Berbekal kekayaan sumber daya dan cadangan bauksit yang melimpah serta kebijakan hilirisasi yang konsisten, Indonesia memiliki semua prasyarat bertransformasi menjadi salah satu poros kekuatan aluminium dunia.
Data Neraca Sumber Daya dan Cadangan Mineral dan Batu Bara Indonesia 2025 yang dirilis Badan Geologi Kementerian ESDM (berdasarkan data mutakhir Desember 2024) menunjukkan bahwa Indonesia memiliki sumber daya bijih bauksit (crude bauxite) sebesar 7,79 miliar ton.
Dari jumlah tersebut, total sumber daya bauksit tercuci (washed bauxite) mencapai 3,93 miliar ton dengan kandungan alumina (Al₂O₃) sebesar 1,32 miliar ton.
Sementara itu, di sisi cadangan, bijih bauksit tercatat sebesar 2,86 miliar ton, bauksit tercuci sebesar 1,45 miliar ton, dan cadangan alumina mencapai 552 juta ton.
Neraca Sumber Daya dan Cadangan Mineral dan Batu Bara Indonesia 2025
Secara statistik, terdapat tren peningkatan dibandingkan tahun 2023. Sumber daya bijih bauksit pada tahun 2024 meningkat sebesar 313 juta ton, sementara posisi cadangannya tumbuh 88 juta ton. Selain itu, total sumber daya alumina tercatat naik 77 juta ton dengan penambahan cadangan sebesar 21 juta ton.
Berdasarkan sebaran geografisnya, kekayaan bauksit Indonesia terkonsentrasi di tiga provinsi utama, yaitu Kalimantan Barat, Kepulauan Riau, dan Kalimantan Tengah.
Namun angka-angka ini menyimpan catatan penting. Mayoritas sumber daya dan cadangan bauksit Indonesia masih berada pada kategori tertunjuk dan terkira.
Artinya, untuk meningkatkan status menjadi terukur dan siap produksi, diperlukan eksplorasi lanjutan serta peningkatan studi kelayakan agar konversi sumber daya menjadi cadangan benar-benar optimal.
Neraca Sumber Daya dan Cadangan Mineral dan Batu Bara Indonesia 2025
Di balik potensi cadangan yang tumbuh positif secara statistik, industri bauksit nasional masih membentur tembok besar terkait perizinan wilayah. Persoalan menjadi kian kompleks jika dibedah dari aspek tata guna lahan.
Ketua Association Bauxite Indonesia (ABI), Ronald Sulistyanto, mengungkapkan bahwa sebagian besar cadangan bauksit nasional belum sepenuhnya dapat diakses.
“Cadangan kita itu baru cadangan catatan, itu hampir 90% itu di HGU-nya kebun. Jadi kalau HGU nggak boleh masuk nggak bisa juga kita produksi. Jadi kalau ada yang bilang kita punya cadangan 1 miliar ada yang 1,5 miliar dan 2 miliar. Ini saya kira perlu kita bahas lebih lanjut karena HGU itu menguasai semuanya,” ujarnya kepada Warta Ekonomi, dikutip Sabtu (21/2/2026).
Menurut Ronald, secara praktik, pemegang konsesi perkebunan biasanya baru bersedia membuka ruang bagi pertambangan ketika usia produktif tanaman sawit telah memasuki "fase senja", yakni di atas 15 tahun. Penantian durasi tanam ini akhirnya menciptakan hambatan struktural (bottleneck) dalam pemenuhan pasokan bauksit nasional.
Guna mengurai kebuntuan tersebut, Ronald mendorong pemerintah untuk segera merumuskan regulasi yang memayungi kerja sama business-to-business (B2B) antara pemegang HGU dan perusahaan tambang.
“Makanya pemerintah harusnya membuat regulasi, aturan main yang pasti, bahwa pemegang HGU wajib memberikan B2B kepada penambang. Harganya dicari lah tarif-tarif yang sesuai, karena itu kan tidak merugikan. Mereka tetap bisa menanam sampai buah pasir nanti. Jadi, sebetulnya tidak ada yang dirugikan,” tambahnya.
Tanpa solusi regulasi yang konkret, cadangan jumbo tersebut berisiko hanya akan menjadi angka statistik yang tak terealisasi. Selain kendala akses lahan, Ronald juga menyoroti persoalan nilai keekonomian harga mineral bauksit yang dinilai masih timpang.
Melalui Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM No. 268 Tahun 2024, pemilik smelter disinyalir memiliki ruang intervensi untuk membeli bauksit dari penambang di bawah Harga Patokan Mineral (HPM). Kondisi ini berbeda dengan pengaturan dalam Kepmen No. 72 sebelumnya yang dinilai lebih ketat dalam melindungi harga di tingkat produsen.
