Jakarta (ANTARA) - Sekretaris Jenderal Partai Golkar sekaligus Ketua Fraksi Partai Golkar DPR RI Muhammad Sarmuji menekankan agar Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) harus bisa diakses semua kalangan dan jangan sampai LPDP hanya dinikmati oleh kalangan orang kaya.
“Saya sendiri pernah mengingatkan soal ini dalam rapat kerja (Komisi XI DPR RI) dengan Kementerian Keuangan pada awal tahun 2022. Saya sampaikan bahwa LPDP ini kalau tidak ada penekanan dan afirmasi yang jelas, akan menjadi lingkaran yang dinikmati oleh orang kaya saja,” kata Sarmuji dalam keterangannya di Jakarta, Minggu.
Hal itu disampaikan Sarmuji merespons sorotan publik terhadap seorang Warga Negara Indonesia (WNI) penerima beasiswa LPDP, Dwi Sasetyaningtyas, yang menuai kecaman warganet setelah mengunggah video mengenai kebahagiaannya saat anak keduanya resmi menjadi warga negara Inggris melalui proses naturalisasi.
Dwi Sasetyaningtyas merupakan alumni S2 di Delft University of Technology, Belanda, lulusan 2017. Sementara suaminya, Arya Iwantoro, menempuh studi S2 dan S3 di Utrecht University, Belanda, pada kurun waktu 2017 hingga 2022, juga melalui skema beasiswa LPDP yang bersumber dari dana abadi pendidikan dan pajak rakyat Indonesia.
Sarmuji menegaskan bahwa persoalan ini bukan semata soal pilihan pribadi seseorang, melainkan soal desain kebijakan yang harus berpihak pada keadilan sosial.
Menurutnya, persoalan utama terkait LPFP struktur persyaratan yang secara faktual lebih mudah dipenuhi oleh kelompok yang secara sosial-ekonomi sudah kuat.
“Kalau tidak ada afirmasi, yang akan menikmati hanya orang kaya, karena syarat-syarat itu berat sekali. TOEFL bahasa Inggris-nya sekian-sekian. Dan orang yang bisa memenuhi kriteria ini rata-rata pasti orang kaya,” ujarnya.
Sekretaris Jenderal Partai Golkar itu menilai bahwa yang paling penting dari sebuah program beasiswa negara adalah potensi akademik penerima untuk mampu mengikuti pembelajaran yang berat di perguruan tinggi kelas dunia.
Standar akademik memang harus dijaga, tetapi hambatan bahasa, khususnya bagi mereka yang berasal dari keluarga kurang mampu, seharusnya bisa dibantu dan ditingkatkan melalui program persiapan atau afirmasi yang memadai.
“Yang utama itu potensi akademiknya, apakah dia mampu mengikuti pembelajaran yang berat. Soal bahasa itu bisa di-upgrade. Negara bisa hadir membantu. Tapi kalau dari awal yang bisa memenuhi hanya mereka yang memang sejak kecil sudah difasilitasi dengan sekolah dan kursus terbaik, ya akhirnya yang menikmati itu-itu saja,” kata Sarmuji.
Ia menambahkan, kemampuan memenuhi standar akademik dan bahasa asing sangat dipengaruhi oleh latar belakang sosial-ekonomi. Anak-anak dari keluarga mampu memiliki akses pada sekolah berkualitas dan kursus bahasa Inggris yang memadai, sementara anak-anak dari keluarga kurang mampu menghadapi keterbatasan besar.
“Orang kaya yang bisa menyekolahkan anaknya di sekolah yang bagus. Orang kaya yang bisa mengursuskan anaknya bahasa Inggris di tempat yang bagus. Kalau orang miskin tidak bisa. Mau gimana orang sekolahnya sambil jualan pentol. Tidak bisa. Sulit sekali kalau sekolahnya, kuliahnya, sambil jualan pentol, bahkan enggak sempat dia belajar secara intensif,” ujarnya.
Ia juga menyoroti bahwa kelompok masyarakat mampu pada dasarnya memiliki lebih banyak alternatif. Ketika satu pilihan tidak tersedia, mereka relatif lebih mudah mencari opsi lain, termasuk peluang pendidikan atau karier di luar negeri tanpa harus kembali ke Tanah Air.
“Ini berbeda dengan anak-anak dari keluarga tidak mampu. Bagi mereka, kesempatan seperti LPDP ini bisa menjadi satu-satunya tangga untuk mengubah nasib,” katanya.
