Pelayanan pembayaran pajak di kantor Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah (UPPD) Samsat Kudus, Jawa Tengah (Jateng), pada Senin (23/2) terpantau sepi. Warga yang membayar pajak mengeluhkan adanya kenaikan nominal pajak.
Pantauan kumparan di UPPD Samsat Kudus pada Senin (23/2) menunjukkan situasi landai. Pada pukul 11.05 WIB, di dalam gedung pelayanan induk UPPD Samsat Kudus terdapat empat orang. Sementara di gedung pelayanan cepat ada delapan orang, dan di area luar gedung lima orang.
Pada pukul 11.17 WIB, jumlah warga yang mengurus pajak di dalam gedung induk bertambah menjadi 14 orang. Di gedung pelayanan cepat tercatat tujuh orang, sedangkan di luar gedung dua orang.
Tanggal TuaKepala Seksi Pelayanan Pajak Daerah UPPD Samsat Kudus, Agus Praviantho, mengatakan pelayanan hari itu tergolong landai. Namun, menurutnya kondisi tersebut bukan disebabkan bulan Ramadan maupun Gerakan Stop Bayar Pajak.
“Pada tanggal 15 ke atas di setiap bulannya memang tidak banyak masyarakat Kudus yang bayar pajak. Mereka lebih sering bayar pajak di kurun waktu tanggal 1 sampai 15. Jadi bukan karena Ramadan atau karena Gerakan Stop Bayar Pajak,” katanya saat ditemui di UPPD Samsat Kudus, Senin (23/2).
Agus menjelaskan, pada kurun waktu tanggal 1 sampai 15 setiap bulan, jumlah pembayar pajak rata-rata sekitar 500 orang per hari. Setelah tanggal 15, jumlahnya berkisar 100 orang per hari.
Ia menyebut masyarakat Kudus tidak terpengaruh isu Gerakan Stop Bayar Pajak. Ia juga menepis adanya penurunan jumlah pembayar pajak.
“Di tahun kepemimpinan Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi dan di tahun sebelum-sebelumnya, jumlah pembayar pajak hampir sama, tidak ada perbedaan yang terlalu besar. Masyarakat Kudus masih tertib bayar pajak,” terangnya.
Terkait perbandingan data jumlah pembayar pajak pada era kepemimpinan Gubernur Jateng Ahmad Luthfi dan Wakil Gubernur Taj Yasin dengan periode sebelumnya, pihaknya belum memiliki data rinci. Namun, ia memastikan tidak ada ketimpangan signifikan dari sisi jumlah pembayar pajak.
Data Realisasi Pajak 2023, 2024, 2025,Berdasarkan data yang dihimpun kumparan, target penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) pada 2023 di UPPD Samsat Kudus sebesar Rp 185.775.291.000. Realisasinya mencapai 94,73 persen atau Rp 175.983.855.225.
Pada 2024, target PKB sebesar Rp 203.890.620.000 dengan realisasi Rp 177.264.251.750 atau 86,94 persen.
Sementara pada 2025, target penerimaan pajak sebesar Rp 128.948.000.000 dan terealisasi 99 persen atau Rp 127.683.000.000.
Adapun target penerimaan pajak 2026 sebesar Rp 145.308.000.000. Pihaknya optimistis target tersebut dapat tercapai.
“Kami optimistis target tersebut dapat tercapai dan tentunya kami mengimbau agar masyarakat tetap patuh membayar pajak demi kelancaran pembangunan,” pungkasnya.
Warga Keluhkan Pajak NaikSementara itu, warga Kabupaten Kudus, Sulistiyono, menyampaikan keberatannya atas kenaikan pajak yang dialaminya. Tahun ini ia membayar pajak sepeda motor sebesar Rp 265 ribu.
“Ada kenaikan pembayaran pajak. Tahun lalu saya bayar Rp 248 ribu. Ada kenaikan Rp 17 ribu,” katanya saat ditemui di kantor Samsat Kudus, Senin (23/2).
Menurutnya, meski kenaikan hanya Rp 17 ribu, hal tersebut tetap memberatkan. Ia menilai jika kenaikan itu diakumulasi dari seluruh wajib pajak di Kota Kretek, jumlahnya akan besar.
“Saya tidak setuju ada kenaikan pembayaran pajak karena memberatkan masyarakat,” ujarnya.
Ia berpendapat pajak sebaiknya tidak dinaikkan, terlebih pendapatan masyarakat tidak mengalami peningkatan.
“Keinginan saya masyarakat bisa sejahtera dan tidak perlu ada kenaikan pajak,” ungkapnya.
Warga lainnya, Rindho, juga mengalami kenaikan pajak saat melakukan pembayaran pada Senin (23/2). Ia membayar pajak satu mobil Elf sebesar Rp 4.229.000, lebih tinggi dibanding tahun lalu.
“Tahun lalu saya membayar Rp 4,1 juta. Ada kenaikan Rp 100 ribu tahun ini,” ujarnya.
Menurutnya, kenaikan tersebut masih tergolong wajar, terlebih berbagai kebutuhan juga mengalami kenaikan.
“Memang naik, tetapi masih wajar. Kenaikannya hanya Rp 100 ribu. Semoga dengan kenaikan pajak ini fasilitas umum juga ikut diperbaiki,” imbuhnya.
Warga Kudus lainnya, Ulil, membayar pajak sepeda motor sebesar Rp 240 ribu.
“Nominalnya lebih besar tahun ini dibandingkan tahun lalu yang hanya Rp 225 ribu,” terangnya, Senin (23/2).
Meski kenaikannya Rp 15 ribu, ia mengaku tetap terdampak, apalagi saat ini belum bekerja.
“Kenaikannya lumayan memberatkan, apalagi saat ini saya belum bekerja,” katanya.
Priyo juga merasakan kenaikan pajak. Ia membayar pajak sepeda motor PCX tahun 2022 sebesar Rp 197 ribu, lebih tinggi dari tahun sebelumnya Rp 180 ribu.
Menurutnya, kenaikan pajak tidak menjadi masalah selama diiringi perbaikan infrastruktur, terutama jalan raya.
“Pajak bayar terus, tetapi infrastruktur masih jelek dan tidak ada perubahan. Kalau menurut saya pajak naik tidak apa-apa, tetapi infrastruktur harus lebih baik,” pungkasnya.
Pelayanan pajak di UPPD Samsat Kudus berlangsung setiap Senin hingga Sabtu. Pada Senin-Kamis, pelayanan pukul 08.00-15.00 WIB. Pada Jumat pukul 08.00-14.00 WIB, dan Sabtu pukul 08.00-12.00 WIB.
Isu Kenaikan PajakPada 12 Februari 2026, pantauan kumparan di salah satu gerai Samsat keliling di Kota Semarang, sejumlah warga menyebutkan pajak mereka naik.
“Tadi saya nanya pajaknya naik ya? Dijawab iya naik 17 persen se-Jawa Tengah,” ucap seorang warga menirukan jawaban petugas Samsat.
Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi Jateng Sumarno membantah ada kenaikan pajak di tahun ini.
"Kami menegaskan, posisi di tahun 2026 dibandingkan tahun 2025 untuk pajak kendaraan bermotor di Jawa Tengah tidak ada kenaikan," ujar Sumarno dalam jumpa pers, Jumat (24/6).
