FAJAR, JAKARTA — Nama Dwi Sasetyaningtyas mendadak memenuhi linimasa media sosial. Dalam hitungan jam, sosok yang sebelumnya dikenal di lingkar aktivisme lingkungan dan kewirausahaan sosial itu berubah menjadi pusat perdebatan nasional.
Semua bermula dari sebuah unggahan sederhana—atau setidaknya demikian awalnya terlihat. Perempuan yang akrab disapa Tyas itu memperlihatkan paspor Inggris milik anak keduanya, disertai pernyataan yang kemudian memicu kemarahan publik.
“Cukup aku saja yang WNI, anak-anakku jangan. Kita usahakan paspor kuat WNA.”
Kalimat tersebut segera menyebar luas di Instagram dan Threads. Sebagian warganet menilai pernyataan itu sebagai ekspresi pribadi. Namun banyak pula yang menganggapnya problematis, terutama karena Tyas merupakan mantan penerima beasiswa negara melalui Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP).
Dalam ruang digital yang serba cepat, konteks sering kalah oleh persepsi. Kritik pun bermunculan, mempertanyakan etika, nasionalisme, hingga tanggung jawab moral penerima beasiswa publik.
Akademisi dengan Rekam Jejak Mentereng
Di balik polemik tersebut, rekam jejak akademik Tyas sebenarnya tidak bisa dianggap biasa.
Ia menempuh pendidikan sarjana di Program Studi Teknik Kimia Institut Teknologi Bandung (ITB), masuk pada 2009 dan lulus empat tahun kemudian dengan IPK 3,34. Selama masa kuliah, ia aktif sebagai asisten laboratorium—posisi yang umumnya diberikan kepada mahasiswa dengan kemampuan akademik di atas rata-rata.
Karier akademiknya berlanjut ketika ia memperoleh beasiswa LPDP pada 2015. Tyas kemudian melanjutkan studi magister Sustainable Energy Technology di Delft University of Technology, Belanda—salah satu pusat riset energi terbarukan terkemuka di Eropa.
Fokus penelitiannya menyentuh isu yang sangat spesifik sekaligus strategis: model bisnis panel surya berbasis sistem photovoltaic (PV) untuk daerah terpencil. Pulau Sumba di Nusa Tenggara Timur menjadi studi kasusnya—sebuah wilayah yang selama bertahun-tahun menghadapi keterbatasan akses listrik.
Penelitian itu memperlihatkan orientasi yang sejak awal berpijak pada isu keberlanjutan dan pemerataan energi.
Dari Korporasi ke Sociopreneur
Sebelum berangkat ke Belanda, Tyas sempat bekerja di perusahaan multinasional Procter & Gamble (P&G) sebagai Customer Business Development Manager. Pengalaman korporasi tersebut memberinya pemahaman tentang bisnis modern dan strategi pemasaran global.
Namun setelah kembali ke Indonesia dan menjalani masa pengabdian LPDP pada periode 2017–2023, jalur kariernya justru bergeser.
Ia memilih menjadi sociopreneur—menggabungkan bisnis dengan misi sosial dan lingkungan.
Pada 2018, Tyas mendirikan Sustaination, perusahaan yang memproduksi barang ramah lingkungan. Selain itu, ia juga menginisiasi sejumlah komunitas seperti Cerita Kompos dan Bisnis Baik Club, yang berfokus pada edukasi gaya hidup berkelanjutan.
Kegiatan sosialnya mencakup penanaman 10 ribu pohon bakau, pemberdayaan ekonomi ibu rumah tangga, pembangunan sekolah di NTT, hingga keterlibatan dalam respons bencana di Sumatra.
Di kalangan komunitas lingkungan, namanya dikenal sebagai figur muda dengan pendekatan praktis terhadap isu perubahan iklim.
Kehidupan di Inggris dan Polemik Baru
Saat ini Tyas menetap di Inggris, mendampingi suaminya, Arya Pamungkas Iwantoro, seorang peneliti yang bekerja sebagai Senior Research Consultant di University of Plymouth.
Ironisnya, sorotan publik kemudian meluas bukan hanya pada Tyas, tetapi juga kepada sang suami—yang ternyata juga alumni LPDP.
Jika Tyas disebut telah menuntaskan masa pengabdiannya di Indonesia, Arya justru diduga belum memenuhi kewajiban kontribusi pascastudi sesuai aturan beasiswa. LPDP melalui akun resmi X menyatakan akan melakukan pemanggilan klarifikasi.
Konsekuensinya tidak ringan. Jika terbukti melanggar kontrak, sanksi administratif hingga kewajiban pengembalian dana pendidikan dapat diberlakukan.
Antara Ruang Privat dan Tanggung Jawab Publik
Kasus ini memperlihatkan satu realitas baru di era digital: batas antara kehidupan pribadi dan tanggung jawab publik semakin tipis.
Bagi figur yang pernah membawa nama negara—terutama melalui program beasiswa publik—setiap pernyataan personal mudah ditafsirkan sebagai representasi sikap terhadap negara itu sendiri.
Kontroversi Dwi Sasetyaningtyas bukan semata soal pilihan kewarganegaraan anak. Ia berkembang menjadi diskusi yang lebih luas tentang etika penerima fasilitas negara, makna kontribusi, dan bagaimana identitas nasional dinegosiasikan di tengah mobilitas global generasi muda Indonesia.
Di tengah riuh perdebatan, satu hal menjadi jelas: reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa berubah arah hanya oleh satu unggahan di ruang digital yang tak pernah benar-benar sunyi.
