FAJAR, JAKARTA — Nama aktivis lingkungan sekaligus alumni beasiswa LPDP, Dwi Sasetyaningtyas, kembali menjadi sorotan publik. Setelah menuai kritik akibat unggahan terkait kewarganegaraan anaknya, polemik kini berkembang ke isu lain yang ramai diperbincangkan di media sosial.
Perhatian warganet mengarah pada jejak digital berupa unggahan tertanggal 29 Januari 2026 yang menceritakan pengalaman riset lapangan di Pulau Sumba.
Unggahan tersebut memicu diskusi luas mengenai etika penggunaan fasilitas serta akuntabilitas figur publik yang memiliki keterkaitan dengan institusi negara.
Sorotan Fasilitas Riset Lapangan
Dalam unggahannya, Dwi mengisahkan pengalaman melakukan riset saat tengah hamil. Ia menyebut memperoleh sejumlah fasilitas pendukung selama kegiatan berlangsung.
Publik kemudian menyoroti penyebutan fasilitas seperti kendaraan operasional lengkap dengan sopir, akomodasi hotel, hingga pendampingan ajudan.
Pertanyaan pun bermunculan di ruang publik mengenai sumber fasilitas tersebut — apakah merupakan fasilitas pribadi, dukungan institusi riset, atau memiliki keterkaitan dengan jabatan keluarga, mengingat mertuanya, Syukur Iwantoro, pernah menjabat sebagai pejabat tinggi di Kementerian Pertanian RI.
Hingga kini belum ada penjelasan resmi terkait status fasilitas yang dimaksud dalam unggahan tersebut.
Perdebatan Etika dan Tuduhan “Flexing”
Di media sosial, sebagian warganet menilai unggahan tersebut sebagai bentuk “flexing” atau pamer fasilitas. Namun sejumlah pengamat kebijakan publik menilai isu utama bukan sekadar gaya komunikasi personal, melainkan potensi aspek etika penggunaan sumber daya.
Dalam prinsip tata kelola pemerintahan, fasilitas negara pada umumnya hanya diperuntukkan bagi pelaksanaan tugas resmi yang memiliki mandat institusional.
Narasi yang berkembang menekankan pentingnya transparansi, terutama bagi individu yang memiliki relasi dengan institusi publik.
Imbas ke Status Alumni LPDP
Kontroversi juga merembet pada status Dwi dan suaminya, Arya Iwantoro, sebagai alumni beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP).
Sebagai awardee, penerima beasiswa diwajibkan menjalankan skema pengabdian yang dikenal dengan aturan 2N+1, yakni masa kontribusi kepada negara selama dua kali masa studi ditambah satu tahun.
LPDP disebut akan melakukan proses klarifikasi sebagai bagian dari mekanisme pengawasan internal guna memastikan seluruh kewajiban kontrak dipenuhi.
Jika ditemukan pelanggaran administratif, sanksi yang dapat dikenakan berkisar dari evaluasi status hingga kewajiban pengembalian dana pendidikan sesuai ketentuan yang berlaku.
Ruang Publik dan Konsekuensi Digital
Kasus ini kembali menunjukkan bagaimana batas antara ruang privat dan ruang publik semakin tipis di era digital. Setiap pernyataan yang disampaikan figur publik berpotensi memunculkan interpretasi luas dan konsekuensi sosial.
Transparansi serta komunikasi yang jelas dinilai menjadi kunci untuk menjaga kepercayaan publik, terutama bagi individu yang membawa identitas akademik, institusional, maupun negara.
