Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi), Meutya Hafid, mengatakan Indonesia sudah seharusnya tak hanya menjadi penonton dalam upaya perdamaian di Palestina. Meutya mengatakan masuknya Indonesia dalam forum Board of Peace (BoP) menjadi langkah baru.
"Melihat hasil dari pertemuan pertama BoP yang kemarin diselenggarakan di Amerika. It's a big step dan sudah saatnya," kata Meutya dalam program Blak-blakan detikcom, Senin (23/2/2026).
Menurutnya, Indonesia sebagai negara menengah memiliki tanggung jawab untuk mengambil peran aktif di kancah internasional. Khususnya, dalam membantu kemerdekaan Palestina.
"Di saat yang bersamaan ketika kita menjadi negara yang lebih middle gitu ya, ya kita juga nggak bisa hanya jadi penonton, dan untuk Palestina memang kita nggak mau hanya jadi penonton. Jadi kita harus masuk dan dialah ada forum yang tepat, yaitu BoP, yang sebelumnya nggak ada," ujarnya.
Meutya mengatakan BoP merupakan forum yang diakui PBB dan menyediakan jalur resmi di luar PBB untuk membantu rekonstruksi Palestina. Sebab, dia mengatakan selama ini PBB belum menyediakan forum khusus.
"Kita juga melihat bahwa secara tradisi memang ada perdamaian-perdamaian dunia, termasuk di Indonesia ketika kita Konferensi Meja Bundar misalnya, yang memang ditengahi atau dilakukan di forum yang berbeda di luar PBB tapi diakui PBB," ujarnya.
"Jadi BoP ini kan juga sudah acknowledge by PBB gitu ya. Jadi bukan terpisah, bertentangan, nggak juga. Cuman memang ada jalur lain di luar PBB, dan saya rasa selama di situ ada celah harapan, Indonesia wajib untuk mencoba, dan langkah Pak Presiden berani," sambungnya.
Meutya juga mengungkap pertimbangan Presiden Prabowo bergabung dengan BoP. Dia mengatakan Prabowo tak masalah jika langkahnya tidak populis demi mengupayakan kemerdekaan Palestina.
"Beliau sempat mengatakan bahasnya begini, 'Kalau ini tidak populis saya tidak apa-apa. Saya rasa ini yang benar dan kita harus mencoba, memberikan, berusaha sekuatnya untuk kemerdekaan Palestina'" ujar Meutya.
Menurutnya, masuknya Indonesia dalam BoP merupakan pendekatan paling realistis untuk membantu Palestina. Meutya menilai jika Indonesia masih melakukan cara-cara lama, maka akan sulit untuk berhasil.
"Kalau kita melakukan pendekatan terhadap Palestina dengan cara-cara yang sama selama 10 tahun terakhir yang kita lihat itu not working, tidak berhasil, tidak membawa kita lebih dekat kepada kemerdekaan Palestina toh buktinya sampai sekarang. Kenapa tidak kita lakukan hal-hal lainnya seperti ini?" ungkapnya.
"Jadi ini saya rasa ya itu Indonesia wajib sekali lagi ketika ada celah untuk berusaha lebih atau berbeda, dengan yang sudah kita lakukan sebelumnya dengan harapan output-nya berbeda," lanjutnya.
Dia mengakui setiap keputusan akan memiliki risiko. Bahkan, kata dia, Presiden Prabowo Subianto pun memahami adanya potensi risiko.
"Tapi selama kita bisa mencoba, selama apa ada harapan, mari kita lakukan. Beliau (Prabowo) selalu juga mengatakan bahwa jika memang ini melanggar, tidak sesuai dengan prinsip-prinsip kita sebagai negara Indonesia yang menjunjung kemerdekaan Palestina, ya beliau akan keluar. Indonesia akan keluar. Jadi opsi itu tetap selalu terbuka," tuturnya.
(idn/dhn)
