Liputan6.com, Jakarta - Isu transisi energi bersih Indonesia kian mengemuka, salah satunya bagi Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI). FPCI mendorong energi surya menjadi mudah, murah, dan dapat diakses seluruh masyarakat Indonesia.
Melalui Press Briefing bertajuk ‘Rekomendasi Kebijakan, Regulasi, dan Implementasi Program 100 GW PLTS untuk Ketahanan dan Kemandirian Energi serta Pertumbuhan Indonesia’ di Jakarta, FPCI mendorong realisasi target 100 persen energi terbarukan 2035 yang diusung Presiden Prabowo Subianto.
Advertisement
"Rekomendasi 100 Gigawatt (GW) Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) ini disusun oleh 19 organisasi masyarakat sipil dan lembaga riset sebagai fondasi awal menuju transisi pemanfaatan energi bersih sebagai motor pembangunan Indonesia,” ujar Climate Program Manager FPCI Kiara Putri Mulia, Jumat 20 Februari 2026.
Program ini, lanjut dia, bukan hanya soal menikmati energi bersih. Tetapi mengenai kompetisi dan daya saing di masa depan Industri Indonesia.
Sementara itu, Pendiri sekaligus ketua FPCI Dino Patti Djalal mengatakan, 100 GW PLTS dapat direalisasikan apabila programnya terlaksana dengan baik.
"100 gigawatt dalam 10 tahun itu menurut kami adalah suatu hal yang sangat realistis dan bisa dicapai asal kita serius dan memiliki program yang juga terlaksana dengan baik," kata Dino.
Ia menjelaskan, Indonesia memiliki potensi energi surya nasional sekitar 3.294 GW, sementara kapasitas yang terpasang saat ini masih berada di kisaran 954,54 MWp, termasuk PLTS atap.
Oleh karena itu, untuk mencapai target net-zero emission pada 2060, FPCI merancang energi surya sebagai penyedia energi listrik jangka panjang sekaligus untuk memperluas akses listrik di daerah terpencil.
Lebih jauh, transisi energi melalui pengembangan 100 GW PLTS ini berpotensi meningkatkan investasi infrastruktur, penguatan industri manufaktur dan hilirisasi energi bersih, penciptaan lapangan kerja hijau, serta peningkatan kesehatan dan produktivitas masyarakat.
