Penulis: Lidya Thalia.S
TVRINews, Jakarta
Pemerintah terus mempercepat pengembangan industri otomotif nasional, khususnya pada segmen kendaraan komersial seperti pick-up. Langkah ini dinilai strategis karena industri otomotif memiliki keterkaitan erat dengan pelaku industri kecil dan menengah (IKM) komponen sebagai penopang utama rantai pasok.
Kementerian Perindustrian (Kemenperin) konsisten memberikan pembinaan agar IKM komponen otomotif mampu terintegrasi dalam rantai pasok kendaraan bermotor. Dukungan tersebut mencakup fasilitasi restrukturisasi mesin dan peralatan, sertifikasi ISO 9001, implementasi industri 4.0, pendampingan lean manufacturing, sosialisasi ISO 14001 dan IATF, hingga program link and match dengan industri besar.
Melalui Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah dan Aneka (IKMA), Kemenperin juga menggandeng Asosiasi Perkumpulan Industri Kecil dan Menengah Komponen Otomotif (PIKKO). Asosiasi ini telah berdiri selama 13 tahun dan memiliki 110 anggota IKM yang memproduksi komponen berbahan metal, plastik, karet, nonwoven insulation, karpet, hingga mould and dies. Anggota PIKKO menjadi bagian dari rantai pasok tier 2 dan 3 industri otomotif nasional.
Salah satu kolaborasi konkret adalah pengembangan Alat Mekanis Multiguna Perdesaan (AMMDes) yang diluncurkan pada 2018. Produksi kendaraan niaga tersebut melibatkan IKM binaan Ditjen IKMA, termasuk anggota PIKKO dan IKM Tegal.
Kemenperin menilai pengalaman tersebut membuktikan kemampuan IKM dalam mendukung pengembangan kendaraan niaga nasional.
“IKM komponen otomotif kita memiliki kapasitas dan kualitas yang semakin baik untuk masuk ke rantai pasok industri kendaraan bermotor nasional,” demikian keterangan Kemenperin, Minggu, 22 Februari 2026.
Mengacu pada pernyataan Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita, potensi kendaraan niaga di Indonesia sangat besar.
“Jika kebutuhan 70.000 unit kendaraan pick-up dipenuhi dari produksi dalam negeri, dampak ekonominya bisa mencapai sekitar Rp27 triliun melalui efek backward linkage,”kata Menperin Agus.
Produksi dalam negeri juga diyakini akan menggerakkan berbagai industri pendukung seperti ban, kaca, baterai, logam, plastik, kabel, hingga elektronik.
Namun, rencana impor kendaraan operasional untuk Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) oleh PT Agrinas Pangan Nusantara menuai perhatian dari PIKKO. Asosiasi tersebut menyampaikan kekhawatiran atas potensi dampak kebijakan impor terhadap industri nasional yang saat ini tingkat utilisasinya masih berada di kisaran 60–70 persen.
Ketua PIKKO, Rosalina Faried, menyatakan bahwa pihaknya memahami kebutuhan kendaraan yang bersifat mendesak, tetapi berharap pengadaan tetap mengutamakan produksi dalam negeri.
“Kami memahami kebutuhan ini mendesak, namun kemampuan industri otomotif dan komponen dalam negeri sudah sangat mumpuni untuk memenuhi kebutuhan tersebut,”ungkap Rosalina.
Ia menambahkan, impor kendaraan utuh berpotensi berdampak pada sekitar 6.000 tenaga kerja di sepanjang rantai pasok komponen otomotif.
“Kami berharap pemerintah melalui Kementerian Perindustrian dapat mempertimbangkan pembatasan jumlah kendaraan yang diimpor dan memberi kesempatan kepada produsen lokal menjadi pemasok kendaraan operasional KDKMP,” tegasnya.
Kemenperin sendiri menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat industri kendaraan niaga nasional melalui peningkatan penggunaan komponen dalam negeri dan penguatan struktur manufaktur, sehingga nilai tambah ekonomi dan penyerapan tenaga kerja dapat dinikmati secara optimal oleh industri nasional.
Editor: Redaksi TVRINews
