Menteri Keuangan Purbaya menegaskan komitmen pemerintah dalam menindak pelaku usaha barang mewah yang diduga memasukkan produk secara ilegal ke Indonesia.
IDXChannel – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan komitmen pemerintah dalam menindak pelaku usaha barang mewah yang diduga memasukkan produk secara ilegal ke Indonesia. Hal ini menyusul langkah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang menyegel tiga gerai perhiasan mewah Tiffany & Co di Jakarta.
Purbaya menggunakan istilah “Spanyol” atau “separo nyolong” untuk menggambarkan dugaan modus pelaporan impor yang tidak penuh, yakni sebagian barang dilaporkan dan sebagian lainnya tidak dikenakan bea masuk serta pajak sebagaimana mestinya.
“Barangnya istilahnya ‘Spanyol’, separo nyolong. Ada yang dilaporkan 100 persen, ada yang 50 persen, ada yang 25 persen. Nanti akan dilihat oleh Bea Cukai seperti apa,” ujar Purbaya usai konferensi pers APBN KITA, Senin (23/2/2026).
Menurutnya, praktik tersebut tidak dapat ditoleransi karena merugikan negara dan mencederai rasa keadilan bagi pelaku usaha yang patuh. Pemerintah, kata dia, akan terus melakukan penindakan untuk melindungi pasar domestik dari peredaran barang ilegal.
Langkah penyegelan dilakukan oleh Kanwil Bea Cukai Jakarta pada Rabu (11/2/2026) terhadap tiga gerai Tiffany & Co yang berlokasi di Plaza Senayan, Plaza Indonesia, dan Pacific Place. Penindakan dilakukan atas dugaan pelanggaran administrasi terkait barang impor bernilai tinggi (high value goods).
Kepala Seksi Penindakan Kanwil Bea Cukai Jakarta, Siswo Kristyanto, menjelaskan bahwa terdapat indikasi tidak semua barang yang dipajang tercantum dalam dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB).
“Kami melakukan operasi terkait barang-barang bernilai tinggi yang diduga tidak seluruhnya diberitahukan dalam PIB,” ujar Siswo.
Saat ini Bea Cukai tengah melakukan audit dengan mencocokkan stok fisik barang di gerai dengan dokumen impor yang dilaporkan. Jika terbukti melanggar Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan, perusahaan berpotensi dikenakan sanksi administrasi berupa denda maksimal hingga 1.000 persen dari nilai kepabeanan dan pajak impor yang kurang dibayar.
Pemeriksaan juga dimungkinkan diperluas ke gerai perhiasan mewah lainnya di wilayah Jakarta. Pemerintah mengimbau seluruh pelaku usaha barang mewah untuk memastikan kepatuhan terhadap ketentuan kepabeanan dan segera melunasi kewajiban negara apabila ditemukan ketidaksesuaian data. Langkah ini diharapkan dapat menciptakan iklim usaha yang adil dan menjaga penerimaan negara dari sektor impor barang bernilai tinggi.
(Shifa Nurhaliza Putri)
