Kedutaan Besar Republik Indonesia di Phnom Penh melaporkan lonjakan kepulangan warga negara Indonesia (WNI) yang sebelumnya terjerat sindikat penipuan daring di Kamboja. Dalam sepekan terakhir, ratusan WNI kembali ke Tanah Air setelah memperoleh fasilitasi dari perwakilan RI.
Berdasarkan rilis resmi yang dilansir Antara, Minggu (22/2/2026), sebanyak 462 WNI pulang dengan membeli tiket secara mandiri usai mendapatkan pendampingan KBRI. Gelombang terbesar terjadi pada 22 Februari 2026, dengan 131 orang kembali ke Indonesia dalam satu hari.
Sekitar sepertiga dari total tersebut sempat ditempatkan di fasilitas penampungan sementara yang disiapkan KBRI bersama otoritas Kamboja. Sejumlah WNI juga difasilitasi penerbitan Surat Perjalanan Laksana Paspor (SPLP) karena tidak memiliki dokumen resmi. Selain itu, hampir seluruhnya dibantu dalam pengajuan keringanan denda keimigrasian.
Secara kumulatif, sejak 30 Januari hingga 22 Februari 2026, jumlah WNI yang kepulangannya difasilitasi KBRI mencapai 692 orang. Perwakilan RI memperkirakan angka riil lebih tinggi karena tidak semua WNI melaporkan kepulangan mereka.
Setibanya di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, para WNI menjalani pemeriksaan oleh tim gabungan, termasuk aparat penegak hukum. Proses ini melengkapi early assessment yang telah dilakukan KBRI untuk mengukur tingkat keterlibatan masing-masing dalam jaringan penipuan daring.
Upaya penanganan kasus juga diperkuat melalui jalur diplomasi. Pada 19 Februari 2026, Duta Besar RI untuk Kamboja, Santo Darmosumarto, bertemu dengan Menteri Dalam Negeri Kamboja, Sar Sokha, guna membahas peningkatan kerja sama pemberantasan kejahatan lintas negara serta penguatan perlindungan WNI.
Sejak lonjakan kasus pada 16 Januari hingga 22 Februari 2026, sebanyak 4.725 WNI tercatat melapor langsung ke KBRI Phnom Penh. Angka ini setara 92 persen dari total kasus sepanjang 2025 yang mencapai 5.088 orang, menandakan eskalasi signifikan pada awal 2026.
KBRI memprediksi permintaan kepulangan akan terus meningkat menjelang Idul Fitri, seiring bertambahnya penerbitan SPLP dan persetujuan keringanan denda imigrasi dalam beberapa pekan ke depan.