“Harganya jauh (di bawah HPM). Padahal, penambang tetap diwajibkan membayar royalti kepada negara berdasarkan HPM. Jadi, kasihan penambangnya; mereka membayar kewajiban sesuai standar HPM, namun harga jual produknya justru ditekan di bawah itu," tegas Ronald.
Ronald menegaskan bahwa sistem penetapan harga saat ini tidak sehat dan perlu segera dikoreksi demi menciptakan ekosistem industri yang adil. Ia mengusulkan agar skema perdagangan bauksit mengadopsi ketegasan yang sama seperti komoditas nikel.
“Makanya, sistemnya harus dikunci seperti nikel. Jika harga tidak sesuai HPM, transaksi tidak bisa dilanjutkan. Itu baru adil (fair). Ada kekhawatiran kalau (aturan) diperketat, pemilik refinery akan pergi. Padahal, mereka sudah investasi untuk 30 tahun, mana mungkin semudah itu? Ini murni soal perdagangan. Mau impor? Itu lucu. Kita punya 70 penambang, tapi tidak diberdayakan. Itu tidak masuk akal,” jelas Ronald.
Selain tekanan harga yang belum kompetitif, tantangan bagi penambang bauksit semakin berat seiring dengan kebijakan hilirisasi nasional. Berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020, pemerintah telah resmi melarang ekspor bijih bauksit mentah sejak Juni 2023.
Kebijakan ini menjadi pisau bermata dua bagi para penambang. Di satu sisi mendorong nilai tambah domestik, namun di sisi lain memaksa penambang memangkas volume produksi secara drastis demi menyesuaikan dengan keterbatasan kapasitas serap smelter alumina di dalam negeri.
Oleh karena itu, percepatan hilirisasi bauksit menjadi alumina dan aluminium melalui keberadaan smelter atau pabrik pemurnian domestik menjadi kian krusial. Langkah ini merupakan satu-satunya jalan agar kapasitas serap terhadap produksi nasional dapat optimal dan berkelanjutan.
Senada dengan visi tersebut, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa bauksit tetap menjadi komoditas prioritas dalam peta jalan hilirisasi nasional. “Bauksit adalah salah satu komoditas utama yang akan terus kita dorong hilirisasinya. Saat ini, kita sudah melarang ekspor bahan mentahnya (sebagai komitmen),” tegas Bahlil dalam agenda Minerba Convex di Jakarta, Rabu (15/10/2025).
Di tengah ambisi tersebut, Ketua Badan Keahlian Pertambangan Persatuan Insinyur Indonesia (PII), Rizal Kasli, mengingatkan bahwa percepatan hilirisasi bauksit harus dibarengi dengan peta jalan (roadmap) yang matang.
Rizal menekankan agar ekspansi industri pengolahan bauksit hingga menjadi aluminium tidak dilakukan secara serampangan (jor-joran) tanpa kajian mendalam, terutama terkait rantai pasok (supply chain) serta dinamika permintaan-penawaran (supply-demand) alumina dan aluminium di pasar global.
“Kami mengharapkan investasi yang masuk adalah investasi berkualitas yang mampu meningkatkan nilai tambah (value added), menyerap tenaga kerja sebanyak mungkin, serta menjadi motor penggerak bagi industri manufaktur dalam negeri. Tujuannya jelas: mengurangi ketergantungan bahan baku impor dan meningkatkan pendapatan negara,” jelasnya kepada Warta Ekonomi, dikutip Jumat (22/2/2026).
Melalui tata kelola yang transparan dan strategi hilirisasi yang matang, Indonesia memiliki potensi besar untuk bertransformasi menjadi salah satu kekuatan aluminium dunia.
Terlebih lagi, seiring dengan percepatan transisi energi dan masifnya adopsi kendaraan listrik (electric vehicles), kebutuhan aluminium global diproyeksikan akan melonjak tajam dalam 30 tahun ke depan. Peluang emas ini menempatkan bauksit bukan sekadar komoditas tambang, melainkan pilar strategis bagi masa depan industri hijau Indonesia.
Sumber Informasi dari PT Inalum dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi VI DPR RI (20/11/2026).
Direktur Utama PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum), dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi VI DPR RI (20/11/2026), melaporkan kebutuhan aluminium Indonesia dalam periode 2025–2055 diproyeksikan tumbuh masif hingga 600%.
