JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi IV DPR RI, Rajiv mendesak pemerintah melakukan pembenahan tata kelola daerah aliran sungai (DAS) di wilayah industri tambang dan pengolahan mineral.
Hal ini disampaikannya merespons soal kejadian banjir yang menelan korban jiwa di kawasan PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP), Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah pada Rabu (18/2/2026).
“Rehabilitasi DAS adalah fondasi industri berkelanjutan. Kalau hulu rusak dan pengawasan izin longgar, maka risiko akan terus berulang. Kita tidak boleh menunggu korban berikutnya,” kata Rajiv dalam keterangannya, Senin (23/2/2026).
Rajiv mendesak agar pemerintah mengaudit daerah aliran sungai (DAS) di Kabupaten Morowali secara menyeluruh, termasuk identifikasi area tambang aktif maupun bekas tambang yang belum direhabilitasi secara optimal.
Baca juga: BNPB Sebut Satu Orang Tewas akibat Longsor di Kawasan PT IMIP Morowali
Kemudian, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Kehutanan juga diminta membuka data terbaru mengenai luas lahan kritis, tingkat erosi, serta kapasitas tampung air di kawasan tersebut.
Rajiv menegaskan pengawasan tidak boleh berhenti pada verifikasi dokumen rencana kerja atau laporan berkala perusahaan, namun perlu ada implementasi rehabilitasi yang dilakukan sesuai standar teknis.
“Kementerian Kehutanan harus lebih ketat dalam pengawasan pemberian dan evaluasi izin, terutama berkaitan dengan kawasan hutan untuk kegiatan tambang. Setiap pemegang izin wajib menjalankan rehabilitasi DAS secara nyata, bukan hanya di atas kertas,” tegas Rajiv.
Selain itu, ia menyorot keterlibatan pelaku industri dalam pembiayaan dan pelaksanaan rehabilitasi harus diperjelas.
Ia menyinggung kewajiban pemegang izin lingkungan untuk menjalankan rehabilitasi hutan dan lahan (RHL) sebagai bagian dari tanggung jawab ekologis.
Baca juga: Detik-detik Pekerja asal Luwu Tewas Tertimbun Longsor di Morowali, Sempat Diperingatkan Rekan Kerja
“Industri yang tumbuh di hilir memiliki tanggung jawab moral dan hukum terhadap kondisi hulu. Tidak adil jika beban pemulihan sepenuhnya dibebankan pada negara. Kalau rehabilitasi tidak berjalan efektif, izin harus ditinjau ulang,” jelas dia.
Rajiv juga meminta sistem pemantauan terpadu berbasis data satelit dan sensor hidrologi dipasang di wilayah tangkapan air sekitar Morowali.
Hal ini diharapkan bisa memprediksi lonjakan debit air sehingga langkah mitigasi dapat dilakukan lebih awal.
“Dengan dukungan teknologi satelit dan sensor lapangan, potensi lonjakan debit dapat diantisipasi lebih dini,” imbuhnya.
Legislator dari daerah pemilihan (dapil) Jawa Barat II ini mengatakan rehabilitasi daerah aliran sungai di sekitar Morowali harus menjadi prioritas pemerintah maupun pelaku usaha.
Baca juga: Tata Kelola Nikel Morowali Krusial demi Daya Saing Hilirisasi
Politikus Nasdem ini juga menekankan, setiap kawasan industri punya kewajiban memastikan sistem pengendalian banjir dan pengelolaan air berjalan efektif.
