Penulis: Mubarak
TVRINews, Kota Banjarbaru
Komisi IX DPR RI melaksanakan kunjungan kerja reses ke Provinsi Kalimantan Selatan untuk meninjau langsung pelaksanaan program strategis nasional. Kegiatan ini bertujuan memastikan alokasi anggaran APBN digunakan secara efektif, tepat sasaran, dan sesuai kebutuhan masyarakat setempat.
Dalam pertemuan bersama pemerintah daerah dan mitra kerja pada Jumat, 20 Februari 2026, Komisi IX mencatat perkembangan positif terkait infrastruktur pendukung program gizi.
Hingga saat ini, tercatat 212 titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi telah dibangun guna mendukung pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Muhammad Yahya Zaini, menyoroti beberapa temuan penting selama pemantauan.
Salah satunya adalah adanya beberapa pondok pesantren yang menolak mengikuti program MBG, serta isu terkait pengelolaan limbah yang akan menjadi fokus evaluasi lebih lanjut.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, Muhammad Syarifuddin, menegaskan langkah koordinasi yang sudah dilakukan.
“Segera setiap temuan akan dilaporkan ke 127 agar bisa ditindaklanjuti di lapangan, termasuk pemberian sanksi dan teguran kepada SPBG yang terkait. Hal ini penting karena pencemaran lingkungan berpotensi memengaruhi keamanan pangan yang diterima oleh siswa, ibu hamil, balita, maupun ibu menyusui. Masukan dari daerah akan kami tampung dan bahas dalam rapat bersama BGN,” jelasnya.
Selain pemantauan program MBG, kunjungan kerja reses ini juga menjadi kesempatan bagi pemerintah daerah menyampaikan aspirasi terkait perkembangan sektor kesehatan dan ketenagakerjaan.
Diskusi mencakup peningkatan kualitas layanan rumah sakit hingga upaya perlindungan bagi tenaga kerja lokal.
Editor: Redaktur TVRINews
