Penulis: Ridho Dwi Putranto
TVRINews, Jakarta
Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menyatakan penyaluran bantuan sosial (bansos) Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Sembako telah dilakukan secara bertahap. Langkah ini dilakukan agar keluarga penerima manfaat (KPM), khususnya umat Islam, dapat menjalankan ibadah puasa dengan lebih baik.
Hingga awal Ramadan, kata Mensos, realisasi penyaluran bansos triwulan I 2026 tercatat telah melampaui 85 persen atau lebih dari Rp15 triliun.
“Penyaluran PKH untuk triwulan pertama Januari sampai Maret telah menjangkau 8.940.958 KPM atau 89,4 persen dengan nilai lebih dari Rp6 triliun. Sementara Bantuan Sembako sudah tersalurkan kepada lebih dari 15 juta KPM atau 86,9 persen dengan nilai lebih dari Rp9 triliun,” ujar Gus Ipul, dikutip Senin, 23 Februari 2026.
Tahun ini, alokasi PKH ditetapkan bagi 10 juta KPM, sedangkan Bantuan Sembako menyasar 18.250.000 KPM di seluruh Indonesia.
Penerima Baru Masih Proses Administrasi
Gus Ipul menjelaskan, masih terdapat lebih dari 1 juta penerima baru PKH dan sekitar 2 juta penerima baru Bantuan Sembako yang belum menerima bantuan.
Mereka merupakan hasil pemutakhiran Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) dan saat ini masih dalam proses pembukaan rekening kolektif (burekol), distribusi kartu, serta persiapan penyaluran melalui PT Pos Indonesia.
“Setiap triwulan ada penerima baru hasil pemutakhiran DTSEN. Sebagian besar belum memiliki rekening sehingga perlu proses burekol yang membutuhkan waktu satu sampai dua bulan,” jelasnya.
Ia menambahkan, seluruh penyaluran bansos dilakukan melalui Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) dan Bank Syariah Indonesia (BSI).
Bansos untuk Wilayah Terdampak Bencana
Untuk wilayah terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, Kementerian Sosial telah menyalurkan bansos PKH dan Sembako senilai Rp1,8 triliun kepada 1,7 juta KPM.
“Semua sudah tersalurkan dan insya Allah akhir Februari ini tuntas,” kata Gus Ipul.
Selain bansos reguler, Kemensos juga menyiapkan bansos adaptif untuk penanganan pascabencana. Bantuan tersebut mencakup logistik dan dapur umum, santunan kematian dan luka, jaminan hidup (jadup), serta bantuan pemulihan sosial dan ekonomi.
Total anggaran bansos adaptif yang disiapkan mencapai lebih dari Rp2 triliun. Dari jumlah itu, anggaran kedaruratan hampir Rp100 miliar telah terkirim dan mulai disalurkan, termasuk untuk bantuan isi hunian, pemulihan sosial ekonomi, dan jadup.
Rinciannya, santunan ahli waris telah disalurkan sebesar Rp14,8 miliar kepada 990 jiwa dengan nilai Rp15 juta per orang. Bantuan isi hunian siap salur Rp98,7 miliar untuk 32,9 ribu kepala keluarga dengan nilai Rp3 juta per keluarga. Sementara bantuan jadup sebesar Rp25,8 miliar disiapkan bagi 19,1 ribu jiwa senilai Rp15 ribu per orang.
Mekanisme Penyaluran
Gus Ipul menjelaskan bahwa mekanisme penyaluran dilakukan secara bertahap dengan mengacu pada satu data nasional dari BNPB sebagai rujukan awal. Kepala daerah kemudian mengusulkan daftar korban by name by address (BNBA), dilanjutkan penetapan daftar nominatif dengan persetujuan Muspida.
Data tersebut selanjutnya divalidasi dan disetujui oleh Menteri Dalam Negeri selaku Ketua Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana. Setelah data final disahkan, bantuan disalurkan oleh Kementerian Sosial.
“Dari total Rp2 triliun lebih, sekitar Rp600 miliar sudah tersedia di rekening dan tinggal disalurkan. Sisanya masih dalam proses pengajuan Anggaran Belanja Tambahan (ABT),” ujar Gus Ipul.
Editor: Redaksi TVRINews
