Penurunan kualitas demokrasi Indonesia belakangan ini terekam jelas dalam angka-angka yang mengkhawatirkan dari dari sejumlah laporan lembaga riset. Laporan V-Dem Institute (2024) menunjukkan indeks demokrasi kita merosot tajam ke 0,22. Angka ini merupakan level terendah dalam dua dekade terakhir.
Sementara itu, The Economist Intelligence Unit (2024) mencatat skor indeks demokrasi Indonesia mencapai 6,44 dari skala tertinggi 10. Ini sekaligus menempatkan Indonesia pada peringkat 59 dari 167 negara dan masuk pada zona flawed democracy (demokrasi cacat) yang rentan tergelincir ke arah otorianisme.
Angka-angka ini bukanlah statistik hampa. Kedua mencatat salah satu faktor utama dari menurunya indeks demokrasi kita disebabkan adanya tekanan terhadap kebebasan berekspresi. Hal ini ditandai dengan meningkatnya represi terhadap hak-hak warga.
Fenomena terbaru yang menimpa komika Pandji Pragiwaksono melalui aksi panggung komedi bertajuk “Mens Rea” menjadi bukti nyata bagaimana instrumen hukum mulai digunakan oleh oknum sebagai alat untuk menjinakkan daya kritis. Ketika sebuah ekspresi seni yang lahir dari keresahan sosial justru direspons dengan pelaporan atas tuduhan adanya “niat jahat”, kedaulatan berpendapat dalam demokrasi kita sedang diuji.
Stand-Up Comedy sebagai DiskursusDalam kerangka komunikasi politik, kita mengenal konsep “Public Sphere” dari Jurgen Habermas (1962). Habermas memimpikan sebuah arena di mana warga negara berdiskusi secara rasional tanpa tekanan dari pihak manapun. Di era modern, stand-up comedy bukan sekadar hiburan komersial, melainkan sebuah bentuk mimbar publik untuk membicarakan realitas politik melalui bahasa yang santun namun kritis.
Penting untuk diingat bahwa komedi sejak dulu telah dijadikan alat kritik sosial yang sah. Sejarah mencatat The Court Jester (pelawak istana) adalah penghibur pada abad pertengahan yang sering mengkritik dan menertawakan raja tanpa dihukum. Di Indonesia, kita mengenal tokoh punakawan dalam pewayangan yang menggunakan humor sebagai pesan moral, ataupun Warkop DKI yang menyisipkan kritik satir dalam humor dalam filmnya. Tradisi ini menunjukkan bahwa komedi hiburan adalah katup pengaman demokrasi yang memungkinkan kebenaran diucapkan dengan cara yang lebih bisa diterima.
Sayangnya, stand-up comedy yang selama ini menjadi ruang bagi sebuah diskursus publik, kini mengalami tekanan serius. Perannya sebagai instrumen koreksi sosial justru dipersoalkan karena dianggap memberikan dampak buruk, sehingga fungsi komedi sebagai saluran aspirasi warga dikhawatirkan akan terhenti. Akibatnya, ruang dialog yang sehat terancam oleh tekanan kelompok yang memaksakan dominasi satu cara pandang dan keyakinan saja.
Untuk membedah “Mens Rea” kita perlu merujuk pada pemikiran Erving Goffman Goffman (1959) terkait dengan teori Dramaturgi. Dalam teorinya, dia menjelaskan bahwa kehidupan sosial bekerja layaknya sebuah pertunjukan panggung teater yang terbagi menjadi dua: panggung depan (front stage) tempat aktor menampilkan peran sesuai skenario, dan panggung belakang (backstage) merupakan ruang privat tempat seseorang menjadi dirinya sendiri tanpa beban akting.
Dalam kontes ini, aktor dalam acara “Mens Rea” adalah panggung depan. Di sana, ia sedang berperan sebagai seniman yang menggunakan satire politik untuk memotret realitas. Bahkan, judul “Mens Rea” itu sendiri merupakan bagian dari panggung depan, sebuah tema pertunjukan yang mempunyai motif membongkar tindakan manusia melalui komedi. Penonton yang datang pun menyadari bahwa apa yang diucapkan di atas panggung adalah bagian dari performa kreatif yang mematik diskusi publik.
Namun, kerancuan muncul ketika potongan video sengaja diframing dan disebarkan tanpa konteks utuhnya. Masalah muncul ketika oknum tertentu menganggap akting di panggung depan tersebut sebagai cerminan langsung dari panggung belakang. Mereka mencoba menghakimi isi pikiran aktor secara kaku, seolah-olah kritik satir di atas panggung adalah pernyataan sikap yang serius dan harfiah.
Kekeliruan logika terjadi di sini, ketika sebuah kritik seni ditafsirkan sebagai “niat jahat”, maka makna asli pertunjukan untuk memantik kesadaran publik dan pendidikan politik menjadi hilang. Berganti dengan prasangka yang menutup ruang dialog.
Menurunnya indeks demokrasi kita adalah peringatan keras bahwa kebebasan berekspresi sedang diuji. Kita tidak boleh membiarkan demokrasi hanya prosedur elektoral belaka, sementara hak warga untuk berpendapat terus direpresi. Jika kita sibuk mencari kesalahan pada cara seseorang menyampaikan kritik, daripada mendiskusikan substansi yang dibicarakannya, kita sedang menuju pada lahirnya masyarakat yang patuh karena takut, bukan karena sepakat.
