JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi XI DPR Sarmuji menyatakan, beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) harus dinikmati oleh masyarakat dari semua kelompok sosial dan ekonomi, tidak hanya kalangan tertentu.
Sarmuji mengingatkan, dana abadi pendidikan yang menjadi sumber dana LPDP berasal dari pajak rakyat sehingga semestinya dapat menjadi alat untuk masyarakat dengan status sosial dan ekonomi rendah menaikkan derajatnya.
“Dana abadi pendidikan itu berasal dari pajak rakyat. Maka semangatnya harus keadilan sosial. Jangan sampai tanpa kita sadari, yang menikmati secara berulang hanya kelompok sosial tertentu. Negara harus hadir memberi afirmasi agar yang lemah juga punya tangga untuk naik,” kata Sarmuji, dalam keterangannya, Minggu (22/2/2026).
Baca juga: 5 Fakta Polemik DS, Awardee LPDP yang Bangga Anaknya Jadi WNA
Sarmuji berpandangan, beasiswa LPDP selama ini mayoritas hanya dinikmati oleh orang kaya saja karena persyaratan yang sulit dipenuhi anak-anak dari kalangan keluarga miskin.
Ia mencontohkan, penguasaan bahasa asing yang menjadi syarat penerima beasiswa LPDP kemungkinan besar hanya dapat dipenuhi oleh anak-anak orang kaya yang bisa mengikuti kursus.
“Orang kaya yang bisa menyekolahkan anaknya di sekolah yang bagus. Orang kaya yang bisa mengursuskan anaknya bahasa Inggris di tempat yang bagus. Kalau orang miskin tidak bisa. Mau gimana orang sekolahnya sambil jualan pentol," kata Sarmuji
"Tidak bisa. Sulit sekali kalau sekolahnya, kuliahnya, sambil jualan pentol, bahkan enggak sempat dia belajar secara intensif,” ujar dia melanjutkan.
Baca juga: Pendidikan dan Kontribusi DS-AP, Pasutri Awardee LPDP Cukup Saya WNI
Sarmuji berpendapat, persoalan utama terkait LPDP adalah struktur persyaratannya secara faktual lebih mudah dipenuhi oleh kelompok yang ekonominya sudah kuat.
Oleh karena itu, ia menilai perlu ada afirmasi yang jelas agar beasiswa tersebut tidak hanya dinikmati oleh mereka yang berasal dari keluarga kaya.
“Kalau tidak ada afirmasi, yang akan menikmati hanya orang kaya, karena syarat-syarat itu berat sekali. TOEFL bahasa Inggris-nya sekian-sekian. Dan orang yang bisa memenuhi kriteria ini rata-rata pasti orang kaya,” kata Sarmuji.
Baca juga: 25 Syarat Daftar Beasiswa LPDP 2026, Apa Sanksi bagi Penerima yang Melanggar?
Ketua Fraksi Partai Golkar ini pun berpandangan, potensi akademik penerima untuk mampu mengikuti studi di kampus top luar negeri semestinya menjadi faktor yang paling dipertimbangkan.
Sementara itu, tanpa mengesampingkan faktor akademik, hambatan bahasa semestinya dapat ditingkatkan melalui program persiapan atau afirmasi yang memadai, terutama bagi mereka yang berasal dari keluarga kurang mampu.
“Soal bahasa itu bisa di-upgrade. Negara bisa hadir membantu. Tapi kalau dari awal yang bisa memenuhi hanya mereka yang memang sejak kecil sudah difasilitasi dengan sekolah dan kursus terbaik, ya akhirnya yang menikmati itu-itu saja,” kata Sarmuji.
Sarmuji melanjutkan, mereka yang berasal dari kelompok masyarakat mampu pun memilki banyak alternatif terkait pendidikan mereka, berbeda dengan anak-anak dari keluarga tak mampu yang memandang LPDP sebagai satu-satunya cara untuk mengubah nasib.
Baca juga: Apa Aturan Wajib Kembali ke Indonesia buat Penerima Beasiswa LPDP?
Oleh karena itu, Sarmuji menekankan bahwa negara harus memberikan afirmasi kepada kelompok-kelompok yang secara struktural kurang beruntung, tanpa menurunkan standar kualitas akademik.
