Jakarta: Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, merefleksikan satu tahun kepemimpinannya bersama Wakil Gubernur Rano Karno. Refleksi digelar dalam syukuran di Taman Bendera Pusaka, Jakarta.
Dalam kesempatan itu, Pramono memaparkan capaian program kerja sekaligus membuka ruang evaluasi atas berbagai persoalan yang masih membayangi Ibu Kota. Pramono menyatakan hampir seluruh dari 47 program kerja yang ia canangkan telah terealisasi.
Ia menyebut capaian tersebut menjadi bahan kontemplasi sekaligus bentuk pertanggungjawaban kepada publik. “Kami menyampaikan secara terbuka apa saja yang sudah kami lakukan sehingga mudah-mudahan ini membawa manfaat bagi warga Jakarta,” ujar Pramono, dikutip Sabtu, 21 Februari 2026.
Meski demikian, ia mengakui masih ada sejumlah program yang belum sepenuhnya tuntas. Salah satunya terkait insentif bagi pengurus RT dan RW. Selain itu, program penguatan sistem pengawasan melalui CCTV juga belum optimal.
Pramono menjelaskan keterlambatan realisasi insentif RT/RW dipengaruhi keterbatasan fiskal daerah. Ia menyebut dana bagi hasil (DBH) yang diterima Pemprov DKI Jakarta sempat dipotong hingga Rp15 triliun sehingga ruang anggaran menjadi sempit.
“Karena dana kita dipotong, ruang fiskal menjadi terbatas. Tetapi kami akan tetap menindaklanjuti dalam waktu dekat,” tegasnya.
Baca Juga :Pramono Janji Tindak Tegas Jukir Liar di Jakarta
Sementara itu, terkait pengadaan CCTV, Pramono memastikan program tersebut tetap berjalan. Ia menilai perkembangan teknologi saat ini memungkinkan integrasi kamera pengawas milik kantor-kantor maupun pihak swasta ke dalam satu sistem terpadu milik Pemprov.
“Dengan teknologi yang ada, kita bisa mengoneksikan CCTV yang dimiliki kantor-kantor dan sebagainya. Mudah-mudahan dalam tahun ini Jakarta akan mempunyai CCTV yang lebih lengkap,” ujarnya.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung. Foto: Metro TV/Enrich
Dalam refleksi satu tahun kepemimpinannya, Pramono juga menyoroti persoalan mendasar Jakarta yang belum sepenuhnya teratasi, seperti kemacetan, banjir, dan polusi udara. Ia menegaskan pemerintah daerah akan terus berupaya meminimalkan dampak dari persoalan tersebut melalui berbagai program lanjutan pada 2026.
“Memang persoalan dasar masih ada: kemacetan, banjir, polusi. Itu yang ingin minimal bisa kita kurangi dari apa yang terjadi saat ini,” kata Pramono.
Ia berharap evaluasi satu tahun pemerintahan ini menjadi momentum perbaikan kebijakan ke depan sekaligus memperkuat komitmen menghadirkan tata kelola kota yang lebih responsif terhadap kebutuhan warga.
