Komisi III DPR menggelar rapat khusus terkait tuntutan hukuman mati terhadap anak buah kapal (ABK) bernama Fandi Ramadan dalam kasus 2 ton sabu. Komisi III DPR mengingatkan majelis hakim perkara tersebut bahwa pidana mati dalam KUHP baru merupakan alternatif terakhir.
"Seperti yang kita tahu, Fandi Ramadan ini adalah anak buah kapal (ABK) yang di kapalnya terdapat narkoba, lalu dia sebagai ABK dituntut hukuman mati," kata Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman dalam konferensi pers usai rapat di ruang rapat Komisi III DPR, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (23/2/2026).
Habiburokhman mengatakan rapat tersebut berlangsung kuorum sehingga pengambilan keputusan dinyatakan sah. Hasil rapat akan disampaikan kepada pimpinan DPR untuk diteruskan kepada pihak terkait, termasuk Pengadilan Negeri Batam melalui Mahkamah Agung.
Habiburokhman menyebut rapat menghasilkan sejumlah poin. Dia mengatakan Komisi III DPR menaruh perhatian serius atas tuntutan pidana mati terhadap Fandi Ramadan. Dia mengatakan Fandi bukan pelaku utama.
"Kami mendapatkan informasi bahwa jelas saudara Fandi Ramadan bukanlah pelaku utama, tidak mempunyai riwayat melakukan tindak pidana, dan sudah berupaya mengingatkan tentang potensi terjadinya pidana," ujarnya.
(amw/haf)
