REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Stabilitas harga bahan kebutuhan pokok menjadi fokus utama pemerintah dan dunia usaha sepanjang periode Ramadhan dan Idul Fitri. Momentum musiman ini kerap memicu tekanan inflasi pangan akibat tingginya permintaan pada komoditas volatile food yang menjadi konsumsi utama masyarakat.
Pelaku usaha logistik rantai pasok menilai stabilisasi harga bahan kebutuhan pokok perlu ditopang reformasi rantai pasok yang terintegrasi.
- Gandeng Universitas Pamulang, Bank Muamalat Dorong Literasi Keuangan Syariah
- Antrean Penukaran Uang Baru Membludak di Pasar Raya Padang
- Sinergi Perlindungan Anak dan Keamanan Publik: Respons Tragedi Sukabumi hingga Cegah Tawuran
Ketua Dewan Pembina DPP (Asosiasi Logistik & Forwarder Indonesia) sekaligus Senior Vice President FIATA (International Federation of Freight Forwarders Associations) Yukki Nugrahawan Hanafi menilai stabilitas harga bahan pangan pada periode musiman Ramadhan dan Idul Fitri merupakan isu tahunan yang memerlukan pendekatan struktural dan strategis, khususnya dari sisi logistik rantai pasok.
“Penguatan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah merupakan langkah penting yang sudah dilakukan sebagai bagian intervensi jangka pendek dalam meredam volatilitas harga bahan pokok. Namun secara struktural dan jangka panjang, stabilitas harga juga merupakan hasil dari sistem rantai pasok yang efisien, terintegrasi, dan transparan,” ujarnya melalui keterangan, Senin (23/2/2026).
.rec-desc {padding: 7px !important;}Lebih lanjut, Yukki melihat dari perspektif makroekonomi, harga yang stabil menciptakan kepastian usaha, visibilitas permintaan, kepercayaan investor, serta perlindungan daya beli masyarakat. Sementara dari perspektif logistik rantai pasok, volatilitas harga sering dipicu disrupsi arus perdagangan, ketidakseimbangan supply-demand antarwilayah, bottleneck transportasi dan pelabuhan, serta keterbatasan visibilitas data rantai pasok.
“Pengendalian inflasi pangan tidak berdiri sendiri. Ia terhubung dengan trade flows, freight cost, port performance, dan governance. Ke depan, penguatan tata kelola rantai pasok harus menjadi agenda bersama pemerintah melalui penguatan kolaborasi dengan dunia usaha dan berbagai stakeholder relevan di sektor logistik,” tambah Yukki.
