Bisnis.com, JAKARTA — Presiden RI Prabowo Subianto dan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump telah resmi menandatangani dokumen kesepakatan dagang bertajuk Toward a New Golden Age for the U.S.-Indonesia Alliance pada Kamis (19/2/2026) waktu AS.
Dokumen tersebut memuat kerangka perdagangan timbal balik antara Indonesia dan AS, mencakup pengaturan akses pasar, harmonisasi standar, serta komitmen pengurangan hambatan perdagangan. Kesepakatan ini menjadi fondasi baru penguatan kemitraan ekonomi strategis kedua negara di tengah dinamika perdagangan global.
Salah satu poin kesepakatan dalam dokumen tersebut adalah pengaturan terkait sertifikasi halal. Dalam Pasal 2.9 dan Pasal 2.22, disepakati sejumlah ketentuan yang secara substansial membebaskan produk asal AS dari kewajiban sertifikasi dan pelabelan halal di Indonesia.
Pada Pasal 2.9 tentang Halal untuk Barang Manufaktur, Indonesia wajib membebaskan produk manufaktur asal AS, termasuk kosmetik, alat kesehatan, dan barang manufaktur lainnya dari setiap persyaratan sertifikasi dan pelabelan halal.
Ketentuan ini juga berlaku bagi kontainer dan bahan yang digunakan untuk mengangkut produk manufaktur, kecuali yang digunakan untuk makanan dan minuman, kosmetik, serta farmasi.
Selain itu, Indonesia tidak akan mengenakan persyaratan pelabelan atau sertifikasi untuk produk non-halal. Pemerintah RI juga wajib mengizinkan lembaga sertifikasi halal AS yang diakui otoritas halal Indonesia untuk mensertifikasi produk tanpa persyaratan tambahan, serta menyederhanakan dan mempercepat proses pengakuannya.
Sementara itu, Pasal 2.22 mengatur Halal untuk Produk Pangan dan Pertanian. Dalam ketentuan tersebut, Indonesia wajib menerima praktik penyembelihan hewan di AS yang sesuai dengan hukum Islam atau standar negara anggota Standards and Metrology Institute for Islamic Countries (SMIIC).
Lebih lanjut, produk nonhewani dan pakan ternak, baik hasil rekayasa genetika maupun tidak, dibebaskan dari persyaratan sertifikasi dan pelabelan halal. Kontainer dan bahan untuk pengangkutan produk pangan dan pertanian juga tidak dikenai kewajiban sertifikasi halal.
Adapun, perusahaan pengepakan, penyimpanan, dan pergudangan AS dalam rantai pasok ekspor produk pertanian bersertifikat halal ke Indonesia dibebaskan dari persyaratan uji kompetensi dan sertifikasi halal bagi karyawannya.
Indonesia juga tidak akan menetapkan ketentuan yang mewajibkan perusahaan AS menunjuk tenaga ahli halal untuk mengawasi operasional.
Pengaturan tersebut menandai perubahan signifikan dalam rezim sertifikasi halal terhadap produk impor AS, sekaligus menjadi salah satu elemen sensitif dalam implementasi kesepakatan dagang kedua negara ke depan.
Mengacu laman resmi Kementerian Agama (Kemenag), Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) telah mewajibkan sertifikasi halal sejak 17 Oktober 2019. Pada tahap pertama, ketentuan ini berlaku bagi produk makanan, minuman, serta hasil dan jasa penyembelihan.
Hal itu sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, yang mewajibkan seluruh produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia memiliki sertifikat halal.
Kemudian, pada tahap kedua, kewajiban sertifikasi halal diperluas mencakup produk obat-obatan, kosmetik, dan barang gunaan. Tahap kedua berlangsung mulai 17 Oktober 2021 hingga batas waktu terdekat pada 17 Oktober 2026.
Merujuk ketentuan Kemenag, lebih dari 1.200 produk makanan, 150 produk minuman, serta 250 bahan tambahan pangan masuk dalam cakupan kewajiban sertifikasi halal.