Karena itu, ia menekankan bahwa yang lebih mendesak adalah keberanian negara untuk memberikan afirmasi kepada kelompok-kelompok yang secara struktural kurang beruntung, tanpa menurunkan standar kualitas akademik.
“Ini bukan soal menurunkan standar. Standar akademik harus tetap tinggi. Tapi negara harus memperhatikan kelompok-kelompok yang tidak beruntung, yang tidak bisa mencapai kriteria-kriteria yang sudah ditetapkan itu karena keterbatasan struktural,” kata legislator dari Jawa Timur itu.
Sarmuji juga secara khusus menyoroti akses alumni pondok pesantren terhadap beasiswa LPDP. Menurutnya, tanpa kebijakan afirmatif, peluang alumni pesantren untuk lolos LPDP akan sangat kecil.
“Misalkan pondok pesantren. Kalau tidak mendapatkan perhatian dari negara, alumni pondok pesantren akan sulit untuk memperoleh beasiswa LPDP. Pesantren-pesantren yang memang pelajarannya harus dibagi antara ilmu keagamaan dan ilmu umum, tanpa afirmasi ini akan sulit mendapatkan LPDP,” ujarnya.
Ia menambahkan, sekalipun ada pesantren modern dengan kurikulum yang sudah mapan, jumlahnya masih terbatas. Jika ada alumni pesantren yang berhasil memperoleh LPDP, menurutnya itu merupakan capaian yang luar biasa.
“Kalaupun ada, itu memang pesantren-pesantren yang punya kurikulum sangat mapan. Tapi apabila ini dapat, itu sudah luar biasa menurut saya,” katanya.
Sarmuji berharap polemik yang berkembang di publik tidak berhenti pada kecaman personal, tetapi menjadi momentum evaluasi kebijakan agar dana abadi pendidikan benar-benar dirasakan oleh anak-anak bangsa dari berbagai latar belakang sosial.
“Dana abadi pendidikan itu berasal dari pajak rakyat. Maka semangatnya harus keadilan sosial. Jangan sampai tanpa kita sadari, yang menikmati secara berulang hanya kelompok sosial tertentu. Negara harus hadir memberi afirmasi agar yang lemah juga punya tangga untuk naik,” tutur Sarmuji.
“Saya sendiri pernah mengingatkan soal ini dalam rapat kerja (Komisi XI DPR RI) dengan Kementerian Keuangan pada awal tahun 2022. Saya sampaikan bahwa LPDP ini kalau tidak ada penekanan dan afirmasi yang jelas, akan menjadi lingkaran yang dinikmati oleh orang kaya saja,” kata Sarmuji dalam keterangannya di Jakarta, Minggu.
Hal itu disampaikan Sarmuji merespons sorotan publik terhadap seorang Warga Negara Indonesia (WNI) penerima beasiswa LPDP, Dwi Sasetyaningtyas, yang menuai kecaman warganet setelah mengunggah video mengenai kebahagiaannya saat anak keduanya resmi menjadi warga negara Inggris melalui proses naturalisasi.
Dwi Sasetyaningtyas merupakan alumni S2 di Delft University of Technology, Belanda, lulusan 2017. Sementara suaminya, Arya Iwantoro, menempuh studi S2 dan S3 di Utrecht University, Belanda, pada kurun waktu 2017 hingga 2022, juga melalui skema beasiswa LPDP yang bersumber dari dana abadi pendidikan dan pajak rakyat Indonesia.
Sarmuji menegaskan bahwa persoalan ini bukan semata soal pilihan pribadi seseorang, melainkan soal desain kebijakan yang harus berpihak pada keadilan sosial.
Menurutnya, persoalan utama terkait LPFP struktur persyaratan yang secara faktual lebih mudah dipenuhi oleh kelompok yang secara sosial-ekonomi sudah kuat.
“Kalau tidak ada afirmasi, yang akan menikmati hanya orang kaya, karena syarat-syarat itu berat sekali. TOEFL bahasa Inggris-nya sekian-sekian. Dan orang yang bisa memenuhi kriteria ini rata-rata pasti orang kaya,” ujarnya.
Sekretaris Jenderal Partai Golkar itu menilai bahwa yang paling penting dari sebuah program beasiswa negara adalah potensi akademik penerima untuk mampu mengikuti pembelajaran yang berat di perguruan tinggi kelas dunia.
