JAKARTA, DISWAY.ID - Menteri Luar Negeri RI Sugiono menegaskan bahwa Indonesia belum membayar iuran sebesar 1 miliar Dolar AS untuk menjadi anggota Dewan Perdamaian (Board of Peace).
Sugiono mengatakan iuran atau kontribusi sebesar 1 miliar Dolar AS bukan merupakan iuran wajib atau syarat keanggotaan.
"Jadi dari awal saya bilang, ini yang namanya itu bukan iuran keanggotaan, bukan syarat keanggotaan. Tidak, kita sekarang sudah anggota nggak perlu bayar juga nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya kemarin tuh kita mau jadi anggota permanen, ada kontribusi USD 1 miliar itu, kan gitu," kata Sugiono, Minggu, 22 Februari 2026.
BACA JUGA:Eks Menlu Hasan Wirajuda Sebut Informasi Board of Peace yang Diterima Masyarakat Tidak Utuh
Lebih lanjut, Sugiono menekankan bahwa kontribusi yang dibayarkan oleh negara anggota BoP tidak melulu harus dalam bentuk uang tunai.
Ada pula kontribusi yang dapat ditunjukkan lewat pengiriman pasukan ke Gaza melalui mekanisme International Stabilization Force (ISF).
"Ada (kontribusinya) uang, pasukan (ISF), ada juga kontribusi orang per orang yang mengirim lewat rekening di World Bank kemarin," jelas Sugiono.
BACA JUGA:Eks Menlu: RI Gabung Board of Peace Usai Konsultasi dengan Negara Mayoritas Muslim
Sekjen Partai Gerindra ini mengatakan negara-negara yang membayarkan iuran yakni Kazakhstan, Azerbaijan, Uni Emirat Arab (UEA), Maroko, Bahrain, Qatar, Arab Saudi, Uzbekistan, dan Kuwait.
"Jadi kemarin yang dibicarakan ini on top of US$1 miliar itu. Ada negara-negara lain yang ingin kontribusi di situ, dan sudah ada pledge US$7 miliar," ungkap Sugiono.
"Masing-masing anggota Board of Peace memiliki cara berbeda dalam berkontribusi bagi Gaza. Jika negara lain memilih mendonasikan dana, Indonesia akan berkontribusi melalui pengerahan pasukan sebagai bagian dari International Stabilization Force (ISF), yakni operasi militer gabungan lintas negara yang bertujuan menstabilkan lingkungan sipil di Gaza," paparnya.
BACA JUGA:Kunjungan Menlu Slovakia ke RI, Kadin Indonesia Dorong Kerja Sama Teknologi dan Perdagangan
Lebih lanjut, tegas Sugiono, Indonesia tidak akan terlibat dalam pelucutan senjata maupun aksi militer, melainkan fokus menjaga stabilitas sipil dan mendukung upaya kemanusiaan.
"Yang kita lakukan adalah menjaga masyarakat sipil kedua belah pihak, terlibat dalam upaya-upaya kemanusiaan yang ada di sana," paparnya menambahkan.
