Penulis: Feri Setiawan
TVRINews - Lubukklinggau
Komisi XI DPR RI mengambil langkah konkret untuk mendukung pemulihan ekonomi Aceh setelah banjir bandang dan tanah longsor melanda 18 kabupaten/kota sejak akhir 2025. Legislator menekankan pentingnya koordinasi lintas lembaga agar bantuan fiskal dan pembiayaan benar-benar sampai ke masyarakat terdampak.
Wakil Ketua Komisi XI, Fauzi Amro, anggota DPR dari Dapil Sumatera Selatan, menegaskan bahwa DPR tidak hanya memantau, tetapi juga aktif mendorong implementasi kebijakan pemulihan.
“Kami ingin memastikan setiap instrumen keuangan negara bekerja maksimal untuk membantu masyarakat bangkit,” kata Fauzi, Minggu, 22 Februari 2026.
Bencana hidrometeorologi ini merendam hampir 90.000 hektare lahan pertanian dan memukul pendapatan ribuan pelaku usaha kecil. Komisi XI menilai UMKM harus menjadi prioritas utama dalam strategi pemulihan ekonomi.
Salah satu langkah yang didorong adalah relaksasi Kredit Usaha Rakyat (KUR), mulai dari subsidi bunga, moratorium angsuran, hingga perpanjangan tenor pinjaman bagi debitur terdampak.
Fauzi menekankan, kebijakan ini diharapkan memberi ruang bagi UMKM untuk kembali beroperasi tanpa tekanan cicilan berat.
Selain itu, Komisi XI juga mengawasi restrukturisasi kredit bersama Otoritas Jasa Keuangan. Hingga Desember 2025, nilai restrukturisasi kredit di wilayah terdampak Aceh mencapai Rp12,58 triliun untuk lebih dari 237.000 nasabah.
Di sektor fiskal, Komisi XI mendorong percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi melalui sinergi erat dengan Kementerian Keuangan.
Pendapatan APBN Aceh hingga akhir 2025 tercatat Rp6,22 triliun, namun sempat terkontraksi akibat bencana dan peningkatan restitusi pajak.
Langkah tambahan yang diambil Komisi XI termasuk mendorong pembiayaan inklusif melalui Bank Syariah Indonesia dan Lembaga Penjamin Simpanan.
Sinergi ini penting untuk menjaga stabilitas sektor perbankan sekaligus memperluas akses pembiayaan bagi masyarakat terdampak.
Dengan kebijakan yang tepat dan pengawasan ketat, Komisi XI optimistis pemulihan ekonomi Aceh akan berjalan lebih cepat, sekaligus memperkuat ketahanan fiskal dan keuangan daerah menghadapi bencana di masa depan.
Editor: Redaksi TVRINews