Standar akademik memang harus dijaga, tetapi hambatan bahasa, khususnya bagi mereka yang berasal dari keluarga kurang mampu, seharusnya bisa dibantu dan ditingkatkan melalui program persiapan atau afirmasi yang memadai.
“Yang utama itu potensi akademiknya, apakah dia mampu mengikuti pembelajaran yang berat. Soal bahasa itu bisa di-upgrade. Negara bisa hadir membantu. Tapi kalau dari awal yang bisa memenuhi hanya mereka yang memang sejak kecil sudah difasilitasi dengan sekolah dan kursus terbaik, ya akhirnya yang menikmati itu-itu saja,” kata Sarmuji.
Ia menambahkan, kemampuan memenuhi standar akademik dan bahasa asing sangat dipengaruhi oleh latar belakang sosial-ekonomi. Anak-anak dari keluarga mampu memiliki akses pada sekolah berkualitas dan kursus bahasa Inggris yang memadai, sementara anak-anak dari keluarga kurang mampu menghadapi keterbatasan besar.
“Orang kaya yang bisa menyekolahkan anaknya di sekolah yang bagus. Orang kaya yang bisa mengursuskan anaknya bahasa Inggris di tempat yang bagus. Kalau orang miskin tidak bisa. Mau gimana orang sekolahnya sambil jualan pentol. Tidak bisa. Sulit sekali kalau sekolahnya, kuliahnya, sambil jualan pentol, bahkan enggak sempat dia belajar secara intensif,” ujarnya.
Ia juga menyoroti bahwa kelompok masyarakat mampu pada dasarnya memiliki lebih banyak alternatif. Ketika satu pilihan tidak tersedia, mereka relatif lebih mudah mencari opsi lain, termasuk peluang pendidikan atau karier di luar negeri tanpa harus kembali ke Tanah Air.
“Ini berbeda dengan anak-anak dari keluarga tidak mampu. Bagi mereka, kesempatan seperti LPDP ini bisa menjadi satu-satunya tangga untuk mengubah nasib,” katanya.
Karena itu, ia menekankan bahwa yang lebih mendesak adalah keberanian negara untuk memberikan afirmasi kepada kelompok-kelompok yang secara struktural kurang beruntung, tanpa menurunkan standar kualitas akademik.
“Ini bukan soal menurunkan standar. Standar akademik harus tetap tinggi. Tapi negara harus memperhatikan kelompok-kelompok yang tidak beruntung, yang tidak bisa mencapai kriteria-kriteria yang sudah ditetapkan itu karena keterbatasan struktural,” kata legislator dari Jawa Timur itu.
Sarmuji juga secara khusus menyoroti akses alumni pondok pesantren terhadap beasiswa LPDP. Menurutnya, tanpa kebijakan afirmatif, peluang alumni pesantren untuk lolos LPDP akan sangat kecil.
“Misalkan pondok pesantren. Kalau tidak mendapatkan perhatian dari negara, alumni pondok pesantren akan sulit untuk memperoleh beasiswa LPDP. Pesantren-pesantren yang memang pelajarannya harus dibagi antara ilmu keagamaan dan ilmu umum, tanpa afirmasi ini akan sulit mendapatkan LPDP,” ujarnya.
Ia menambahkan, sekalipun ada pesantren modern dengan kurikulum yang sudah mapan, jumlahnya masih terbatas. Jika ada alumni pesantren yang berhasil memperoleh LPDP, menurutnya itu merupakan capaian yang luar biasa.
“Kalaupun ada, itu memang pesantren-pesantren yang punya kurikulum sangat mapan. Tapi apabila ini dapat, itu sudah luar biasa menurut saya,” katanya.
Sarmuji berharap polemik yang berkembang di publik tidak berhenti pada kecaman personal, tetapi menjadi momentum evaluasi kebijakan agar dana abadi pendidikan benar-benar dirasakan oleh anak-anak bangsa dari berbagai latar belakang sosial.
“Dana abadi pendidikan itu berasal dari pajak rakyat. Maka semangatnya harus keadilan sosial. Jangan sampai tanpa kita sadari, yang menikmati secara berulang hanya kelompok sosial tertentu. Negara harus hadir memberi afirmasi agar yang lemah juga punya tangga untuk naik,” tutur Sarmuji.