Jika pada tahun 2025 kebutuhan aluminium nasional tercatat sebesar 1.200 kiloton per tahun (kiloton per annum/ktpa), angka tersebut diproyeksikan melonjak drastis menjadi sekitar 8.500 ktpa pada tahun 2055.
Dari total kebutuhan 1.200 ktpa saat ini, sebanyak 441 ktpa merupakan kategori aluminium primer, di mana 46% di antaranya disuplai oleh Inalum.
“Saat ini pangsa pasar (market share) kami masih 46% di pasar domestik. Artinya, masih ada 54% kebutuhan aluminium primer yang harus dipenuhi melalui keran impor,” ungkap Direktur Utama Inalum.
Meninjau kinerja operasional perusahaan, data penjualan Inalum pada tahun 2024 mencapai 276.381 ton. Dari jumlah tersebut, komposisi pasar masih didominasi oleh serapan domestik sebesar 73%, sementara 27% sisanya dialokasikan untuk pasar ekspor.
Serapan di pasar domestik sendiri tersebar ke berbagai sektor strategis yang menggerakkan ekonomi nasional. Sektor manufaktur kabel memegang porsi terbesar (26%), disusul oleh industri ekstrusi (25%), dan otomotif (15%).
Selain itu, aluminium Inalum juga memasok kebutuhan sektor lembaran/plat/foil (5%), serta sektor-sektor penunjang lainnya seperti cathodic protection (1%), peralatan rumah tangga (1%), hingga aplikasi khusus pada water treatment dan galvalume.
Sumber Informasi dari Laporan Tahunan PT Inalum
Merujuk pada proyeksi lonjakan permintaan di masa depan dibandingkan dengan kapasitas produksi saat ini, Indonesia sejatinya masih memiliki ruang pasar yang sangat luas untuk dioptimalkan.
Mengingat kebutuhan aluminium yang diprediksi terus meroket, Melati menilai bahwa akselerasi pembangunan smelter dan refinery pengolahan bauksit menjadi alumina hingga aluminium merupakan langkah yang tidak bisa ditawar lagi.
“Percepatan pembangunan smelter dan refinery menjadi sangat krusial untuk masa depan industri ini,” tegas Melati.
Sejalan dengan visi tersebut, Holding Industri Pertambangan Indonesia, MIND ID, terus memperkuat integrasi rantai pasok hulu ke hilir melalui sinergi strategis antara dua anggotanya, yakni PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) dan PT Aneka Tambang Tbk (Antam).
Sinergi tersebut diwujudkan melalui pembentukan perusahaan patungan, PT Borneo Alumina Indonesia (BAI), yang mengelola proyek strategis Smelter Grade Alumina Refinery (SGAR) di Mempawah, Kalimantan Barat. Proyek ini terbagi dalam dua fase, di mana masing-masing fase memiliki kapasitas produksi sebesar 1 juta ton alumina.
SGAR Fase 1, yang menelan investasi senilai Rp16 triliun, saat ini telah resmi beroperasi. Sementara itu, untuk SGAR Fase 2, proses peletakan batu pertama (groundbreaking) baru saja dilaksanakan, bersamaan dengan pembangunan smelter aluminium baru lengkap dengan infrastruktur pembangkit listriknya.
Langkah strategis Fase 2 ini diyakini akan berjalan lebih akseleratif dengan keterlibatan Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara. Dukungan Sovereign Wealth Fund (SWF) RI tersebut resmi dikukuhkan pada Jumat (6/2/2026).
“Kita baru saja melakukan langkah yang sangat penting, bukan hanya dari aspek investasi, tetapi juga penyerapan tenaga kerja, pertumbuhan daerah, hingga nilai tambah ekonomi,” ujar Maroef.
CEO BPI Danantara Indonesia Rosan P. Roeslani bersama Chief Operating Officer (COO) Danantara Dony Oskaria, dalam konferensi pers usai groundbreaking enam proyek hilirisasi di Wisma Danantara, Jakarta, Jumat (6/2/2026).
Secara rinci, proyek yang baru saja dimulai pembangunannya yakni SGAR Fase 2 dengan kapasitas 1 juta ton alumina per tahun. Nilai investasinya mencapai Rp14,8 triliun dengan target operasional komersial (Commercial Operation Date/COD) pada tahun 2028.
Suplai bauksit untuk pabrik pengolahan ini akan dipenuhi dari enam Izin Usaha Pertambangan (IUP) milik Antam yang tersebar di Kalimantan Barat. Rinciannya meliputi satu IUP di Mempawah berkapasitas 37,73 juta ton metrik basah (Million Wet Metric Tonnes/mwmt) dan lima IUP di Landak dengan total kapasitas 291,82 mwmt.
