FAJAR, JAKARTA – Komisi I DPR RI memberikan perhatian serius terhadap celah keamanan di bandara-bandara perintis wilayah Papua menyusul insiden penembakan pesawat Smart Air oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Bandara Korowai Batu, Papua Selatan pada, Rabu (11/2/2026) lalu. Peristiwa tragis yang menewaskan pilot dan kopilot tersebut memicu desakan agar standar pengamanan objek vital di daerah rawan konflik segera ditingkatkan.
Anggota Komisi I DPR RI, Syamsul Rizal, menyatakan bahwa kondisi bandara di Papua yang cenderung terbuka dan berada di zona rawan memerlukan strategi pengamanan khusus, terutama dalam hal pendeteksian dini serta antisipasi ancaman. Untuk itu, ia mendorong TNI agar melibatkan Komando Pasukan Gerak Cepat (Kopasgard) dari Angkatan Udara untuk memperkuat pengawasan dan operasional bandara.
“Kita minta Kopasgard sebagai satuan Angkatan Udara yang tugas utamanya memiliki keahlian khusus mendeteksi dan menjaga bandara. Jika sudah mengambil alih, mereka bisa membentuk satuan khusus lagi untuk pengamanan bandara,” ujar legislator Fraksi PKB asal Sulsel ini dikutip dari TVR Parlemen.
Lebih lanjut, DPR menekankan bahwa bandara merupakan sarana yang sangat vital bagi mobilitas masyarakat di Papua. Gangguan keamanan di bandara tidak hanya mengancam nyawa, tetapi juga dapat melumpuhkan berbagai kegiatan serta menurunkan kepercayaan masyarakat untuk berkunjung ke wilayah tersebut.
Sebagai langkah strategis ke depan, DPR RI meminta agar segera disusun Prosedur Tetap (Protap) atau SOP baru yang dikhususkan untuk pengamanan bandara di wilayah Papua. Komisi I DPR RI juga berkomitmen untuk terus menjalankan fungsi pengawasan secara optimal guna memastikan peningkatan pengamanan di lapangan berjalan efektif sehingga insiden serupa tidak terulang kembali di masa mendatang. (*/)
