BALIKPAPAN, KOMPAS - Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menjadi perbincangan di media sosial lantaran membeli mobil senilai Rp 8,5 miliar. Kendaraan hibrid bermesin 3.000 cc tersebut digunakan untuk kendaraan dinas Gubernur Kaltim.
Pelaksana Tugas Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Kaltim, Andi Muhammad Arpan, mengatakan, mobil tersebut mampu melaju dengan bahan bakar minyak sekaligus baterai. Hal itu diharapkan mengurangi emisi gas buang kendaraan.
“Mobil pimpinan tersebut sudah direncanakan sejak November 2025,” ujar Arpan, Minggu (22/2/2026).
Ia menyebut, pengadaan barang tersebut sudah sesuai peraturan dan kemampuan belanja Pemprov Kaltim. Menurut dia, pengadaan barang itu dilakukan sebelum kebijakan efisiensi berlaku.
“Kebijakan efisiensi baru berlaku pada 2026,” katanya.
Ia menekankan, spesifikasi kendaraan pun sesuai dengan peraturan yang ada. Mobil SUV Hybrid tersebut bertenaga 434 tenaga kuda. Kapasitas mesin mobilnya 3.000 cc dan dilengkapi baterai 38,2 kWh.
Berdasarkan Peraturan Gubernur Kaltim, standar kapasitas mesin untuk kendaraan dinas pimpinan dibatasi antara 3.000 cc hingga 4.200 cc.
Arpan mengatakan bahwa pengadaan mobil listrik ini untuk mendukung Ibu Kota Nusantara (IKN) yang ingin membentuk ekosistem kendaraan listrik.
Seandainya Gubernur Kaltim berkunjung ke IKN, tenaga listrik yang digunakan. Sebab, ke depan mobilitas di dalam IKN bakal dikhususkan untuk kendaraan listrik.
Selain mendapat kritik di media sosial, kritik mengenai prioritas juga datang dari akademisi. Dosen Fakultas Hukum Universitas Mulawarman Herdiansyah Hamzah mempertanyakan skala prioritas Pemprov Kaltim dalam membuat kebijakan.
Menurut dia, kebutuhan dasar publik masih banyak yang perlu mendapat perhatian dan porsi anggaran lebih. Selain pembelian kendaraan dinas, menurutnya banyak kegiatan seremonial yang menyedot anggaran besar.
Menurutnya, efisiensi di tingkat pemerintah daerah mesti diwujudkan dalam politik anggaran dengan memfokuskan pada pemenuhan kebutuhan publik.
“Seharusnya ada yang jauh lebih prioritas dibanding itu,” kata Herdiansyah Hamzah.
Sekretaris Provinsi Kaltim Sri Wahyuni menjelaskan, karakter Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud benar-benar ingin melihat langsung daerah-daerah dengan medan sulit, tak hanya di dalam kota. Hal itu butuh kendaraan dengan spesifikasi khusus.
Perjalanan dinas ke medan menantang itu, kata dia, menjadi pertimbangan Gubernur Kaltim untuk membuat kebijakan pembangunan.
“Artinya, ada mobil yang bisa untuk ke lapangan, termasuk untuk (menjemput) tamu, misalnya,” kata Sri.