Selain itu, proyek New Smelter Aluminium milik Inalum yang berkapasitas 600 ktpa yang juga dimulai pembangunannya dengan nilai investasi mencapai Rp40,6 triliun dan ditargetkan beroperasi pada 2029.
Guna mendukung keandalan suplai energi pabrik tersebut, MIND ID turut menggandeng PT Bukit Asam (PTBA) dalam pembangunan Pembangkit Listrik berkapasitas 1.250 MW dengan nilai investasi sebesar Rp32,3 triliun.
Direktur Utama MIND ID, Maroef Sjamsoedin, menjelaskan bahwa total nilai investasi dari seluruh rangkaian proyek hilirisasi bauksit terintegrasi ini mencapai US$ 6,23 miliar atau setara dengan Rp104,55 triliun.
Melalui integrasi seluruh proyek strategis ini, ditambah dengan kapasitas produksi eksisting Inalum serta tambahan produksi aluminium sekunder perdana di Kuala Tanjung sebesar 30 ktpa, Indonesia menargetkan total produksi aluminium nasional akan menyentuh angka 900 ktpa pada tahun 2029.
Pencapaian target tersebut diproyeksikan mampu memenuhi setara 75% dari total kebutuhan aluminium nasional saat ini yang berada di angka 1.200 ktpa. Langkah masif ini menjadi tonggak sejarah baru bagi kemandirian industri mineral nasional, sekaligus mengukuhkan posisi Indonesia dalam rantai pasok aluminium global.
“Proyek ini merupakan kontribusi nyata Grup MIND ID dalam menciptakan nilai tambah domestik, memperkuat struktur ekonomi, dan menegaskan kedaulatan mineral Indonesia di mata dunia,” ujar Maroef saat peresmian.
Maroef menjelaskan bahwa rangkaian proyek ini akan menghasilkan efek pengganda (multiplier effect) yang luar biasa, dengan peningkatan nilai tambah hingga 70 kali lipat.
Sebagai gambaran, satu metrik ton bauksit mentah saat ini dihargai sekitar US$40. Namun, ketika diolah menjadi alumina, nilainya terkerek naik menjadi US$400. Puncaknya, saat alumina ditransformasikan menjadi aluminium primer, harganya melonjak tajam ke kisaran US$2.800 hingga US$3.000 per metrik ton.
Lonjakan nilai ini bukan sekadar angka untuk memperbaiki neraca perdagangan, melainkan instrumen untuk mengubah struktur ekonomi nasional dan memperkuat posisi tawar Indonesia dalam rantai pasok global.
"Ketika smelter aluminium baru ini beroperasi penuh, perolehan devisa negara diproyeksikan melonjak hingga 394%, dari sebelumnya Rp11 triliun menjadi Rp52 triliun per tahun,” tandas Maroef.
Sumber Foto: MIND ID
Selain devisa, proyek strategis ini diprediksi akan memperkuat kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar Rp71,8 triliun per tahun, serta memberikan tambahan penerimaan negara hingga Rp6,6 triliun. Dari sisi dampak sosial, proyek terintegrasi ini diproyeksikan mampu menyerap sedikitnya 65.472 tenaga kerja.
Langkah masif MIND ID ini pun mendapat apresiasi tinggi dari parlemen. Anggota Komisi XII DPR RI, Eddy Soeparno, menyatakan dukungannya terhadap pengembangan industri bauksit terintegrasi yang dinilai berpotensi besar menciptakan lapangan kerja formal dan berkualitas bagi masyarakat.
“Kami menyambut positif pengembangan industri bauksit terintegrasi ini karena dampaknya sangat signifikan, khususnya dalam penyerapan tenaga kerja formal yang terampil dan terdidik,” ujar Eddy kepada Warta Ekonomi, Senin (26/1/2026).
Integrasi industri dari bauksit hingga menjadi aluminium ini diharapkan dapat memperkokoh struktur industri nasional sekaligus memaksimalkan nilai tambah mineral di dalam negeri.
Eddy Soeparno menegaskan bahwa konsistensi kebijakan hilirisasi merupakan harga mati bagi kepentingan nasional, terutama bagi negara dengan kekayaan mineral yang melimpah seperti Indonesia.
“Pemrosesan sumber daya di dalam negeri adalah kunci untuk memastikan nilai ekonomi tetap berada di tanah air. Jika hilirisasi ini terus berlanjut hingga ke produk turunan dan barang jadi, manfaatnya tidak hanya dirasakan oleh pelaku usaha, tetapi akan menyentuh masyarakat secara langsung,” pungkasnya.
