Konsolidasi dan Rektifikasi dalam Bayang Demokrasi

Saya tersenyum kecil mendengar kritikan tajam Ketua BEM UGM, Tiyo Ardianto, terhadap Presiden Prabowo. Kritik mahasiswa adalah bagian dari denyut demokrasi. Ia mengingatkan bahwa kekuasaan yang terlalu terpusat selalu menyimpan potensi penyimpangan. Dalam tradisi politik Indonesia, kampus sering menjadi alarm dini ketika negara terlihat bergerak terlalu jauh.

Kritik tersebut tidak bisa disederhanakan sebagai oposisi semata. Ia mencerminkan kecemasan generasi muda terhadap kemungkinan lahirnya pola kekuasaan yang terlalu terkonsentrasi. Apalagi Indonesia memiliki memori kolektif panjang tentang bagaimana kekuasaan yang tak terkendali dapat membatasi ruang sipil.

Di tengah dinamika awal pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, isu konsolidasi kekuasaan menjadi perbincangan serius. Rotasi di lingkar militer, kepolisian, partai pendukung, hingga relasi dengan kelompok pengusaha dan tokoh agama dibaca sebagai sinyal bahwa fase konsolidasi memasuki babak yang lebih tegas. Sebagian menilai langkah ini wajar dalam periode transisi kekuasaan. Sebagian lain bertanya: apakah pendekatan ini akan menyerupai pola lama ketika loyalitas ideologis dan pribadi menjadi ukuran utama, melampaui kompetensi dan rekam jejak?

Konsolidasi atau Personalisasi?

Dalam sistem presidensial, kebutuhan akan soliditas elite memang tidak terelakkan. Presiden membutuhkan dukungan birokrasi, aparat keamanan, dan partai politik agar agenda berjalan efektif. Tanpa itu, pemerintahan mudah tersandera kompromi tak berujung. Dalam konteks ini, tindakan tegas terhadap figur yang dinilai tidak lagi sejalan dapat dipahami sebagai upaya menjaga kohesi.

Namun pengalaman masa pemimpin terdahulu menunjukkan bahwa personalisasi kekuasaan memiliki biaya jangka panjang. Ketika loyalitas personal lebih dominan dibanding profesionalisme institusional, sistem menjadi bergantung pada figur. Stabilitas terlihat kuat di permukaan, tetapi rentan ketika kepemimpinan berubah. Reformasi 1998 lahir dari kesadaran bahwa negara perlu ditopang institusi, bukan semata figur.

Karena itu, pertanyaan mendasarnya bukan apakah konsolidasi diperlukan, melainkan bagaimana ia dijalankan. Apakah berbasis hukum dan transparansi, atau bergeser menjadi mekanisme seleksi politik berbasis kedekatan?

Rektifikasi dalam Batas Konstitusi

Sejumlah analis membaca dinamika ini sebagai upaya menciptakan “keadaan pembersihan permanen” di lingkar elite. Bukan sekadar pemberantasan korupsi, tetapi pembentukan kultur kewaspadaan berkelanjutan agar tidak muncul pusat kekuasaan alternatif. Dalam kerangka ini, elite didorong untuk menggantungkan legitimasi pada presiden dan konstitusi, bukan pada jaringan oligarki atau faksi internal.

Konsep semacam ini memiliki kemiripan dengan teori ilmuwan politik Milan W. Svolik tentang pengelolaan elite dalam rezim kuat. Dalam karya-karyanya, ia menjelaskan bahwa stabilitas sering dijaga melalui rotasi, pengawasan, dan kontrol terhadap aktor kunci agar tidak terbentuk koalisi tandingan.

Tentu Indonesia bukan rezim otoriter. Ia adalah demokrasi elektoral dengan mekanisme checks and balances. Karena itu, setiap bentuk “rektifikasi” harus ditempatkan dalam batas konstitusi dan supremasi hukum. Jika dilakukan secara akuntabel dan proporsional, ia bisa memperkuat tata kelola. Jika berlebihan, ia berpotensi menumbuhkan ketakutan di internal elite, mengikis profesionalisme TNI–Polri, dan memicu ketidakpastian politik jangka panjang.

Stabilitas Jangka Pendek dan Tantangan Jangka Panjang

Secara jangka pendek, konsolidasi tegas dapat memperkuat kontrol negara. Aparat menjadi lebih disiplin, partai pendukung lebih solid, dan kebijakan lebih cepat dieksekusi. Dunia usaha cenderung menyukai kepastian komando. Namun stabilitas semacam ini harus dibedakan dari stabilitas institusional. Yang pertama bertumpu pada figur, yang kedua pada sistem.

Indonesia membutuhkan stabilitas yang lahir dari kepastian aturan, bukan sekadar kepastian arah politik. Investor membaca bukan hanya siapa yang berkuasa, tetapi bagaimana mekanisme suksesi, rotasi jabatan, dan pengawasan berjalan. Jika elite hidup dalam ketidakpastian berlebihan, risiko politik justru meningkat.

Learning point dari pengalaman masa lalu cukup jelas. Kekuasaan yang terlalu terpusat memang efektif dalam konsolidasi, tetapi mahal dalam legitimasi jangka panjang. Demokrasi Indonesia dibangun dengan susah payah melalui desentralisasi, penguatan parlemen, dan netralitas aparat. Mundur dari prinsip ini akan menggerus kepercayaan publik.

Presiden Prabowo berada pada persimpangan strategis. Ia dapat memilih konsolidasi berbasis ketergantungan elite, atau konsolidasi berbasis penguatan institusi. Pilihan pertama menjanjikan kontrol cepat. Pilihan kedua mungkin lebih lambat, tetapi lebih berkelanjutan.

Kritik mahasiswa, diskursus publik, dan kewaspadaan masyarakat sipil seharusnya tidak dibaca sebagai hambatan, melainkan sebagai pengingat bahwa kekuasaan dalam demokrasi selalu memerlukan penyeimbang. Dalam tradisi politik modern, kekuatan pemimpin justru diukur dari kemampuannya mengelola kritik tanpa kehilangan arah.

Ujungnya, konsolidasi kekuasaan bukan soal seberapa banyak figur yang digeser, melainkan seberapa kuat sistem yang ditinggalkan. Jika rektifikasi dijalankan dalam bingkai konstitusi dan profesionalisme, ia bisa menjadi fondasi pemerintahan efektif. Jika tidak, ia berisiko mengulang kekeliruan lama dengan wajah baru.

Demokrasi Indonesia membutuhkan kepemimpinan yang tegas, tetapi juga matang dalam menempatkan batas. Di situlah ujian sesungguhnya bagi masa depan politik nasional.