesia, hak atas pangan bukanlah sekadar agenda pembangunan, melainkan investasi strategis dalam perlindungan HAM.
Sidang ini akan membahas isu-isu sensitif selama enam pekan ke depan. Mulai dari hak penyandang disabilitas hingga situasi HAM di wilayah konflik, seperti Palestina, Afghanistan, dan juga Ukraina.
Lebih dari 100 pejabat tinggi dunia ,termasuk Presiden Timor Leste dan Presiden Kolombia turut hadir secara langsung sebagai bentuk dukungan terhadap agenda kemanusiaan ini.
