Penulis: Ilham Pebry
TVRINews, Jakarta
Pemerintah menegaskan komitmennya untuk meningkatkan kualitas layanan kesehatan bagi masyarakat miskin melalui pemutakhiran data Peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI JKN). Langkah ini dinilai menjadi momentum penting untuk memastikan bantuan iuran benar-benar tepat sasaran.
Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM), A. Muhaimin Iskandar, menyampaikan bahwa pemutakhiran data PBI JKN merupakan bagian dari upaya berkelanjutan pemerintah dalam meningkatkan akurasi data dan kualitas pelayanan kesehatan nasional.
"Pemutakhiran data PBI JKN ini menjadi momentum, terutama bagi jajaran direksi baru, agar kegiatan rutin pemutakhiran data semakin akurat dan berdampak langsung pada peningkatan kualitas layanan kesehatan masyarakat miskin. Masyarakat tidak perlu takut berobat karena negara hadir melayani secara tepat," ujar Muhaimin kepada wartawan termasuk tvrinews.com dalam konferensi pers di Kantor Pusat BPJS Kesehatan, Jakarta, Senin, 23 Februari 2026.
Muhaimin menegaskan, akurasi data penerima bantuan iuran menjadi kunci agar sistem Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) berjalan optimal. Menurutnya, dinamika sosial dan ekonomi masyarakat yang terus berubah menuntut pemutakhiran data dilakukan secara berkala dan terintegrasi.
Kemudian, ia juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas kementerian dan lembaga dalam proses tersebut.
"Kementerian Sosial, Kementerian Kesehatan, BPJS Kesehatan, dan Badan Pusat Statistik menjadi satu kesatuan untuk memastikan sistem jaminan kesehatan nasional berlangsung dengan baik melalui pemutakhiran data yang berkelanjutan," ucapnya.
Editor: Redaksi TVRINews
