JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum (Ketum) Partai Nasdem Surya Paloh bicara soal wacana perubahan ambang batas parlemen atau parliamentary threshold yang saat ini disebut sedang dimatangkan di Komisi II DPR RI.
Paloh menegaskan bahwa Nasdem menyerahkan semua keputusan perubahan ambang batas itu kepada pimpinan fraksi di DPR RI.
"Sedang digodok oleh kawan-kawan di DPR ya, fraksi DPR, tentu dengan Komisi II. Saya serahkan dulu pada mereka untuk bersama dengan para pimpinan fraksi lainnya," ujar Paloh ketika ditemui di Kantor DPP Partai NasDem, Jakarta Pusat, Sabtu (21/2/2026).
Kendati demikian, Paloh menegaskan bahwa Nasdem tetap konsisten memegang teguh usulan agar batas ambang parlemen menjadi 7 persen.
Baca juga: Kata Surya Paloh soal Buka Puasa Bareng Anies, Apakah Bahas Pilpres 2029?
"Saya pikir biasanya Nasdem itu harusnya tetap konsisten saja di situ, kecuali ada perubahan-perubahan yang berarti sekali ya," tegas dia.
Menurutnya, menaikkan ambang batas jauh lebih efektif sebagai upaya menyederhanakan sistem multipartai di Indonesia menjadi selected party.
Dia meyakini, implementasi demokrasi menjadi jauh lebih efektif jika ambang batas parlemen menjadi 7 persen.
"Nasdem berpikir sejujurnya dari sistem multipartai, kalau bisa kita berubah menjadi selected party, itu jauh lebih efektif bagi implementasi hasil manfaat kebebasan demokrasi yang kita miliki," tuturnya.
Baca juga: Surya Paloh soal Koalisi Permanen: Enggak Ada Masalah, tetapi Gol Besarnya Apa?
Paloh mengatakan, kondisi demokrasi saat ini dinilainya sudah terlalu terjebak pada kuantitas jumlah partai dibandingkan kepentingan kualitas.
"Kita terlalu gembira dengan banyaknya seluruh partai-partai politik untuk dan atas nama kepentingan demokrasi itu sendiri. Tapi di sisi lain, untuk apa demokrasi kalau tidak membawa asas manfaat dan konsistensi kita menuju arah cita-cita kemerdekaan yang kita miliki," jelasnya.
Ia menekankan bahwa kemampuan, efektivitas dan intelektualitas harus menjadi penggerak utama untuk mencapai arah tujuan bersama.
"Kalau dia berhenti di tempat, apalagi setback, mundur ke belakang, kebebasan hanya untuk sekadar kebebasan, ini kesedihan bagi kita semuanya," ucapnya.
Oleh sebab itu, Paloh memperingatkan, institusi partai politik memiliki tanggung jawab besar membangun kesadaran masyarakat akan keseimbangan hak dan kewajiban untuk bangsa ini.
"Negeri kita butuh itu. Di situlah pentingnya kehadiran suri keteladanan. Siapa saja yang berani berbicara dan mengutarakan pikiran-pikirannya yang hebat, itu harus disertai juga dengan nilai keteladanan yang ada pada dirinya," imbuhnya.
"Ucapan yang sebanding juga dengan perbuatan. Ada konsistensi di sana. Bangsa ini butuh itu. Kalau enggak kita terjebak pada seluruh kepura-puraan terus-menerus dari waktu ke waktu," tandas dia.
KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang
