Anggota Komisi III DPR Nasir Djamil mengaku setuju soal desakan agar Polri menarik pasukan Brimob dari penanganan urusan yang bersinggungan langsung dengan masyarakat. Nasir menilai hal itu merupakan SOP yang ada di Korps Bhayangkara tersebut.
Diketahui, desakan ini mencuat menyusul kasus anggota Brimob Polda Maluku yang diduga menganiaya seorang siswa di Kota Tual, hingga mengakibatkan meninggal dunia.
"Memang SOP nya Brigade Mobil atau Brimob itu adalah paramiliter. Diterjunkan ke lapangan untuk membantu kepolisian dalam menjaga keamanan di daerah- daerah konflik, terutama konflik sosial dan konflik bersenjata," kata Nasir, Minggu (22/2/2026).
Baca juga: Komisi III DPR: Anggota Brimob Penganiaya Siswa MTs di Tual hingga Tewas Harus Diadili di Pengadilan Umum
Adapun, yang diterjunkan ke tengah masyarakat, Polri menurunkan anggota Polri yang selama ini telah dibekali pemahaman tentang masyarakat. Pemolisian masyarakat atau polmas adalah upaya polisi untuk merangkul dan bersahabat dengan masyarakat.
Lihat video: Nyawa Pelajar MTS Melayang usai Dianiaya Anggota Brimob usai Dituduh Ikut Balap LiarKarena itu, menurutnya, Polmas ini harus ditingkatkan kuantitas dan kualitasnya. Upaya-upaya deteksi dan tangkal dini serta pencegahan lebih dulu diupayakan saat anggota Polri terjun ke masyarakat.
"Komisi III DPR menaruh harapan kepada institusi Polri agar dalam menangani unjuk rasa maka jangan kedepankan anggota paramiliter seperti Brimob. Tangani pengunjuk rasa dengan bunga dan kehangatan karena anggota Polri adalah juga anggota masyarakat," ujarnya.
Original Article
