Lombok Barat, NTB (ANTARA) - Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Yahya Cholil Staquf meresmikan 41 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk program Makan Bergizi Gratis dikelola yayasan pondok pesantren di bawah organisasi keagamaan terbesar di Indonesia itu.
Peresmian 41 SPPG untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) dalam naungan PBNU ini dipusatkan di Pondok Pesantren Darul Qur'an Desa Bengkel, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat (NTB) pada Sabtu sore.
Ketua PBNU KH Yahya Cholil Staquf mengatakan pembangunan SPPG yang dikelola oleh yayasan di bawah NU, tidak lain dilaksanakan dalam rangka membantu dan menyukseskan program Presiden Prabowo, yakni MBG.
"Alhamdulillah, hari ini kita meresmikan 41 SPPG yang masuk dalam jaringan tim konsultasi akselerasi program MBG yang dibentuk oleh PBNU," ujarnya didampingi Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal dan Ketua PWNU NTB Masnun Tahir, Direktur Penyedia dan Penyaluran Wilayah II Badan Gizi Nasional (BGN) Nurjaeni.
Baca juga: Anggaran pendidikan tahun 2026 naik, tidak dipangkas untuk Program MBG
Ia mengatakan saat ini sudah ada 200 SPPG di Indonesia yang beroperasi di bawah yayasan pondok pesantren (ponpes) NU. Bahkan, sekitar ratusan lainnya yang masih proses di sistem BGN untuk bisa dioperasikan. Jumlah ini terus akan ditingkatkan sesuai dengan target PBNU, yakni 1.000 SPPG.
"Mudah-mudahan dalam waktu tidak lama lagi target 1.000 SPPG yang dulu kita canangkan, bisa terwujud dan tercapai," ujarnya.
Gus Yahya menyebut 41 SPPG yang diresmikan oleh PBNU tersebut berasal dari berbagai daerah, seperti NTB, Jawa Barat (Jabar), Jawa Tengah (Jateng), dan Jawa Timur (Jatim).
"NTB ini adalah yang keempat, pertama itu kita resmikan di Cirebon, Jember, Batang, dan NTB, khusus di NTB yang diresmikan hari ini 36 SPPG," katanya.
Ia menekankan SPPG yang sudah beroperasi selalu menjaga menu makanan yang disajikan agar tetap higienis, bersih, dan sehat untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan.
"Murid, santri, dan penerima manfaat dari program MBG ini bukan sekedar angka statistik. Tetapi mereka adalah anak-anak kita. Untuk itu, kita tidak boleh memperlakukan anak-anak dengan kejadian yang tidak kita diinginkan. Karena bagaimana pun anak-anak itu masa depan bangsa," katanya.
Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal menjelaskan dukungan pemprov mendukung langkah dan upaya dilakukan PBNU dalam membantu menyukseskan program pemerintah dengan membangun 1.000 SPPG di Indonesia.
"Ini langkah yang bagus, karena ponpes memiliki pendapatan sendiri. Untuk suplai, ponpes juga bisa memiliki kesempatan melakukan pemberdayaan masyarakat dengan memasok kebutuhan MBG. Misalkan jamaah mengelola peternakan untuk memasok telur MBG, belum sayur, cabai sehingga terjadi ekosistem perputaran ekonomi dalam pesantren. Alhasil harapan presiden melihat pesantren kuat itu dapat terpenuhi melalui SPPG ini," katanya.
Baca juga: DPR RI minta pendekatan persuasif atas penolakan MBG di Kalsel
Baca juga: Kemenag tegaskan zakat tidak untuk program MBG
Peresmian 41 SPPG untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) dalam naungan PBNU ini dipusatkan di Pondok Pesantren Darul Qur'an Desa Bengkel, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat (NTB) pada Sabtu sore.
Ketua PBNU KH Yahya Cholil Staquf mengatakan pembangunan SPPG yang dikelola oleh yayasan di bawah NU, tidak lain dilaksanakan dalam rangka membantu dan menyukseskan program Presiden Prabowo, yakni MBG.
"Alhamdulillah, hari ini kita meresmikan 41 SPPG yang masuk dalam jaringan tim konsultasi akselerasi program MBG yang dibentuk oleh PBNU," ujarnya didampingi Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal dan Ketua PWNU NTB Masnun Tahir, Direktur Penyedia dan Penyaluran Wilayah II Badan Gizi Nasional (BGN) Nurjaeni.
Baca juga: Anggaran pendidikan tahun 2026 naik, tidak dipangkas untuk Program MBG
Ia mengatakan saat ini sudah ada 200 SPPG di Indonesia yang beroperasi di bawah yayasan pondok pesantren (ponpes) NU. Bahkan, sekitar ratusan lainnya yang masih proses di sistem BGN untuk bisa dioperasikan. Jumlah ini terus akan ditingkatkan sesuai dengan target PBNU, yakni 1.000 SPPG.
"Mudah-mudahan dalam waktu tidak lama lagi target 1.000 SPPG yang dulu kita canangkan, bisa terwujud dan tercapai," ujarnya.
Gus Yahya menyebut 41 SPPG yang diresmikan oleh PBNU tersebut berasal dari berbagai daerah, seperti NTB, Jawa Barat (Jabar), Jawa Tengah (Jateng), dan Jawa Timur (Jatim).
"NTB ini adalah yang keempat, pertama itu kita resmikan di Cirebon, Jember, Batang, dan NTB, khusus di NTB yang diresmikan hari ini 36 SPPG," katanya.
Ia menekankan SPPG yang sudah beroperasi selalu menjaga menu makanan yang disajikan agar tetap higienis, bersih, dan sehat untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan.
"Murid, santri, dan penerima manfaat dari program MBG ini bukan sekedar angka statistik. Tetapi mereka adalah anak-anak kita. Untuk itu, kita tidak boleh memperlakukan anak-anak dengan kejadian yang tidak kita diinginkan. Karena bagaimana pun anak-anak itu masa depan bangsa," katanya.
Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal menjelaskan dukungan pemprov mendukung langkah dan upaya dilakukan PBNU dalam membantu menyukseskan program pemerintah dengan membangun 1.000 SPPG di Indonesia.
"Ini langkah yang bagus, karena ponpes memiliki pendapatan sendiri. Untuk suplai, ponpes juga bisa memiliki kesempatan melakukan pemberdayaan masyarakat dengan memasok kebutuhan MBG. Misalkan jamaah mengelola peternakan untuk memasok telur MBG, belum sayur, cabai sehingga terjadi ekosistem perputaran ekonomi dalam pesantren. Alhasil harapan presiden melihat pesantren kuat itu dapat terpenuhi melalui SPPG ini," katanya.
Baca juga: DPR RI minta pendekatan persuasif atas penolakan MBG di Kalsel
Baca juga: Kemenag tegaskan zakat tidak untuk program MBG
