Bisnis.com, JAKARTA – Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan masih membuka peluang untuk melakukan penyesuaian kembali jadwal penerbitan SBN Ritel pada 2026. Kendati jadwal penerbitan telah ditetapkan pada awal tahun, tetapi penyesuaian kembali jadwal menjadi penting untuk memastikan penerbitan SBN Ritel mampu terserap pasar.
Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kemenkeu Suminto menerangkan penyesuaian kembali jadwal itu dapat dilakukan DJPPR dengan mempertimbangkan kondisi pasar keuangan Tanah Air, serta likuiditas domestik dalam negeri.
”Pemerintah juga memiliki ruang kebijakan untuk melakukan penyesuaian pada struktur kupon, tenor, maupun kalender penerbitan dengan mempertimbangkan kondisi pasar keuangan, likuiditas domestik, serta perkembangan suku bunga,” kata Suminto kepada Bisnis, Jumat (20/1/2026) malam.
Pentingnya menyesuaikan jadwal penerbitan dengan SBN Ritel jatuh tempo sempat disampaikan kalangan analis. Sejumlah analis menilai, aksi reinvestasi memiliki daya serap yang cukup besar terhadap penerbitan anyar SBN Ritel.
Hal itu tampak pula pada data historis penerbitan ORI. Pada ORI027, misalnya, yang diterbitkan pada periode 27 Januari—20 Februari 2025, masih mampu diserap pasar lantaran penerbitannya bersamaan dengan jatuh tempo dua produk SBN Ritel, yaitu SBR012T2 dan ORI021.
Data Bareksa menunjukkan bahwa kedua produk ini memiliki nilai penjualan total senilai Rp41,79 triliun.
Hal serupa terjadi pada penerbitan ORI025 pada awal 2024 lalu, yang mampu membukukan penjualan Rp23,92 triliun. Bersamaan dengan penerbitan ORI025 pada 29 Januari—22 Februari 2024, ORI019 dengan nilai penjualan Rp26 triliun mengalami jatuh tempo pada 15 Februari 2024.
Di satu sisi, Suminto juga mengakui pentingnya SBN Ritel jatuh tempo untuk mampu menyerap penerbitan anyar surat utang negara ritel itu. Salah satu faktor tidak laris manisnya ORI029 di pasaran adalah lantaran tidak ada SBN Ritel yang jatuh tempo.
”Hasil penjualan ORI029 dipengaruhi beberapa faktor. Pertama, tidak adanya SBN Ritel yang jatuh tempo selama masa penawaran menyebabkan tidak terjadi reinvestment oleh existing investor,” katanya.
Selain itu, jadwal penerbitan yang hampir bersamaan dengan hari raya besar keagamaan Imlek dan Ramadhan juga mendorong masyarakat menahan dananya untuk berinvestasi.
”Kedua, faktor musiman turut berpengaruh karena periode penawaran bertepatan dengan long weekend serta mendekati Ramadhan dan Imlek, yang meningkatkan likuiditas rumah tangga,” katanya.
Alhasil, penjualan ORI029 hingga Kamis (19/2/2026) pukul 09.50 WIB masih tersisa sekitar Rp10,51 triliun. Angka itu menunjukkan bahwa 10 menit jelang penutupan penjualan, produk ini baru laris terjual Rp14,49 triliun.
Diperinci, ORI029-T3 menyisakan Rp4,05 triliun atau 27,00% dari target, sementara ORI029-T6 tersisa Rp6,51 triliun atau 65,1% dari target penjualan produk tersebut. Secara total, penjualan ORI029 baru memenuhi 57,96% dari target dana terhimpun.
Sebelumnya, Head of Economic Research Division Pefindo Suhindarto, menilai penting bagi DJPPR untuk mengatur ulang strategi penentuan kupon dan jadwal penerbitan SBN Ritel sepanjang 2026. Sebab, jika menilik data historis, laris manisnya penyerapan SBN Ritel tidak dapat dilepaskan dari aksi reinvestasi dari SBN Ritel jatuh tempo.
”Penyesuaian jadwal dengan periode jatuh tempo SBN besar merupakan langkah strategis yang sangat krusial. Saya berpandangan bahwa strategi reinvestasi otomatis atau kemudahan bagi investor lama untuk beralih ke seri baru dapat menjaga likuiditas tetap berada di dalam ekosistem instrumen pemerintah, terutama saat dana pokok investor kembali tersedia,” kata Suhindarto kepada Bisnis belum lama ini.
Berikut Jadwal Tentatif Masa Penawaran Obligasi Ritel 2026:- ORI029 pada 26 Januari—19 Februari 2026
- SR024 pada 6 Maret—15 April 2026
- ST016 pada 8 Mei—3 Juni 2026
- ORI030 pada 6 Juli—30 Juli 2026
- SR025 pada 21 Agustus—16 September 2026
- SWR007 pada 4 September—21 Oktober 2026
- SBR015 pada 29 September—22 Oktober 2026
- ST017 pada 6 November—2 Desember 2026
