JAKARTA, DISWAY.ID-- Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, Erick Thohir, melihat hal yang positif wacana pelibatan provinsi penyangga untuk mendukung penyelenggaraan PON 2028 di Nusa Tenggara Timur (NTT) dan Nusa Tenggara Barat (NTB).
Skema ini dinilai sebagai solusi realistis guna memastikan kesiapan infrastruktur dan efisiensi anggaran, tanpa harus membangun banyak venue baru.
Erick menambhkan, pemerintah terbuka terhadap konsep tersebut, namun keputusan resmi tetap menunggu rekomendasi dari Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI).
BACA JUGA:Kesepakatan RI-AS Soal Sertifikasi Halal, LPPOM Minta Pemerintah Tak Tunduk atau Takut Asing
Setelah ada keputusan, Kemenpora akan menerbitkan surat resmi sebagai payung hukum penetapan tuan rumah dan dukungan provinsi pendamping.
“Saya sangat terbuka, tapi menunggu keputusan KONI. Setelah itu baru kami keluarkan surat resmi,” ujar Erick, di Jakarta, MInggu, 21 Februari 2026.
Menurut Erick, pihaknya telah melakukan pertemuan dengan jajaran pimpinan KONI untuk menyinkronkan persiapan teknis, termasuk opsi penggunaan fasilitas olahraga di daerah lain yang sudah tersedia.
Langkah ini dipilih karena keterbatasan pembangunan venue baru serta pertimbangan efisiensi belanja negara.
Dan pendekatan serupa juga diterapkan di berbagai negara. Bahkan dalam persiapan Olimpiade di Brisbane, pemanfaatan fasilitas eksisting menjadi strategi utama demi menghindari infrastruktur mangkrak pasca-ajang olahraga.
BACA JUGA:SEA Games 2027 di Depan Mata, Erick Thohir Bangun Strategi Besar Kejar Prestasi Puncak
Jadi begini konsepnya provinsi penyangga akan berfungsi sebagai supporting system, sementara NTT dan NTB tetap menjadi tuan rumah utama.
Dengan demikian, pertandingan tertentu dapat digelar di daerah yang sudah memiliki sarana memadai.
Melalui kolaborasi antardaerah, pemerintah berharap PON 2028 berjalan efektif, hemat, dan tetap berkualitas, sekaligus mendorong pemerataan pembangunan olahraga nasional.
