Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta Kevin Wu menyoroti permasalahan lapangan padel bising yang membuat warga terganggu di Cilandak, Jakarta Selatan. Dia mendorong agar kenyamanan warga dipertimbangkan.
"Di sini, kenyamanan warga juga harus dipertimbangkan kalau tidak persoalannya akan semakin larut menjadi masalah yang lebih besar lagi di kemudian hari," kata Kevin Wu saat dihubungi, Minggu (22/2/2026)
Dia melanjutkan, usaha boleh berkembang, tapi hak kenyamanan warga sekitar tak boleh dikesampingkan. Dia mewanti-wanti jangan sampai ada konflik di kemudian hari.
"Prinsipnya sederhana, usaha boleh berkembang, olahraga tetap jalan, tapi hak warga sekitar untuk hidup nyaman juga harus dilindungi. Jangan sampai aktivitas usaha justru menimbulkan konflik sosial," tegasnya.
Kevin pada prinsipnya mendukung perkembangan olahraga padel di Jakarta. Namun, jangan sampai menimbulkan keluhan dari masyarakat sekitar.
"Namun kalau sudah muncul keluhan warga soal kebisingan, tentu itu tidak bisa diabaikan dan harus ditindaklanjuti dengan serius. Sebenarnya, ini juga menyangkut dengan persoalan izin yang mendasar," ucapnya.
Dia menyebutkan, Perda No 8/2007 telah mengatur setiap kegiatan usaha yang menimbulkan dampak terhadap lingkungan sekitar harus mengantongi izin berdasarkan Undang-Undang Gangguan. Untuk itu dia mempertanyakan apakah izin usaha tersebut sudah diurus tuntas atau belum.
"Maka, pertanyaannya adalah apakah perizinan tersebut sudah diurus oleh pemilik usaha padel yang dipermasalahkan. Dan jika sudah bagaimana prosesnya berjalan sampai-sampai ketika usahanya sudah berdiri, warga di sekitarnya tetap mengeluh," ungkap Kevin.
Untuk itu, Kevin siap apabila memerlukan pendampingan untuk kedua pihak melakukan mediasi. Dia ingin keduanya mendapat solusi yang adil.
"Kalau diperlukan, Komisi A siap memfasilitasi mediasi agar ada solusi yang adil untuk semua pihak," katanya.
Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meminta lapangan padel tersebut diawasi dan akan diambil langkah tegas.
"Jadi secara khusus saya sudah meminta kepada dinas terkait yang melakukan pengawasan di lapangan urusan padel ini," ujar Pramono, Jumat (20/2).
Dia mengatakan pekan depan, akan diputuskan terkait nasib lapangan padel. Dia mengatakan lapangan itu tidak disetujui warga juga tak memiliki izin lengkap.
"Besok hari Senin atau Selasa kami akan segera memutuskan bagi lapangan padel yang mengganggu ketertiban umum. Dan kemudian tidak mendapatkan persetujuan warga setempat dan kemudian juga izinnya tidak lengkap. Maka pemerintah DKI Jakarta akan mengambil langkah tegas," katanya.
(tsy/idn)
