SIDOARJO (Realita) - BPJS Ketenagakerjaan Cabang Sidoarjo memperkuat perlindungan Jaminan sosial pekerja konstruksi melalui sinergi dengan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pemerintah Kabupaten Sidoarjo guna menjamin keselamatan kerja.
Ribuan buruh bangunan, pekerja borongan, hingga tenaga harian yang menggarap proyek fisik Pemerintah Kabupaten Sidoarjo kini berada dalam pengawasan ketat perlindungan jaminan sosial. Langkah ini diambil guna memastikan tidak ada satu pun pekerja di sektor jasa konstruksi yang kehilangan hak proteksinya saat terjadi risiko kecelakaan kerja atau kematian di lapangan.
Baca juga: BPJS Ketenagakerjaan Sosialisasikan Manfaat Program Bagi Petugas SPPG Kota Surabaya
Melalui agenda Monitoring dan Evaluasi (Monev) di Trawas, Mojokerto, Rabu (18/2/2026) lalu, BPJS Ketenagakerjaan Cabang Sidoarjo dan Krian mengumpulkan para PPK dari berbagai dinas di lingkungan Pemkab Sidoarjo.Pertemuan ini menjadi krusial karena PPK memegang kendali administratif untuk mewajibkan kontraktor mendaftarkan seluruh pekerjanya.
Kepala Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Sidoarjo, Arie Fianto Syofian, menyatakan bahwa jaminan sosial bukan sekadar pemenuhan dokumen administrasi, melainkan instrumen perlindungan nyata bagi masyarakat bawah yang bekerja di sektor berisiko tinggi.
"Seluruh pekerjaan fisik di Sidoarjo harus memberikan kepastian perlindungan. Mulai dari pekerja harian hingga borongan wajib masuk dalam program BPJS Ketenagakerjaan agar jika terjadi hal yang tidak diinginkan, beban ekonomi keluarga tidak ambruk," ujar Arie saat memimpin kegiatan tersebut.
Baca juga: Perluas Perlindungan Jaminan Sosial, BPJS Ketenagakerjaan Gandeng KONI
Arie menjelaskan, keterlibatan PPK sangat menentukan dalam meminimalisir risiko sosial di wilayahnya. Menurutnya, kepatuhan kontraktor dalam mendaftarkan pekerja konstruksi harus dipantau sejak kontrak dimulai hingga proyek selesai. Dengan begitu, Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) bisa langsung dirasakan manfaatnya tanpa kendala birokrasi bagi si pekerja.
Kepala Cabang BPJS Ketenagakerjaan Krian, Godlief Christoffel Kumendong, turut hadir memperkuat sinergi ini. Ia menilai sinkronisasi data antara pelaksana proyek dan penyelenggara jaminan sosial harus berjalan real-time agar tidak ada celah bagi pekerja yang tidak tercover.
Dalam sesi evaluasi, BPJS Ketenagakerjaan juga membedah berbagai kendala teknis di lapangan, mulai dari mekanisme pendaftaran proyek hingga cara klaim yang cepat. Para PPK didorong untuk lebih proaktif menagih bukti kepesertaan kepada pemenang tender proyek pemerintah.
Baca juga: BPJS Ketenagakerjaan Juanda Optimalkan Perlindungan Bagi Pekerja Jasa Konstruksi Sidoarjo
Langkah preventif ini diharapkan mampu menciptakan iklim kerja yang lebih aman di Sidoarjo. Selain mendukung tertib administrasi sesuai regulasi, upaya ini menjadi jaring pengaman sosial agar kecelakaan kerja di lokasi proyek tidak menciptakan kemiskinan baru bagi keluarga pekerja konstruksi. gan
Editor : Redaksi
