Pansus XI: Pajak Air Permukaan Berkontribusi untuk Jawa Barat

BOGOR, DISWAY.ID - Pansus XI DPRD Provinsi Jawa Barat menyebut penyempurnaan regulasi pajak air permukaan sangat penting agar kebijakan yang dihasilkan dapat memberikan kepastian hukum sekaligus mendorong optimalisasi pendapatan daerah.

Demikian Anggota Pansus XI DPRD Provinsi Jawa Barat, Daddy Rohanady mengemukakan dalam Kunjungan Kerja Pansus XI DPRD Provinsi Jawa Barat sekaligus Rapat Kerja bersama Persatuan Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia (Perpamsi) Jawa Barat.

BACA JUGA:Tips Berolahraga ala Dokter Bernadette Laura agar Tubuh Tetap Bugar saat Berpuasa

BACA JUGA:Banyak Alumni LPDP Pilih Berkarier di Luar Negeri, CERDAS: Tak Perlu Merasa Berutang ke Negara

Kegiatan tersebut berlangsung di Kantor Perumda Tirta Pakuan Kota Bogor Training Centre, Kota Bogor, Rabu, 18 Februari 2026.

Daddy Rohanady menyampaikan, kunjungan kerja ini bertujuan untuk menyempurnakan Rancangan Peraturan Daerah (Perda) terkait penggunaan sumber daya air, khususnya pajak air permukaan. Sebab, pajak air permukaan merupakan salah satu instrumen strategis dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). 

“Semakin optimal penerimaan pajak, maka semakin besar pula peluang pembangunan yang dapat direalisasikan. Sebaliknya, apabila penerimaan pajak rendah, maka kapasitas pembangunan juga akan terbatas,” ujarnya.

BACA JUGA:Yusril: Tindakan Oknum Brimob Aniaya Siswa MTs Hingga Minggal Dunia di Luar Perikemanusiaan

Daddy menegaskan, optimalisasi penerimaan pajak akan berdampak langsung terhadap peningkatan pembangunan di berbagai sektor. Terlebih, air permukaan banyak digunakan masyarakat luas untuk berbagai kebutuhan.

"Di sinilah pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dan para pemangku kepentingan, termasuk perusahaan air minum, agar tercipta pemahaman bersama terkait kewajiban dan kontribusi dalam pengelolaan sumber daya air," kata Daddy. 

Daddy menekankan, dengan adanya regulasi yang lebih komprehensif dan implementatif, diharapkan pemanfaatan air permukaan dapat berjalan secara tertib, berkeadilan, serta memberikan manfaat optimal bagi masyarakat Jawa Barat.

"Rapat kerja ini sekaligus menjadi momentum penting forum diskusi untuk menyerap masukan dari Perpamsi Jawa Barat untuk memastikan bahwa substansi Perda yang tengah dibahas benar-benar memperhatikan aspek teknis, keberlanjutan lingkungan, serta keseimbangan antara kepentingan pelayanan publik dan peningkatan pendapatan daerah," tutup Daddy mengakhiri.